Safe city harus berarti perlindungan, bukan sekadar teknologi
Safe city adalah pendekatan pemerintahan yang menggunakan teknologi dan informasi terintegrasi untuk menjaga keselamatan warga, melindungi masyarakat, serta merespons kebutuhan dan keadaan darurat secara cepat. Gagasan itu menjadi arah baru bagi smart city Banggai: bukan meninggalkan layanan digital, melainkan memperluas manfaatnya hingga mencakup rasa aman. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Prof. Zudan, mendorong perubahan tersebut saat memberi arahan kepada ASN Pemerintah Kabupaten Banggai di Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan, pada 4 November 2026. Dorongan ini tepat, tetapi label baru tidak akan banyak berarti tanpa perubahan yang bisa dirasakan warga. Banggai perlu membuktikan bahwa informasi yang tersambung membuat pemerintah lebih sigap, bukan hanya membuat daftar layanan digital bertambah.
Tolok ukurnya mestinya sederhana: apakah laporan warga sampai ke instansi yang berwenang, apakah tindak lanjutnya cepat, dan apakah masyarakat mendapat perlindungan ketika membutuhkan bantuan. Safe city Banggai karena itu harus dinilai dari mutu respons di lapangan, bukan dari keberadaan perangkat teknologi semata.
Command Center perlu menghubungkan layanan dengan tindakan
Fondasi teknis Banggai sudah mencakup Command Center, Banggai Digital Services, integrasi sistem satu data, dan layanan darurat Call Center 112. Potensi fasilitas itu terletak pada koordinasi: laporan warga dapat diteruskan kepada perangkat daerah sesuai kewenangan, termasuk untuk menangani kecelakaan lalu lintas, kehilangan barang, atau dugaan gangguan keamanan. Satpol PP, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait dapat dilibatkan agar respons lebih cepat dan tepat. Namun, pusat kendali bukan solusi dengan sendirinya. Ia hanya berguna jika laporan tidak mengendap, petugas tahu siapa yang harus bertindak, dan warga mendapat kepastian tentang tindak lanjut.
Di sinilah layanan digital daerah harus dirancang sebagai satu alur pelayanan, bukan sekumpulan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Integrasi baru bernilai ketika membuat warga lebih mudah meminta bantuan dan membuat ASN mampu bertindak lintas instansi. Teknologi seharusnya mengurangi jarak antara laporan dan penyelesaian, bukan menambah lapisan prosedur baru.
Reformasi birokrasi menguji visi di meja anggaran dan layanan
Tantangan terbesar bukan merumuskan visi, melainkan mengubahnya menjadi pekerjaan yang jelas. Zudan menilai visi pembangunan Banggai sudah terang, tetapi sasaran dalam RPJMD 2025–2029 mesti diterjemahkan ke dalam anggaran, kinerja aparatur, serta layanan publik terukur. Ia menunjuk tiga kunci untuk membuka sembilan misi daerah: meritokrasi, digitalisasi, dan cara pikir baru. Itulah inti reformasi birokrasi yang perlu dikejar: memastikan setiap program punya pelaksana yang kompeten, sumber daya yang tepat, dan hasil yang dapat dinilai warga.
Skalanya menuntut perhatian serius: sekitar 13.000 ASN Kabupaten Banggai didorong mengambil peran aktif dalam pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Perubahan sistem harus berjalan bersama perubahan perilaku kerja. Jika target hanya berhenti dalam dokumen atau indikator internal, warga tidak akan merasakan manfaat visi Gerbang Timur Sulawesi Tengah.
ASN responsif adalah ukuran keberhasilan transformasi
Digitalisasi juga menawarkan pelajaran tentang kemudahan akses. Platform ASN Digital menghubungkan lebih dari 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia; urusan seperti unggah dokumen, kenaikan pangkat, dan pemutakhiran data dapat diselesaikan dari rumah tanpa mendatangi kantor BKN. Pengalaman ini menunjukkan bahwa layanan daring dapat memangkas hambatan. Tetapi bagi warga Banggai, keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya layanan yang berpindah ke layar: informasi harus mudah dipahami dan tetap terhubung dengan petugas yang bertanggung jawab.
Langkah berikutnya memerlukan pendampingan dan penguatan kapasitas ASN. BKN menyatakan pendampingan akan dikoordinasikan dengan Kantor Regionalnya, sementara pengelolaan ASN yang perlu dipahami mencakup pengembangan kompetensi, sistem merit, disiplin pegawai, dan transformasi digital kepegawaian. Dukungan tersebut sebaiknya menjadi bekal untuk memperbaiki kinerja sehari-hari, bukan sekadar agenda pelatihan.
Pada akhirnya, perpindahan dari smart city ke safe city hanya akan berhasil bila perencanaan, anggaran, kompetensi ASN, dan teknologi bergerak searah. Banggai perlu mengukur transformasi melalui layanan yang lebih cepat, koordinasi yang jelas, dan perlindungan yang benar-benar sampai kepada masyarakat. Visi baru layak disebut kemajuan ketika warga merasakannya dalam kehidupan sehari-hari.
