Hilirisasi Komoditas Lampung: Mengubah Arah Ekonomi Berbasis Desa
Hilirisasi komoditas Lampung adalah strategi mengubah hasil pertanian dan perkebunan dari bahan mentah menjadi produk olahan bernilai tambah melalui teknologi, UMKM agribisnis desa, dan kebijakan distribusi yang terintegrasi, sehingga keuntungan ekonomi tidak berhenti di tengkulak atau daerah lain, melainkan dirasakan langsung oleh petani, pemuda desa, dan pelaku usaha kecil di seluruh provinsi. Lampung selama ini hidup dari kekayaan pangan: daratan sekitar 3,3 juta hektare dengan 9,6 juta jiwa dan sekitar 1,7 juta petani yang bergantung pada harga komoditas naik turun. Mengandalkan lonjakan harga kopi, singkong, atau gabah adalah strategi rapuh. Pemerintah dan DPRD mulai mengambil posisi lebih tegas: komoditas tidak cukup dipanen dan dikirim keluar, tetapi harus diolah, dikemas, diberi merek, dan dipasarkan sebagai produk jadi. Intinya, Lampung sedang memaksa dirinya naik kelas dari lumbung bahan mentah menjadi pusat produk pangan bernilai tambah.
Teknologi Pertanian Lampung: Dari Riset ke Mesin di Sawah dan Desa
Dorongan hilirisasi komoditas Lampung tanpa teknologi pertanian Lampung yang tepat guna hanya akan menjadi jargon. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa tantangan pembangunan bukan lagi sebatas menghasilkan pengetahuan, tetapi memastikan penemuan dan teknologi turun menjadi solusi di lapangan. Momentum pertumbuhan ekonomi, yang sebagian ditopang membaiknya harga komoditas, digunakan untuk menguatkan daya saing, bukan menunggu harga naik lagi. Di forum IPTEK Terapan SIPTEKTERA, ia mendorong riset sains terapan yang menjawab kebutuhan desa: dryer untuk pengeringan komoditas, mesin pencetak pakan, mixer, mekanisasi pertanian, dan teknologi efisiensi pengolahan di tingkat pekon. Langkah konkret disiapkan, termasuk pembangunan fasilitas pengering di desa agar jagung, padi, dan singkong tidak dijual dalam kondisi basah dan murah. Dengan pendekatan ini, hilirisasi komoditas Lampung menjadi agenda berbasis teknologi, bukan sekadar wacana pemasaran.
Perkebunan Nilai Tambah: Menopang PDRB, Bukan Sekadar Menyumbang Bahan Mentah
Jika Lampung ingin ekonomi inklusif provinsi, sektor perkebunan harus keluar dari jebakan bahan mentah. Data BPS Triwulan IV 2025 menunjukkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang 28,35 persen PDRB Lampung, dengan subsektor perkebunan memberi 7,32 persen. Dengan produksi kopi robusta 125.578 ton dan lada 14.615 ton per Desember 2025, skala komoditas ini terlalu besar untuk terus dijual seadanya. Pemerintah sendiri mengakui, produk perkebunan rakyat masih didominasi bahan mentah; karena itu hilirisasi perlu didorong agar komoditas diolah menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi, sehingga nilai tambah melebar ke lapangan kerja, pendapatan masyarakat, devisa, dan pengentasan kemiskinan. Periode RPJMD 2025–2029 diarahkan bukan sekadar mengejar volume produksi, tetapi menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional yang menguasai rantai nilai, bukan lumbung yang sekadar mengirim hasil panen murah ke luar.
UMKM Agribisnis Desa dan Siger Taruna Preneur: Mesin Hilirisasi dari Akar Rumput
Perubahan struktur ekonomi tidak akan terjadi jika desa tetap menjadi pemasok bahan mentah. Di sinilah UMKM agribisnis desa dan Program Siger Taruna Preneur menjadi penting. Pemerintah provinsi menegaskan hilirisasi tidak boleh hanya berbasis industri besar; model inklusif hingga tingkat desa didorong agar mesin pengolahan, pengemasan, dan pemasaran hadir di kampung, bukan hanya di kawasan industri. Program Siger Taruna Preneur yang digagas bersama otoritas jasa keuangan dan Karang Taruna difokuskan menjadikan pemuda desa sebagai entrepreneur muda melalui literasi keuangan, pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi, dan akses pasar. "Hari ini kita sedang menanam sebuah harapan. Harapan bahwa anak-anak muda di desa tidak hanya menjadi penonton dari perkembangan ekonomi, tapi juga menjadi pelaku utama". Pemerintah bahkan menetapkan tolok ukur: keberhasilan bukan pada banyaknya acara, tetapi pada berapa banyak usaha baru lahir dan pemuda yang naik kelas menjadi pelaku hilirisasi komoditas lokal dari kopi, kakao, hingga singkong.
Pergub 7/2026 dan Modernisasi Penggilingan: Mengunci Nilai Tambah di Lampung
Di sisi kebijakan, DPRD mengambil peran mengawal Pergub Nomor 7 Tahun 2026 sebagai alat menggerakkan ekonomi rakyat, bukan aturan teknis semata. Regulasi ini mengubah Pergub 71/2017 tentang pengawasan dan pengendalian distribusi gabah menjadi pintu masuk memperkuat hilirisasi pertanian, agar Lampung tidak lagi dikenal sebatas daerah penghasil gabah. Sekretaris Komisi II, Aribun Sayunis, menekankan pentingnya modernisasi teknologi penggilingan padi: rendemen dan kualitas beras harus mampu bersaing dengan daerah lain, sehingga nilai tambah hasil panen tetap dinikmati di Lampung. Lebih jauh, ia menyoroti potensi produk samping seperti dedak dan katul untuk dikembangkan menjadi bahan baku pakan ternak atau ikan, membuka ruang usaha baru bagi UMKM dan memperkuat mata rantai ekonomi lokal. Pesan DPRD jelas: jangan sampai gabah keluar, sementara nilai tambah dinikmati di luar. Hilirisasi komoditas Lampung harus dipagari kebijakan pro-petani, termasuk mekanisme stabilisasi harga dan insentif agar margin petani tetap layak.
