Revisi Buku Pelajaran: Gejala Technocratic Rationality
Revisi buku pelajaran adalah kebijakan mengganti atau menulis ulang buku ajar resmi di sekolah, mulai dari desain fisik, susunan materi, sampai pendekatan belajar, dengan harapan mendorong mutu pembelajaran, meski sering berhenti pada perubahan tampilan tanpa mengubah praktik pengajaran di kelas.
Pemerintah berencana mengganti buku-buku pelajaran dari SD-SMA, sebuah inisiatif yang datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto setelah menilai bahan kertas rapuh dan ukuran huruf yang dinilai terlalu kecil. Wacana merombak dan mendesain ulang buku pelajaran ini segera menjadi perbincangan hangat. Di permukaan, langkah ini tampak rasional, apalagi laporan PISA 2025 menunjukkan sekitar 37 persen siswa berada di sekolah yang kepala sekolahnya melaporkan kekurangan bahan ajar seperti buku teks dan material pendukung lain. Tetapi pola yang berulang adalah pengadaan dan revisi buku pelajaran hanya berhenti pada proyek, sementara pemanfaatan berkelanjutan di kelas lemah. Kebijakan berubah, kurikulum berganti, buku baru dicetak, lalu disingkirkan sebelum sempat menjadi bagian dari ekosistem belajar guru dan murid.
Inilah yang disebut kalangan sosiologi pendidikan sebagai technocratic rationality: keyakinan bahwa persoalan besar pendidikan bisa diselesaikan dengan tindakan teknis-administratif seperti merombak cetakan buku berulang kali. Buku diperlakukan seolah peluru ajaib—begitu diganti, hasil belajar naik. Padahal, data dan pengalaman menunjukkan, tanpa mengubah cara mengajar dan kultur belajar di sekolah, revisi buku pelajaran lebih mirip kosmetik kebijakan daripada perbaikan sistemik.
Masalahnya Bukan Huruf Kecil, Melainkan Budaya Baca Lemah
Alasan publik yang paling banyak terdengar untuk revisi buku pelajaran adalah huruf yang dianggap terlalu kecil sehingga siswa kesulitan membaca. Secara teknis, alasan ini rapuh. Buku tematik kelas awal disusun dengan ukuran huruf 18 pt, yang justru lebih besar dari buku dewasa dan sesuai kaidah tipografi anak. Ada kemungkinan beberapa judul, terutama jenjang atas, memiliki tata letak padat, tetapi menggeneralisasi temuan visual dari beberapa eksemplar menjadi diagnosis nasional adalah lompatan logika. Diagnosis yang lahir dari inspeksi mata telanjang, tanpa uji keterbacaan dan observasi jarak baca, mengabaikan alat ukur akademis yang tersedia.
Masalah yang jauh lebih serius adalah budaya baca siswa yang lemah. Data PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca hanya mencapai 359, jauh dari rata-rata negara maju. Dengan kata lain, masalahnya bukan sekadar ukuran huruf, tetapi apakah siswa terbiasa membaca, memahami, dan mendiskusikan teks. Budaya baca siswa tidak akan tumbuh hanya dengan mengganti font; ia membutuhkan ekosistem: waktu khusus membaca di sekolah, guru yang mampu membimbing strategi membaca, serta keluarga yang memberi teladan. "Skor literasi membaca 359 adalah alarm keras bahwa budaya baca siswa masih rapuh". Revisi fisik buku tanpa strategi membangun budaya baca hanya memoles permukaan.
Selain itu, pengadaan buku baru kerap tidak berbanding lurus dengan penggunaannya; banyak buku pelajaran baru dicetak, tetapi belum sempat dimanfaatkan sudah tergantikan buku baru karena perubahan kurikulum. Di daerah 3T, distribusi buku pun sering tertatih-tatih. Dalam konteks ini, fokus pada ukuran huruf tampak salah alamat: yang mendesak adalah memastikan buku yang ada digunakan secara mendalam, berulang, dan menjadi bagian dari budaya baca siswa sehari-hari.
Buku yang Relevan dengan Kehidupan Siswa, Bukan Sekadar Seragam
Kegagalan lain dari revisi buku pelajaran yang bersifat sentralistik adalah anggapan bahwa satu buku cocok untuk semua. Persoalan muncul ketika buku dibuat seragam secara nasional padahal siswa memiliki latar belakang, pengalaman, kemampuan, dan lingkungan yang berbeda. Buku semacam ini sering terasa jauh dari kehidupan sehari-hari siswa, sehingga isi pelajaran tidak membumi dan sulit dihubungkan dengan realitas mereka. Klaim bahwa perombakan buku dilakukan untuk menyesuaikan isinya dengan kebutuhan anak masa kini hanya akan berarti bila relevansinya terukur dari kelas ke kelas, bukan sekadar tertulis dalam naskah kebijakan.
