Capaian besar dengan tantangan operasional
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program layanan makanan bergizi yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk menjangkau penerima di berbagai wilayah. Di Kalimantan Barat, program ini menyerap anggaran besar sekaligus menghadapi tantangan agar layanan tetap berjalan merata.
Realisasi anggaran MBG di Kalbar mencapai Rp2,21 triliun selama Januari–September 2026, dengan sekitar 1,1 juta penerima manfaat MBG hingga 30 September. Capaian ini menunjukkan skala program yang berarti bagi warga, tetapi jumlah penerima saja belum cukup untuk menilai mutu dan kesinambungan layanan. Hingga akhir September, operasionalnya ditopang 566 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekitar 22.560 tenaga kerja. Angka-angka ini menggambarkan jaringan yang besar, sekaligus ketergantungan program pada fasilitas yang dapat beroperasi dan sekolah yang tetap menjalankan kegiatan tatap muka.
September menunjukkan rapuhnya penyaluran
Penyaluran pada September turun menjadi sekitar Rp58 miliar, jauh di bawah realisasi bulanan tertinggi yang tercatat pada Januari, sekitar Rp391 miliar. Penurunan itu bukan sekadar perubahan angka anggaran: ketika sekolah beralih ke pembelajaran daring akibat kebakaran hutan dan lahan, sejumlah SPPG tidak beroperasi seperti biasa. Dengan demikian, pola layanan MBG ikut terpengaruh oleh keadaan yang berada di luar dapur penyedia makanan.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar Rahmat Mulyono menyebut karhutla dan pembelajaran daring sebagai penyebab penurunan realisasi pada September. Sekitar 15 SPPG juga masih berstatus penghentian sementara atau suspend. Bagi penerima, gangguan operasional semacam ini berarti jangkauan program yang tercatat tidak otomatis menjamin layanan berlangsung rutin setiap hari. Karena itu, angka September perlu dibaca bersama kondisi sekolah dan kesiapan SPPG, bukan sebagai ukuran tunggal kinerja program.
Perluasan harus sejalan dengan pemerataan
Tantangan berikutnya adalah memastikan jaringan layanan menjangkau daerah dengan kondisi geografis berbeda. Sintang disebut memiliki SPPG relatif sedikit dan hampir 400 desa, sehingga jarak serta sebaran permukiman menyulitkan pemerataan. Pontianak dan Kubu Raya, sebaliknya, disebut memiliki SPPG relatif banyak. Namun, rincian jumlah unit dan realisasi anggaran per kabupaten atau kota belum tersedia untuk membandingkan cakupan secara pasti. Perbedaan ini patut menjadi perhatian: capaian provinsi yang tinggi tetap dapat menyembunyikan kesenjangan akses antardaerah.
Kebutuhan anggaran MBG Kalbar diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp3 triliun dalam setahun, bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi dan kebutuhan pembayaran tiap unit. Pemerintah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan unsur Kodam XII/Tanjungpura untuk memantau perkembangan program. Langkah pemantauan perlu disertai perhatian pada kelangsungan operasi saat sekolah daring, status SPPG yang ditangguhkan, dan pemerataan layanan. Tanpa itu, besarnya realisasi belum tentu berbanding lurus dengan kepastian penerima memperoleh manfaat.
Kesimpulannya, Rp2,21 triliun dan 1,1 juta penerima menandai jangkauan MBG yang luas hingga September, tetapi penurunan penyaluran pada bulan itu memperlihatkan bahwa capaian anggaran bukan ukuran yang berdiri sendiri. Keberhasilan program juga bergantung pada layanan yang konsisten dan akses yang lebih merata, terutama ketika karhutla mengganggu kegiatan sekolah.
