Dari Ambisi Politik ke Krisis Kebijakan: Masalah Utama Kita
Kritik kebijakan ekonomi yang disampaikan para ekonom mengacu pada kondisi ketika keputusan pemerintah disusun tergesa-gesa, tidak berbasis riset ekonomi Indonesia yang memadai, dan mengabaikan fakta lapangan tentang kondisi ekonomi masyarakat, sehingga lahir program ambisius yang tampak cantik di atas kertas tetapi berpotensi memperburuk keadaan saat dieksekusi tanpa kajian serius atas dampaknya terhadap publik. Kondisi perekonomian dinilai belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah satu tahun Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan darurat ekonomi. Ini bukan sekadar catatan akademik, melainkan peringatan politik: arah pembangunan sedang melenceng karena lebih tunduk pada ambisi kekuasaan daripada bukti empiris. Selama pemerintah menomorsatukan kecepatan dan citra, bukan kualitas analisis kebijakan pemerintah, risiko kebijakan salah sasaran akan terus membesar.
Ekonomi Belum Membaik: Nobita Politik dan Wangsit Kebijakan
Ekonom FEB UGM Rimawan Pradiptyo menyatakan langsung bahwa ekonomi belum membaik dalam evaluasi terbaru yang dipaparkan pada Jumat 25 September 2026 di kampusnya. Ia menegaskan belum terdapat perbaikan signifikan dalam kondisi ekonomi maupun arah kebijakan yang dijalankan pemerintah. Kritiknya tajam: rencana-rencana kebijakan baru yang dipaksakan pemerintah dinilai semakin memperkeruh situasi ketimbang menyelesaikan masalah, terutama karena mengabaikan kajian ilmiah mendalam. Rimawan bahkan menyebut tabiat pembuat kebijakan mirip Nobita, tokoh yang "aku ingin begini, aku ingin begitu" dan ingin semua keinginan terjadi cepat, seakan ada Doraemon penyelamat. Analogi itu bukan candaan; ia menempelkan label "wangsit-based policy" pada kebijakan yang lebih mengandalkan intuisi dan ambisi politik ketimbang riset ekonomi Indonesia yang bisa dipertanggungjawabkan.
APBN Bukan Uang Presiden: Menata Prioritas di Tengah Krisis
Di tengah kritik kebijakan ekonomi, pengelolaan anggaran publik ikut menjadi sorotan. Sekjen International Economic Association, Lili Yan Ing, mengingatkan bahwa 85,4 persen pendapatan APBN berasal dari pajak rakyat. Kutipan itu layak dihafal: "APBN adalah bukan uang presiden, bukan uang menteri, dan bukan uang partai". Pesan politiknya jelas: program prioritas tidak boleh ditentukan oleh selera penguasa, melainkan oleh kebutuhan peningkatan produktivitas, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Ketika dana publik dipakai untuk membiayai ambisi jangka pendek dan proyek pencitraan, konsekuensinya bukan abstrak; ia langsung menekan kondisi ekonomi masyarakat yang sudah rapuh. Analisis kebijakan pemerintah di sini menjadi soal etika publik: apakah pajak yang dikumpulkan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan yang masuk akal, atau tenggelam dalam agenda politik yang sulit dijustifikasi dengan data statistik ekonomi yang jernih.
Evidence-Based Policy, Bukan Statistik Kosmetik
Rimawan menegaskan bahwa pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Setiap kebijakan, katanya, perlu mempertimbangkan fakta empiris, teori, serta konsekuensi implementasinya. Di sini letak masalah: data statistik ekonomi sering diperlakukan seperti kosmetik angka, dipilih dan disusun untuk menyokong narasi keberhasilan, bukan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat yang belum kondusif dan belum banyak mengalami perubahan. Kritik dan gerakan kalangan ekonom sebelumnya pun lahir dari fakta lapangan yang "tidak bagus, tidak kondusif" yang hingga kini tidak banyak berubah. Tanpa keberanian mengakui jurang antara angka dan realitas, riset ekonomi Indonesia akan terus dikalahkan oleh intuisi dan aspirasi cepat. Kebijakan yang baik bertumpu pada kesediaan membaca data apa adanya, lalu mengakui bahwa perbaikan masih jauh dari kata signifikan.
Mengakhiri Era Wangsit: Mengembalikan Kebijakan ke Fakta
Potret yang muncul dari kritik para ekonom jelas: kita berada dalam fase di mana kebijakan terburu-buru mengalahkan pertimbangan matang, dan ambisi politik menggeser riset ekonomi Indonesia sebagai fondasi. Kebijakan publik yang digelontorkan pemerintah belakangan ini dinilai memperburuk keadaan karena mengabaikan kajian ilmiah mendalam. Selama pembuat kebijakan terpikat pada target serba cepat ala Nobita dan menunggu "Doraemon" yang tidak ada, bukti empiris akan tetap menjadi pelengkap formal, bukan penentu arah. Jalan keluar sebenarnya sederhana namun menuntut kedisiplinan politik: menyusun analisis kebijakan pemerintah dengan mengutamakan evidence-based policy, memisahkan keinginan penguasa dari kebutuhan publik, dan menimbang setiap program terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang nyata, bukan terhadap slogan. Tanpa langkah itu, kritik kebijakan ekonomi yang hari ini terdengar tajam hanya akan menjadi arsip peringatan, sementara krisis kebijakan pelan-pelan menjadi hal normal.
