Dari 190 dapur menuju puluhan juta penerima
Program Makan Bergizi Gratis adalah layanan pemenuhan gizi yang menyediakan makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui jaringan dapur di berbagai wilayah. Perluasan skalanya kini menjadi kabar utama: Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan lebih dari 58 juta penerima manfaat MBG, jauh melampaui 570.000 sasaran yang dilayani 190 dapur saat program dimulai pada Januari 2025. Angka itu menggambarkan ambisi besar untuk menjadikan pemenuhan gizi bagian dari dukungan terhadap kualitas sumber daya manusia. Bagi pelajar, manfaat yang dituju juga langsung terasa: sarapan dan nutrisi yang terpenuhi dapat membantu mereka mengikuti kegiatan belajar dengan lebih tenang dan fokus. Namun, jangkauan luas bukan ukuran keberhasilan yang cukup. Program harus dinilai pula dari konsistensi mutu makanan dan apakah layanan benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran.
Anggaran besar harus sejalan dengan akuntabilitas
BGN mencatat realisasi anggaran program MBG sebesar Rp165 triliun sepanjang 2026, bersamaan dengan perluasan layanan gizi. Lembaga itu juga menyatakan telah mengembalikan Rp44 triliun dana sisa ke kas negara. Klaim pengembalian tersebut penting, tetapi besarnya angka realisasi membuat transparansi penggunaan dana tak boleh berhenti pada laporan penyerapan dan efisiensi. Publik perlu dapat menilai bagaimana belanja diterjemahkan menjadi makanan yang aman, layak, dan bergizi bagi penerima. Jaringan operasionalnya mencakup 26.723 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dari target 27.485. Skala ini menuntut pengawasan yang kuat dan merata. Dengan kata lain, keberhasilan anggaran program MBG bukan semata-mata uang yang terserap, melainkan kualitas layanan yang dihasilkan dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Dampak ekonomi lokal menjanjikan, mutu tetap penentu
BGN menyebut operasional dapur telah menyerap 1,03 juta tenaga kerja aktif dari masyarakat setempat. Program ini juga melibatkan 80.315 pemasok lokal, dengan 82,83 persen di antaranya merupakan UMKM. Keterlibatan petani, peternak, pedagang, dan usaha kecil membuat belanja program berpotensi berputar di daerah, bukan hanya menjadi urusan penyediaan makanan. Meski begitu, tenaga kerja MBG dan kemitraan pemasok bukan hasil yang otomatis bertahan: kesinambungannya bergantung pada pengadaan yang adil, pembayaran yang tertib, dan standar pangan yang jelas. BGN menargetkan 5.000 hingga 10.000 dapur menerapkan penyajian prasmanan sampai akhir 2026, dengan harapan makanan tetap hangat dan risiko gangguan keamanan pangan berkurang. Orang tua juga diimbau membawa anak ke puskesmas jika muncul gejala kesehatan setelah menyantap makanan MBG dan melaporkannya kepada sekolah. Ekspansi layak diapresiasi, tetapi keselamatan penerima harus menjadi tolok ukur yang tak bisa ditawar.
Kesimpulan: ukur keberhasilan dari dampak dan pengawasan
Capaian lebih dari 58 juta penerima, Rp165 triliun realisasi anggaran, 1,03 juta tenaga kerja, dan puluhan ribu pemasok lokal menunjukkan bahwa MBG telah menjadi program berskala nasional dengan dampak sosial-ekonomi yang luas. Namun, angka besar seharusnya menjadi awal penilaian, bukan penutupnya. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada ketepatan sasaran, mutu gizi, keamanan makanan, serta keterbukaan dalam mengelola dana dan rantai pasok. Target memperluas metode prasmanan dapat membantu, tetapi perlu disertai pemantauan yang konsisten dan tindak lanjut cepat ketika ada laporan gangguan kesehatan. Program ini menjanjikan manfaat penting bagi keluarga sekaligus peluang bagi ekonomi lokal. Agar janji itu terbukti, BGN perlu memastikan bahwa setiap perluasan kapasitas dibarengi standar layanan yang terukur dan pengawasan yang dapat dipercaya.
