Putusan yang mengakui status rusunami
Tarif air rusunami adalah tarif layanan air bersih yang ditentukan berdasarkan klasifikasi rumah susun, sehingga ketepatan kategori berpengaruh langsung pada tagihan penghuni. Pada 4 November 2026, PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan PPPSRS Kalibata City dalam perkara Nomor 191/G/TF/2026/PTUN.JKT dan membatalkan tindakan administrasi PAM Jaya yang mengenakan klasifikasi Rumah Susun Menengah (5F3). Majelis hakim memerintahkan PAM Jaya mengubahnya menjadi Rumah Susun Sederhana (5F2). Putusan ini penting bukan karena gedung bertingkat otomatis harus mendapat tarif lebih rendah, melainkan karena klasifikasi perlu mencerminkan status dan peruntukan bangunan. PPPSRS berpendapat Kalibata City berstatus Rumah Susun Sederhana Milik, sehingga golongan menengah tidak sesuai. Di sini letak kemenangan penghuni: pengadilan menerima inti tuntutan bahwa kategori tarif bukan sekadar label administratif, melainkan dasar pembebanan biaya.

Perbedaan kategori terasa pada tagihan
Alasan penghuni memperjuangkan tarif air Kalibata City yang lebih adil mudah dipahami ketika melihat struktur tarif dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024. Untuk pemakaian 0–10 meter kubik per bulan, kategori Rumah Susun Sederhana dikenai Rp3.550 per meter kubik, sedangkan Rumah Susun Menengah Rp6.000. Pada pemakaian 11–20 meter kubik, angkanya masing-masing Rp6.750 dan Rp10.500; untuk pemakaian di atas 20 meter kubik, Rp7.500 dan Rp14.000. Perubahan klasifikasi dengan demikian berpotensi menurunkan tarif dasar air. Namun, angka itu bukan jaminan bahwa setiap penghuni akan memperoleh penghematan dengan jumlah sama. Volume pemakaian dan komponen lain dalam tagihan tetap menentukan biaya akhir. Artinya, putusan membuka jalan menuju tagihan yang lebih ringan, tetapi manfaatnya harus terlihat pada penerapan nyata.
| Pemakaian per bulan | Rusun Sederhana (5F2) | Rusun Menengah (5F3) |
|---|---|---|
| 0–10 m³ | Rp3.550 per m³ | Rp6.000 per m³ |
| 11–20 m³ | Rp6.750 per m³ | Rp10.500 per m³ |
| Di atas 20 m³ | Rp7.500 per m³ | Rp14.000 per m³ |

Kemenangan hukum belum sama dengan perubahan tagihan
Putusan PTUN Jakarta merupakan kemenangan berarti bagi pemilik dan penghuni, tetapi bukan akhir urusan. PPPSRS masih menunggu salinan putusan lengkap untuk mempelajari pertimbangan majelis hakim. PAM Jaya juga memiliki hak mengajukan banding dalam tenggat 14 hari. Karena itu, penghuni perlu memantau apakah banding diajukan, kapan perubahan kode pelanggan 5F2 dilaksanakan, dan sejak kapan klasifikasi baru tercermin dalam tagihan. Mereka juga patut memeriksa apakah rincian tagihan menunjukkan tarif yang sesuai dengan kategori tersebut, bukan hanya menerima pengumuman perubahan administratif. Hingga informasi yang tersedia, belum tercantum tanggapan resmi PAM Jaya mengenai putusan ini. Sikap PAM Jaya dan kecepatan pelaksanaan akan menentukan apakah kemenangan di ruang sidang benar-benar mengurangi beban biaya penghuni.
Ukuran keadilan ada pada pelaksanaan
Sengketa ini memperlihatkan mengapa penggolongan pelanggan air perlu transparan dan berpijak pada status bangunan, bukan semata-mata bentuk fisiknya atau penyebutannya sebagai apartemen. Bagi penghuni Kalibata City, tagihan air adalah beban rutin; klasifikasi yang keliru bisa membuat mereka membayar dengan struktur tarif yang tidak sesuai peruntukan rusunami. Putusan ini memberi pegangan penting bagi tuntutan agar aturan diterapkan secara konsisten, sekaligus mengingatkan bahwa keberpihakan kepada penghuni harus tampak pada hasil yang dapat diperiksa. Kesimpulannya, kemenangan PPPSRS baru lengkap ketika PAM Jaya menjalankan perintah pengadilan, klasifikasi berubah, dan tagihan mencerminkan tarif yang tepat. Sampai itu terjadi, penghuni sebaiknya terus memantau proses hukum dan rincian pembayaran, bukan menganggap penurunan biaya sudah otomatis.






