Pakta bersama harus menjadi titik awal
Pakta integritas narkoba adalah pernyataan komitmen bersama untuk menolak, mencegah, dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, yang baru bermakna jika diikuti tindakan nyata. Di Ogan Ilir, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, Bupati Panca Wijaya Akbar, dan unsur Forkopimda menandatangani pakta tersebut saat kunjungan kerja ke Mapolres Ogan Ilir pada 17 November 2026. Perwakilan pemerintah daerah, aparat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat ikut terlibat. Langkah ini patut diapresiasi, tetapi tanda tangan bukan ukuran keberhasilan. Nilainya akan terlihat dari konsistensi pencegahan dan penegakan hukum setelah acara berakhir. Ketika ancaman narkoba disebut telah mencapai tingkat membahayakan, deklarasi perlu menjadi mandat kerja yang bisa ditagih oleh warga, bukan sekadar simbol persatuan lintas lembaga.

Dari komitmen kabupaten ke tindakan desa
Arah penting dari komitmen anti narkoba Ogan Ilir ini adalah perluasan upaya hingga ke tingkat desa dan lingkungan masyarakat. Kepala desa, lurah, serta camat berada dekat dengan warga; posisi itu membuat mereka penting dalam membangun kewaspadaan dan menyampaikan persoalan kepada pihak berwenang. Namun, kedekatan saja tidak cukup. Pemberantasan narkoba desa memerlukan koordinasi yang jelas, jalur pelaporan yang aman, dan tindak lanjut yang dapat dipercaya. Bupati Panca menegaskan bahwa komitmen tidak boleh berhenti sebagai seremoni, melainkan diterjemahkan menjadi pencegahan, pengawasan, dan pemberantasan sampai ke lingkungan warga. Dengan begitu, warga tidak dibebani menggantikan tugas aparat. Peran desa seharusnya memperkuat deteksi dan perlindungan komunitas, sementara penanganan hukum tetap dijalankan lembaga yang berwenang.
Tokoh agama memperluas dukungan masyarakat
Keterlibatan tokoh agama, pimpinan pesantren, organisasi masyarakat, dan unsur seperti MUI serta FKUB memperluas gerakan melampaui aparat dan pemerintah. Mereka dapat membantu membangun pemahaman, membuka ruang bagi keluarga untuk mencari pertolongan, dan menguatkan pesan perlindungan generasi muda. Namun, dukungan moral harus berjalan bersama langkah yang tegas dan adil. Ketua Muhammadiyah Ogan Ilir, Sudarta Salman, mengingatkan agar pakta ini tidak menjadi kegiatan seremonial dan meminta penindakan dilakukan tanpa pandang bulu. Peringatan itu tepat: kepercayaan publik akan melemah jika komitmen hanya keras dalam deklarasi, tetapi tidak konsisten dalam pelaksanaan. Gerakan bersama di Ogan Ilir perlu memberi ruang bagi pencegahan dan pendampingan, sekaligus memastikan dugaan pelanggaran ditangani melalui proses yang semestinya.

Ukuran keberhasilan ada pada tindak lanjut
Kunjungan Kapolda Sumsel juga mencakup bakti sosial, pembagian paket sembako, sunatan massal, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rombongan turut meninjau kawasan Sekonjing, wilayah binaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kegiatan sosial memberi manfaat langsung bagi warga, sementara peninjauan menunjukkan bahwa komitmen perlu bersentuhan dengan kondisi lapangan. Meski demikian, agenda tersebut tidak menggantikan kebutuhan akan tindak lanjut yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, aparat, tokoh agama, dan perangkat desa perlu menjaga koordinasi agar pencegahan, pengawasan, serta penanganan tidak berhenti setelah kunjungan selesai. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya pihak yang hadir atau menandatangani dokumen, melainkan apakah warga merasa lebih terlindungi dan upaya pemberantasan berjalan konsisten.
Pakta lintas sektor di Ogan Ilir memberi dasar politik dan sosial untuk bergerak bersama. Tantangannya kini adalah mengubah kesepakatan menjadi kerja terukur dari tingkat kabupaten hingga desa, dengan aparat yang bertanggung jawab dan masyarakat yang dapat berpartisipasi secara aman. Tokoh agama dan komunitas perlu menjadi mitra pencegahan, bukan pengganti penegak hukum. Jika komitmen dijaga dalam tindakan sehari-hari, deklarasi anti narkoba dapat menjadi awal perlindungan yang lebih nyata bagi warga dan generasi muda.






