UMKM Naik Kelas: Dari Ekonomi Kerakyatan ke Panggung Global
UMKM naik kelas adalah proses terarah ketika pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah meningkatkan kapasitas manajemen, kualitas produk, akses pembiayaan, dan jaringan pasar sehingga mampu bertransformasi dari usaha bertahan hidup menjadi usaha berdaya saing yang sanggup menembus pasar nasional hingga pasar internasional UMKM secara berkelanjutan. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY menempatkan agenda ini sebagai fokus utama Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang digelar di The Alana Palagan Hotel & Convention Center pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dengan tema “Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Mendunia, UMKM Naik Kelas, Ekonomi DIY Berkualitas”. Ini bukan sekadar slogan; ini sinyal bahwa ekonomi kerakyatan Indonesia harus dikaitkan langsung dengan daya saing UMKM global, bukan hanya perputaran uang di tingkat lokal.
Rapimda Kadin DIY: Ekonomi Kerakyatan Harus Berorientasi Ekspor
Rapimda Kadin DIY menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan Indonesia tidak boleh berhenti pada narasi pemerataan, tetapi harus diterjemahkan menjadi strategi konkret untuk menembus pasar internasional UMKM. Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi, menekankan bahwa kemajuan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan, melainkan juga dari kualitas pelaku usaha, penciptaan kerja, investasi, produktivitas, dan keterhubungan antar pemangku kepentingan. Pernyataan ini penting karena menggeser fokus dari sekadar jumlah UMKM ke kemampuan bersaing. Rapimda dirancang sebagai forum konsolidasi antara pengurus provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha untuk melahirkan program terarah dan terukur yang mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing global. Jika forum ini hanya berakhir sebagai seremoni, peluang emas untuk mengaitkan ekonomi kerakyatan dengan ekspor akan terbuang percuma.
Pengusaha Perempuan Ekspor: Dari Partisipan Menjadi Pemimpin
Di tingkat nasional, Kadin secara eksplisit mendorong pengusaha perempuan ekspor dengan target jelas: usaha mikro menjadi menengah, menengah menjadi besar, dan besar menembus pasar internasional. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan, “Yang penting kita semua naik kelas. Yang kecil jadi menengah, menengah jadi besar, besar internasional. Tapi yang kedua, naiknya sama-sama”. Pendekatan connect, collaborate, co-create, dan compassion yang ia tekankan menunjukkan bahwa jaringan dan empati bisnis dianggap sama pentingnya dengan modal finansial. Ini langkah strategis: perempuan sudah menjadi mayoritas pelaku UMKM, sehingga tanpa kepemimpinan perempuan di rantai ekspor, agenda daya saing UMKM global akan pincang. Tantangannya, program ini harus diterjemahkan menjadi pendampingan ekspor yang nyata, bukan hanya forum dan slogan.

Buku Putih ALB Kadin: Menghantam Biaya Tinggi Sebelum Bicara Global
Dorongan UMKM naik kelas dan pengusaha perempuan ekspor akan mandek jika struktur biaya usaha tetap tinggi. Di sinilah Forum Dewan Pertimbangan/ALB Kadin masuk dengan advokasi buku putih yang merespons kondisi perekonomian yang berat. Dokumen ini disusun melalui rangkaian diskusi penyerapan aspirasi pelaku bisnis di berbagai daerah dan survei aspirasi, lalu dirangkum dalam 107 isu strategis dan 407 rekomendasi dalam 15 klaster. Klaster dengan isu terbanyak adalah Keuangan dan Pembiayaan (13 isu, 60 rekomendasi), disusul Persaingan Usaha (12 isu, 45 rekomendasi), Ekspor-Impor (10 isu, 39 rekomendasi), dan Logistik (10 isu). Sebanyak 35 isu terkait biaya dan ketersediaan input produksi juga diidentifikasi. Tanpa perbaikan regulasi, birokrasi, logistik, dan energi, narasi daya saing UMKM global akan berhenti di brosur promosi.

Menuju Strategi Multi-Stakeholder yang Konsisten, Bukan Sekadar Seremonial
Benang merah dari Rapimda Kadin DIY, dorongan pengusaha perempuan ekspor, dan buku putih ALB Kadin adalah pendekatan multi-stakeholder yang mengandalkan penyerapan aspirasi pelaku bisnis di daerah-daerah. Diskusi, survei, dan rapat komisi yang melibatkan pengusaha provinsi menunjukkan kesadaran bahwa kebijakan pusat harus bertumpu pada realitas lapangan. Namun, efektivitasnya akan ditentukan oleh dua hal: konsistensi eksekusi dan keberanian pemerintah menghapus ekonomi biaya tinggi. Jika rekomendasi buku putih ditindaklanjuti, dan program UMKM naik kelas serta pengusaha perempuan ekspor dipadukan dengan perbaikan regulasi, ekonomi kerakyatan Indonesia berpeluang menjadi basis daya saing UMKM global, bukan sekadar jargon. Kesimpulannya, Kadin sudah menyiapkan kerangka; kini ujian sesungguhnya ada pada implementasi lintas lembaga dan keberanian memotong hambatan struktural.






