Agenda kenaikan kelas sebagai kunci
Rapimnas Kadin adalah forum tahunan yang mempertemukan pimpinan Kamar Dagang dan Industri dengan pemerintah untuk menyusun arah kebijakan ekonomi dan strategi penguatan dunia usaha. Pada 29–30 Oktober 2026, Kadin Indonesia menggelar Rapimnas dengan tema peran Kadin dalam ekonomi kerakyatan untuk Indonesia mendunia dan subtema UMKM naik kelas, ekonomi berkualitas. Penekanan ini tepat: ekonomi kerakyatan tak akan meluas hanya dengan bertambahnya jumlah usaha, tetapi perlu lebih banyak usaha kecil yang mampu meningkatkan produktivitas, mutu, dan jangkauan pasarnya. Karena itu, strategi UMKM naik kelas layak menjadi agenda utama, bukan sekadar slogan dalam forum. Pembahasan kebijakan dan langkah pelaksanaannya perlu menjawab hambatan yang dihadapi pelaku usaha sehari-hari—mulai dari memperoleh bahan baku hingga terhubung dengan pembeli dan perusahaan yang lebih besar.
Dari usaha desa ke rantai pasok
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan tidak akan mendunia tanpa UMKM yang naik kelas dan lapangan kerja berkualitas. Pandangan itu mengarahkan strategi pada hubungan usaha yang konkret: model pengembangan dari desa ke pabrik lalu ke pasar dunia, kemitraan produksi inti-plasma, pengembangan pasokan industri dan rantai pasok, serta kemitraan distribusi dari ritel hingga vendor lokal. Kadin juga menyebut tiga kerangka pembahasan, yakni bantalan untuk menghadapi krisis, bahan baku bagi produksi rakyat, dan kepastian perusahaan agar dapat berkiprah di pasar global. Arah tersebut lebih menjanjikan daripada mendorong UMKM tumbuh sendirian. Jika kemitraan berjalan dengan akses yang adil dan kebutuhan usaha kecil diperhatikan, pelaku usaha dapat memperoleh jalur ke pasar dan kesempatan memberi nilai tambah di dalam rantai pasok.
Skala besar menuntut tindak lanjut
Tantangannya terlihat dari skala sektor ini: Indonesia memiliki sekitar 60 juta UMKM yang menyerap tenaga kerja, tetapi jumlahnya masih didominasi usaha mikro. Angka itu menunjukkan bahwa memperluas kapasitas UMKM bukan agenda pinggiran. Kemajuan seharusnya diukur dari semakin banyak usaha yang mampu bertahan, meningkatkan nilai produknya, dan membuka pekerjaan berkualitas—bukan hanya dari banyaknya program atau pertemuan. Rapimnas merupakan forum konsolidasi pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan kebijakan serta prioritas, sehingga rekomendasinya perlu berujung pada dukungan yang bisa dirasakan pelaku usaha. Bagi masyarakat, keberhasilan agenda ini berarti peluang kerja dan pertumbuhan yang lebih merata. Namun hasilnya bergantung pada tindak lanjut: akses bahan baku, kepastian kemitraan, dan hubungan pasar harus benar-benar hadir di tingkat usaha.
Menghubungkan pasar lokal dengan cita-cita global
Dalam pembukaan Rapimnas, Kadin Indonesia meluncurkan buku We Buy From Indonesia sebagai etalase produk dan komponen buatan dalam negeri untuk memperluas akses pasar ke tingkat global. Inisiatif itu selaras dengan gagasan membeli produk nasional, tetapi etalase saja tidak cukup: UMKM juga perlu memenuhi standar, menjaga pasokan, dan memiliki mitra distribusi yang dapat mengantarkan produk kepada pembeli. Rapimnas berlangsung dua hari, 29–30 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya mendukung Indonesia Emas 2045. Tenggat jangka panjang tersebut memberi alasan kuat untuk mulai memperbesar kapasitas usaha sekarang, bukan menunggu hasil instan. Pada akhirnya, ekonomi kerakyatan hanya akan menjadi kekuatan global bila pertumbuhan UMKM diterjemahkan ke dalam peluang pasar, pekerjaan yang bermutu, dan kemitraan yang berkelanjutan. Keberhasilan forum akan ditentukan oleh pelaksanaan nyata, bukan tema yang diusung.
