Sistem Drainase Perkotaan: Definisi dan Alarm dari Jember
Sistem drainase perkotaan adalah jaringan saluran air, gorong-gorong, dan infrastruktur pendukung yang dirancang untuk mengalirkan air hujan dan limpasan permukaan secara cepat dan aman dari kawasan pemukiman, jalan, dan pusat aktivitas, agar banjir di kota dapat dicegah dan mobilitas warga tetap terjaga. Survei persepsi warga di kawasan perkotaan Jember menunjukkan kemacetan dan banjir sebagai dua persoalan paling mendesak yang kini mereka rasakan. Survei yang digelar PAR Strategy Center terhadap 187 responden di tiga kecamatan—Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang—memetakan lima masalah utama kota: kemacetan, banjir, sampah dan lingkungan, harga kebutuhan pokok, serta keamanan. Ketika responden diminta memilih persoalan paling mendesak, kemacetan dan banjir sama-sama dipilih oleh 85 responden, menunjukkan bahwa kegagalan sistem drainase perkotaan bukan sekadar gangguan teknis, tetapi sumber tekanan sehari-hari bagi warga.
Banjir Naik Tiga Kali Lipat: Cermin Infrastruktur Air Terlantar
Peningkatan kejadian banjir dari 11 pada 2023 menjadi 31 pada 2024 adalah sinyal keras bahwa infrastruktur air terlantar, bukan sekadar cuaca yang semakin ekstrem. Ketika data statistik menunjukkan lonjakan hampir tiga kali lipat, artinya saluran yang ada tidak lagi mampu menampung debit air di kawasan padat. Menurut peneliti PAR Strategy Center, kemacetan dipicu peningkatan kendaraan, aktivitas perdagangan, mobilitas warga, dan keberadaan PKL yang tidak diimbangi manajemen lalu lintas yang memadai. Kalimat itu sebetulnya berlaku juga untuk air: volume naik, tetapi kapasitas dan tata kelola sistem drainase perkotaan tidak ikut diperbarui. Rekomendasi lembaga ini jelas: kemacetan dan banjir harus ditangani terpadu melalui penataan transportasi, ruang publik, drainase, dan tata ruang. Namun rekomendasi tanpa pelaksanaan hanya menjadikan laporan survei sebagai arsip, sementara warga terus menanggung banjir di kota dari tahun ke tahun.
Saluran Air Terbuka di Jatimakmur: Warga Menambal Kelalaian Negara
Di Bekasi, kegagalan negara mengurus infrastruktur air terlantar terlihat telanjang di Jatimakmur. Laporan warga soal saluran air terbuka di kelurahan ini tidak pernah ditindaklanjuti sejak Februari 2026. Saluran tanpa penutup itu bukan hanya ancaman banjir di kota, tetapi juga ancaman keselamatan: seorang anak sudah pernah terjatuh ke dalam got karena tidak ada penutup. Alih-alih mendapat respons cepat, warga dibiarkan menanggung risiko hingga akhirnya mereka menutup saluran dengan bambu secara swadaya. Ini simbol menyakitkan: saluran air terbuka ditutup bambu, bukan oleh pemerintah, melainkan oleh warga yang lelah menunggu. Sementara itu, lurah setempat mengaku belum pernah menerima laporan dan baru akan menurunkan aparatur untuk mengecek kondisi di lapangan. Ketika birokrasi sibuk mengklarifikasi, warga terpaksa menjadi teknisi darurat bagi sistem drainase perkotaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Proyek Drainase di KH Muchtar Thabrani: Konstruksi yang Menambah Macet
Di koridor lain Bekasi, proyek pembangunan saluran air di Jalan KH Muchtar Thabrani menunjukkan paradoks lain: perbaikan drainase berubah menjadi sumber kemacetan akibat konstruksi. Tanah bekas galian yang tidak kunjung diangkut menyempitkan badan jalan, membuat arus lalu lintas tersendat dan kemacetan sulit dihindari, terutama pada jam sibuk. Aktivitas truk pengangkut tanah pada pagi, siang, dan sore menambah sesak ruang gerak kendaraan. Alih-alih mengurangi banjir di kota sembari menjaga kelancaran, proyek ini memperlihatkan betapa perencanaan teknis mengabaikan dampak sosial: jadwal kerja tidak menyesuaikan pola lalu lintas, dan pengawasan pemerintah kota dinilai warga kurang tegas. Ketika proyek drainase dikerjakan seperti ini, publik bertanya: apakah kemacetan akibat konstruksi hanyalah harga yang harus dibayar, atau bukti bahwa kontraktor dan pemerintah tidak memahami fungsi ruang jalan sebagai urat nadi kota?
Dari Banjir ke Kemacetan: Saat Drainase Jadi Isu Politik Perkotaan
Rangkaian kasus ini membentuk pola: sistem drainase perkotaan diperlakukan sebagai proyek teknis, bukan kebijakan publik yang menyentuh keselamatan, ekonomi, dan keadilan sosial. Di Jember, warga mengeluhkan kemacetan dan banjir sebagai tekanan utama hidup di kota. Di Bekasi, infrastruktur air terlantar dan saluran air terbuka memaksa warga menambal risiko dengan bambu, sementara proyek yang seharusnya menjadi solusi malah memicu kemacetan akibat konstruksi. Ke depan, pembenahan drainase tidak bisa lagi berdiri sendiri. Rekomendasi strategis yang sudah disusun lembaga survei—mulai mobilitas, risiko banjir, hingga keamanan lingkungan—perlu diadopsi secara serius, bukan sebagai daftar formalitas kebijakan. Kota membutuhkan pemerintahan yang sanggup merencanakan sekaligus mengawasi, dari got di depan rumah hingga proyek besar di jalan utama. Jika tidak, bambu dan tumpukan tanah akan terus menjadi simbol nyata kegagalan tata kelola kota.
