Penyidikan menelusuri pengelolaan dana
Korupsi Puskesmas Indralaya adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang kini disidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, termasuk laporan kegiatan dan penggunaan anggaran yang perlu diuji terhadap bukti serta pelaksanaan sebenarnya. Kasus ini mencakup dana BOK tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025. Kejari Ogan Ilir menyampaikan bahwa penanganan perkara telah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan setelah pemeriksaan sejumlah pihak menemukan indikasi perbuatan melawan hukum. Peralihan tahap itu penting, tetapi belum sama dengan penetapan kesalahan seseorang. Fokusnya kini adalah mengurai dokumen, aliran dana, dan tanggung jawab para pengelola. Penegasan tersebut perlu dijaga agar dugaan yang sedang diperiksa tidak berubah menjadi vonis di ruang publik sebelum penyidikan tuntas.
SPJ dan belanja yang dipertanyakan
Salah satu pusat perkara adalah dugaan kegiatan fiktif dan SPJ fiktif, yakni laporan pertanggungjawaban yang diduga tidak menggambarkan kegiatan sebagaimana berlangsung di lapangan. Penyidik juga menyoroti pengadaan barang serta belanja operasional yang disebut tidak dilengkapi bukti pendukung yang sah. Pengusutan ini dikaitkan dengan sejumlah mantan pejabat Puskesmas Indralaya, tetapi sumber yang tersedia belum menyebut identitas mereka ataupun kesimpulan tentang peran masing-masing. Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah dokumen tampak lengkap, melainkan apakah transaksi benar terjadi, barang atau layanan dapat dibuktikan, dan laporan sesuai dengan kegiatan yang dibiayai. Menguji jejak administrasi terhadap kenyataan lapangan menjadi langkah penting untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran dan siapa yang bertanggung jawab.
Dugaan potongan honor hingga 30 persen
Temuan lain yang perlu diperiksa adalah dugaan pemotongan tidak resmi sekitar 30 persen dari honor dan insentif transportasi petugas pelaksana kegiatan dana BOK. Menurut keterangan Kasi Intelijen Kejari Ogan Ilir, pemotongan itu diduga dilakukan bendahara atas perintah kepala puskesmas; penyidik akan menelusuri mekanisme, pihak yang terlibat, serta penggunaan dana yang dipotong. Penyebutan dugaan perintah tersebut belum membuktikan tanggung jawab pidana pihak mana pun. Kejelasan mengenai dasar pemotongan, persetujuan penerima, pencatatan, dan aliran uang akan menentukan apakah praktik itu memiliki landasan yang sah atau justru merugikan petugas. Angka 30 persen membuat pemeriksaan rinci penting, tetapi besaran tersebut tetap merupakan indikasi yang sedang disidik, bukan putusan akhir.
Pemeriksaan juga mencakup dana BLUD
Pengusutan tidak berhenti pada dana BOK. Kejari Ogan Ilir turut mendalami dugaan pemotongan honor jasa pelayanan tenaga kesehatan dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang disebut dilakukan dengan alasan pembayaran pajak. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan mekanismenya diduga tidak sesuai ketentuan; besaran potongan dan penggunaan dana masih harus ditelusuri. Langkah berikutnya adalah menguji dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait untuk mengungkap penyimpangan serta menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BOK maupun BLUD. Kesimpulannya, perkara ini menuntut pembuktian yang terbuka dan cermat: dugaan SPJ fiktif, pengadaan tanpa bukti sah, dan pemotongan honor adalah alasan serius untuk menyidik, tetapi statusnya tetap dugaan sampai proses hukum menetapkan fakta dan tanggung jawab.






