Pengesahan anggaran belum menjawab soal prioritas
APBD Jawa Timur 2027 adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang menetapkan sumber pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan untuk menjalankan layanan publik serta agenda pembangunan daerah. DPRD Jawa Timur mengesahkan rancangan APBD itu dalam rapat paripurna di Surabaya pada 11 November 2026, bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pendapatan ditargetkan Rp26,545 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp27,636 triliun, sehingga muncul defisit sekitar Rp1,09 triliun. Angka-angka ini penting, tetapi ukuran anggaran bukan ukuran keberhasilannya. Yang menentukan adalah apakah belanja menjangkau kebutuhan sehari-hari warga, dari infrastruktur yang memudahkan mobilitas hingga pelayanan publik yang layak. Karena itu, pengesahan sebaiknya dibaca sebagai awal pengawasan, bukan akhir perdebatan. Publik patut menilai bukan hanya apakah dana terserap, melainkan juga siapa yang menerima manfaat dan apakah hasilnya sepadan dengan ruang fiskal yang tersedia.
Defisit tertutup, tetapi ruang fiskal tetap perlu dijaga
Defisit APBD Jatim sebesar Rp1,09 triliun akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan diproyeksikan nol. Pada saat yang sama, pengeluaran dana cadangan 2027 dipangkas Rp75 miliar, dari rencana awal Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar; jumlah dana cadangan hingga akhir 2029 tetap ditetapkan Rp600 miliar. Pemerintah dan DPRD juga menyepakati efisiensi belanja pegawai untuk mendukung program prioritas. Langkah-langkah ini menyeimbangkan neraca di atas kertas, tetapi tidak menghapus pertanyaan tentang daya tahan pembiayaan. Ketika target Pendapatan Asli Daerah dinilai tumbuh rendah dan kenaikan target pendapatan berasal dari transfer pemerintah pusat, ketergantungan pada sumber eksternal patut diawasi. Pembiayaan netto dapat menutup selisih anggaran, tetapi kualitas keputusan belanja tetap menentukan apakah beban fiskal menghasilkan manfaat yang bertahan.
Belanja modal kecil, kebutuhan pembangunan besar
Perdebatan paling tajam menyangkut komposisi belanja. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti bahwa belanja modal Jatim hanya sekitar 6,1 persen dari total belanja, padahal kebutuhan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik masih besar. Kritik itu mendapat dasar tambahan dari perubahan rancangan: dari kenaikan anggaran sekitar Rp213,112 miliar dibanding Nota Keuangan awal, hampir seluruhnya terserap ke belanja operasi, sedangkan tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar. Ini bukan sekadar soal istilah akuntansi. Belanja rutin dibutuhkan untuk menjaga layanan tetap berjalan, tetapi porsi pembangunan aset yang tipis membatasi ruang untuk memperbaiki konektivitas dan fasilitas publik. Prioritas anggaran daerah seharusnya menguji keseimbangan tersebut secara terbuka: kebutuhan rutin mana yang tak bisa ditunda, dan investasi apa yang memberi dampak paling luas. Tanpa jawaban yang terukur, anggaran berisiko sibuk membiayai kegiatan tetapi kurang mengubah kondisi yang dihadapi warga.
Uji prioritas lewat dampak bagi warga
Pemerintah provinsi menyebut sembilan agenda pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Infrastruktur memang disebut sebagai prioritas, tetapi komposisi belanja modal membuat komitmen itu perlu diuji lewat alokasi dan hasil nyata. Perhatian terhadap guru juga menjadi bagian dari perdebatan kesejahteraan: karena tunjangan profesi guru berasal dari APBN dan mencakup 12 bulan, pemerintah provinsi menyebut skema Tambahan Penghasilan Pegawai di luar tunjangan tersebut selama 14 bulan, dengan menyesuaikannya pada kemampuan anggaran. Setelah persetujuan legislatif, dokumen rancangan dijadwalkan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri paling lambat tiga hari, lalu dievaluasi sebelum ditetapkan sesuai aturan. Tahap evaluasi dan pelaksanaan harus memastikan janji prioritas tercermin pada belanja yang dapat ditelusuri serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Kesimpulannya, APBD Jatim 2027 sudah memiliki skema untuk menutup defisit, tetapi keseimbangan pembiayaan tidak otomatis berarti keseimbangan prioritas. Pemerintah dan DPRD perlu membuktikan bahwa efisiensi belanja rutin memberi ruang lebih besar bagi infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan guru. Ukuran keberhasilan bukan semata-mata terserapnya anggaran, melainkan perubahan yang dapat dirasakan warga.
