Sekolah aman harus terasa dalam keseharian
Budaya sekolah aman adalah kebiasaan dan tata kelola yang melindungi siswa dari perundungan, intoleransi, pelecehan, serta kekerasan, sekaligus membuat mereka merasa tenang untuk belajar dan berkembang. Bagi Banjarbaru, gagasan itu kini diterjemahkan menjadi program percontohan, bukan sekadar seruan agar sekolah menjadi rumah kedua. Pemerintah Kota Banjarbaru meluncurkan Sekolah Piloting Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota pada 11 November 2026. Langkah ini penting karena rasa aman bukan pelengkap prestasi akademik: tanpa perlindungan, siswa sulit berkonsentrasi dan berpartisipasi. Namun, peluncuran program baru bernilai jika siswa melihat perubahan nyata dalam cara sekolah mencegah masalah, menerima laporan, dan melindungi mereka.

19 sekolah menjadi titik awal
Pemkot menetapkan 19 sekolah sebagai satuan pendidikan percontohan BSAN. Sekolah-sekolah itu akan menjadi model untuk menerapkan standar keamanan dan kenyamanan belajar di kota. Jumlah tersebut memberi program ruang untuk dimulai secara terarah, tetapi hasilnya sebaiknya tidak berhenti pada label piloting. Pemerintah daerah perlu memastikan pengalaman dari sekolah percontohan dapat dibagikan dan diterapkan lebih luas. Ukuran keberhasilannya bukan hanya terselenggaranya kegiatan, melainkan apakah siswa merasa aman untuk hadir, belajar, dan meminta bantuan. Lingkungan sekolah kondusif juga menuntut aturan yang dipahami siswa, guru, dan keluarga. Dengan begitu, komitmen pemerintah berubah menjadi perlindungan yang bisa dirasakan, bukan hanya pesan resmi.
Pokja perlu menghubungkan komitmen dengan tindakan
Upaya membangun sekolah nyaman tidak bisa dibebankan kepada guru atau kepala sekolah saja. Di Merangin, Bupati M. Syukur mengukuhkan Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Merangin Budaya Sekolah Aman Nyaman di Aula Lantai IV Gedung Kantor Bupati pada 11 November 2026. Pengukuhan ini ditujukan untuk melindungi anak dari kekerasan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Syukur menegaskan bahwa Pokja dibentuk agar anak dapat belajar dengan aman dan tenang, tanpa perundungan maupun kekerasan. Contoh ini menyoroti peran penting koordinasi lintas sektor: dinas pendidikan, sosial, dan kesehatan, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat perlu bekerja bersama. Pokja akan berarti jika anggotanya menjalankan tanggung jawab dengan komitmen dan integritas, serta membantu sekolah menindaklanjuti persoalan secara jelas.
Keberhasilan ditentukan oleh tindak lanjut
Banjarbaru telah menetapkan arah yang tepat: sekolah harus bebas dari perundungan, intoleransi, pelecehan, dan kekerasan. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar standar tersebut hidup dalam praktik, termasuk melalui pencegahan, penanganan laporan yang aman, dan evaluasi berkala. Program percontohan menyediakan tempat untuk belajar, sedangkan Pokja seperti yang dibentuk di Merangin menunjukkan pentingnya kerja bersama dalam membangun perlindungan siswa. Keduanya menegaskan bahwa lingkungan sekolah kondusif memerlukan tanggung jawab yang konsisten dari pemerintah dan seluruh komunitas pendidikan. Pada akhirnya, budaya sekolah aman tidak diukur dari seremoni atau dokumen, melainkan dari keyakinan siswa bahwa mereka dapat belajar tanpa takut. Itulah ukuran yang semestinya menjadi tujuan setiap kebijakan sekolah nyaman.






