Banjir Palembang Bukan Sekadar Genangan, Tapi Masalah Tata Air Kota
Pencegahan banjir Palembang adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang menyasar restorasi anak sungai, pembenahan sistem drainase kota, serta perubahan perilaku warga, dengan tujuan mengurangi genangan, melindungi infrastruktur penanganan banjir, dan memperkuat mitigasi bencana air secara berkelanjutan di kawasan perkotaan padat penduduk. Ketika hujan lebat turun, genangan di jalan protokol bukan lagi kejadian insidental, melainkan tanda kegagalan tata air yang sudah berlangsung lama. Karena itu, langkah terbaru pemerintah kota untuk menata ulang aliran air harus dibaca sebagai upaya koreksi arah, bukan sekadar kegiatan rutin menjelang musim hujan. Pendekatan ini patut diapresiasi, tetapi juga diawasi: apakah benar menyentuh akar persoalan, atau hanya memoles bagian yang tampak dari masalah banjir yang kronis.
Pemetaan Titik Genangan: Dari Jalan Protokol ke Kawasan Rambang
Peninjauan Asisten II bersama jajaran teknis ke sejumlah titik genangan di ruas jalan protokol pada 23 September 2026 menunjukkan perubahan penting: pemerintah mulai mengakui bahwa pencegahan banjir Palembang harus diawali dengan membaca kondisi lapangan secara rinci, bukan hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Rombongan mengecek saluran air di depan Universitas Indo Global Mandiri, lalu bergerak ke kawasan Rambang di Jalan Mayor Ruslan, sekitar hotel dan sekolah yang selama ini akrab dengan genangan. Fokusnya jelas: kondisi sistem drainase kota, keberadaan sampah yang menyumbat, hingga gangguan lain seperti kabel listrik dan pohon kering yang mengancam keamanan pengguna jalan. Peninjauan ini adalah fondasi awal infrastruktur penanganan banjir yang lebih rasional, karena keputusan teknis seharusnya lahir dari data lapangan, bukan persepsi.
Restorasi Anak Sungai: Ketika Warga Menjadi Aktor Utama
Di Kelurahan Kebun Bunga, strategi restorasi anak sungai mengirim pesan tegas: banjir tidak dapat diatasi tanpa mengembalikan ruang air yang selama ini direbut pembangunan sempit. Warga di Sukarami menghibahkan masing-masing lahan selebar 2 meter dan panjang 70 meter, sehingga total 4 meter x 70 meter untuk membuka kembali badan anak sungai yang dulu mencapai lebar sekitar 5 meter. Salah satu pernyataan kunci datang dari pejabat teknis yang menegaskan hibah ini sebagai hasil pendekatan persuasif pemerintah dan kelurahan. Genangan di hulu telah lama menghantui enam RT dengan sekitar 1.200 kepala keluarga, dampak langsung dari penyempitan dan penimbunan badan sungai oleh oknum pemilik tanah sebelumnya. Restorasi ini bukan sekadar proyek fisik; ia merupakan koreksi terhadap pola urbanisasi yang mengabaikan mitigasi bencana air demi lahan kering yang dapat dibangun.
Drainase sebagai Tulang Punggung Mitigasi Bencana Air Kota
Peninjauan drainase di depan kampus, hotel, dan sekolah memperlihatkan betapa rapuhnya sistem drainase kota jika dibiarkan berhadapan dengan sampah dan hambatan lain tanpa pengelolaan yang disiplin. Pemerintah menyatakan bahwa hasil pengecekan lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan di titik-titik prioritas. Ini penting, karena infrastruktur penanganan banjir tidak hanya soal ukuran gorong-gorong, tapi juga integrasi antara saluran, anak sungai, dan perilaku warga. Anak sungai yang dikembalikan fungsinya menjadi saluran penampung dan pengurai aliran air ke hilir, termasuk ke kawasan sekitar LRT Asrama Haji, yang disebut sebagai titik prioritas genangan. Jika evaluasi lapangan diterjemahkan menjadi rencana teknis yang konsisten, maka mitigasi bencana air di Palembang punya peluang naik kelas, dari responsif menjadi preventif.
Kolaborasi Warga–Pemkot: Syarat Mutlak Solusi Banjir Jangka Panjang
Inti dari seluruh langkah ini adalah kolaborasi: pemerintah kota yang turun memetakan persoalan, dan warga yang rela kehilangan sebagian lahan demi mengembalikan fungsi anak sungai. Tanpa hibah lahan, restorasi alur air akan mentok di atas kertas; tanpa peninjauan sistematis, warga hanya diminta berkorban tanpa jaminan perbaikan menyeluruh. Upaya pencegahan banjir Palembang harus terus bergerak ke model tata kelola bersama, di mana setiap keputusan teknis mempertimbangkan dampak pada ribuan kepala keluarga yang terpapar genangan, dan setiap warga melihat sungai serta drainase sebagai bagian dari ruang hidup, bukan sekadar "sisa" lahan yang bisa ditimbun. Kesimpulannya, banjir di Palembang tidak akan hilang dengan satu proyek restorasi atau satu kali pengecekan. Namun, kombinasi restorasi anak sungai, penguatan sistem drainase kota, dan partisipasi nyata masyarakat adalah jalan paling masuk akal menuju solusi jangka panjang.