Kurikulum relevan kehidupan berarti buku pelajaran mengangkat konteks lokal sekaligus membuka jendela ke kehidupan yang berbeda. Siswa desa perlu mengenali cerita, masalah, dan data yang dekat dengan keseharian mereka, namun juga diajak memahami isu yang jauh dari lingkungan mereka. Tanpa ini, buku menjadi kumpulan fakta yang harus dihafal, bukan bahan untuk berpikir. Riset menunjukkan bahwa permasalahan utama buku bukan kurangnya gambar menarik, tetapi kemiskinan latihan pemecahan masalah nyata dan fasilitasi penalaran matematis serta sains yang mendalam. Di sinilah revisi buku pelajaran harus diarahkan: dari teks yang dangkal menuju materi yang menantang nalar dan memantik rasa ingin tahu.
Relevansi juga berarti konten buku terhubung dengan kurikulum yang menyiapkan siswa menghadapi dunia yang berubah—bukan sekadar mengulang pola soal yang sama di setiap pergantian paket. Penguatan muatan STEM dan pendekatan deep learning yang disebut dalam rencana penulisan ulang buku hanya akan efektif jika diturunkan menjadi contoh, proyek, dan pertanyaan yang bersandar pada pengalaman konkret siswa. Tanpa itu, istilah "kurikulum relevan kehidupan" menjadi slogan kosong.
Kualitas Guru Pendidikan: Jantung yang Menentukan
Buku pelajaran, sebagus apa pun, tetap media perantara. Paulo Freire mengingatkan, jantung pendidikan adalah interaksi aktif antara guru dan murid. Saat kelas dimulai, yang menentukan hidup-matinya sebuah buku adalah kualitas guru pendidikan: bagaimana ia menjelaskan, bertanya, menantang, dan mendampingi. Mencetak ulang buku tanpa menyentuh kompetensi pedagogis guru sama dengan mengganti alat tanpa melatih operatornya. Tidak heran banyak guru mengeluhkan buku baru yang datang tiba-tiba, dengan pendekatan berbeda, tanpa ada pelatihan yang memadai.
Kebijakan revisi buku pelajaran yang sehat seharusnya selalu diiringi pengembangan guru. Setiap perubahan materi perlu diimbangi pelatihan interaktif, bukan sekadar sosialisasi satu arah. "Kunci utama adalah kemampuan guru, bukan buku" adalah pernyataan yang seharusnya menjadi kompas kebijakan. Tanpa guru yang memahami filosofi kurikulum baru dan cara menghidupkannya dalam kegiatan belajar, buku hanya menjadi tumpukan kertas di lemari sekolah. Lebih jauh, fokus negara sebaiknya bergeser dari belanja cetak ulang massal menuju investasi pada pelatihan yang berkelanjutan: komunitas belajar guru, pendampingan di kelas, dan penilaian yang mendorong berpikir kritis.
Di era kecerdasan buatan generatif, modul ajar bisa dibuat dalam hitungan detik dan semakin banyak siswa memanfaatkan chatbot AI untuk belajar. Namun kehadiran teknologi tidak menghapus kebutuhan pada guru kuat. Justru, guru perlu kemampuan baru untuk mengarahkan siswa menggunakan teknologi secara kritis, memilah informasi, dan mengaitkannya dengan materi dalam buku. Revisi buku pelajaran yang mengabaikan peran guru dalam mengintegrasikan sumber belajar cetak dan digital berisiko melahirkan kebingungan baru di kelas.
Menuju Pendekatan Holistik: Buku, Guru, dan Budaya Baca
Rencana pemerintah untuk memperbarui buku sudah berjalan sekitar 50 persen dan disebut akan memperkuat STEM serta deep learning. Pagu anggaran Kemendikdasmen 2026 yang besar menandakan bahwa ruang fiskal untuk pembaruan itu ada. Tetapi, daripada menghabiskan energi dan dana hanya untuk mempercantik tampilan fisik buku pelajaran, langkah strategis adalah menggabungkan revisi buku dengan peningkatan kualitas guru dan penguatan budaya baca. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, pengadaan buku pelajaran sering berhenti pada proyek tanpa pemanfaatan yang berkelanjutan. Ini tidak boleh terulang.
Pendekatan holistik setidaknya mencakup tiga poros. Pertama, konten buku harus berorientasi pada penalaran, pemecahan masalah nyata, dan kurikulum relevan kehidupan, bukan hafalan dangkal. Kedua, setiap revisi buku pelajaran wajib terhubung dengan program pelatihan guru yang intensif dan berkelanjutan, sehingga guru mampu menerjemahkan isi buku ke praktik yang hidup di kelas. Ketiga, sekolah perlu kebijakan konkret untuk membangun budaya baca siswa: jam membaca, perpustakaan yang aktif, dan tugas yang mendorong diskusi teks, bukan sekadar rangkuman.
Kesimpulannya, revisi buku pelajaran tetap penting, terutama di sekolah yang kekurangan
