Anggaran daerah harus dinilai dari hasilnya
Rancangan APBD adalah rencana tahunan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan dan membiayai layanan serta pembangunan, sehingga nilainya perlu dibaca bersama prioritas belanja dan hasil yang dijanjikan kepada warga. Tiga daerah kini menyodorkan rancangan dengan skala dan penekanan berbeda: Kudus merancang pendapatan Rp1,86 triliun, Mamuju Rp1,03 triliun, sedangkan Banyuwangi memproyeksikan Rp2,44 triliun. Angka terbesar tidak otomatis berarti kebijakan paling efektif; ukurannya adalah apakah belanja menjawab kebutuhan publik dan targetnya bisa diuji. Rancangan Kudus disampaikan Bupati Samani Intakoris dalam rapat paripurna DPRD pada 4 November 2026. Dokumen Mamuju diserahkan Bupati Sitti Sutinah Suhardi kepada Ketua DPRD Syamsuddin Hatta pada 6 November. Di Banyuwangi, nota pengantar dibahas dalam rapat paripurna pada 9 November 2026.
Kudus dan Mamuju: prioritas luas, tuntutan hasil nyata
RAPBD Kudus 2027 merencanakan pendapatan Rp1.862.696.036.000 dan belanja Rp1.965.762.534.800, dengan pembiayaan neto Rp103.066.498.800. Belanja yang dirancang melampaui pendapatan membuat pembiayaan menjadi bagian penting dari pembahasan, terlebih saat daerah menghadapi efisiensi anggaran. Pemkab menyebut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, serta sosial budaya sebagai perhatian, dengan arah pembangunan berupa pemerataan, pemanfaatan potensi wilayah, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan ekonomi syariah. Keluasan prioritas ini masuk akal, tetapi perlu diterjemahkan menjadi program yang jelas agar tak berhenti sebagai daftar sektor. Di Mamuju, RAPBD berjumlah Rp1.030.677.007.645. Fokusnya mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan kedaulatan pangan. DPRD menegaskan anggaran harus menunjukkan dampak bagi warga, bukan sekadar membagi alokasi antarinstansi. Perencanaan mengacu pada aturan yang menekankan efisiensi, transparansi, dan mutu layanan publik.
Pembahasan lanjutan Mamuju akan dijadwalkan setelah agenda reses anggota dewan, sementara Kudus telah melewati pembahasan KUA dan PPAS yang disepakati pada Agustus 2026. Tahap berikutnya penting untuk menguji apakah prioritas luas itu disertai ukuran kinerja yang bisa dipantau.
Banyuwangi memasangkan proyeksi besar dengan target IPM
APBD Banyuwangi 2027 memproyeksikan pendapatan Rp2,444 triliun dan belanja Rp2,420 triliun. Sumber pendapatannya dirinci menjadi PAD Rp850,8 miliar, pendapatan transfer Rp1,543 triliun, serta pendapatan sah lainnya Rp50,17 miliar. Rincian ini memberi gambaran tentang komposisi penerimaan, bukan sekadar besarnya anggaran. Ketergantungan pada transfer tetap menjadi konteks penting ketika ruang fiskal disebut terbatas dan kebutuhan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta ekonomi lokal terus meningkat. Pemerintah daerah menyebut belanja sebagai instrumen untuk meredam guncangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan. Tantangannya adalah memastikan klaim itu terlihat pada hasil, bukan hanya pada susunan dokumen.
Target IPM Banyuwangi sebesar 75,87 menjadi sasaran pembangunan yang paling mudah dikenali publik. Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,41 persen dan tingkat kemiskinan 5,77 persen. Sasaran tersebut memberi tolok ukur, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaksanaan belanja pendidikan, kesehatan, dan program pengurangan kemiskinan. Dibanding Kudus dan Mamuju, Banyuwangi menyajikan rincian pendapatan dan belanja yang lebih jelas dalam nota pengantarnya; perbandingan itu tetap tidak cukup untuk menetapkan daerah mana yang paling efektif tanpa capaian program. Pembahasan eksekutif dan legislatif masih harus menilai apakah alokasi mendukung target dan manfaatnya sampai kepada warga.
Ukur rancangan dari manfaat, bukan besaran semata
Ketiga rancangan memperlihatkan tantangan fiskal yang berbeda, tetapi satu ukuran mestinya berlaku untuk semuanya: hubungan yang terang antara sumber pendapatan, pilihan belanja, dan hasil bagi masyarakat. Kudus perlu menunjukkan bagaimana pembiayaan menutup selisih antara pendapatan dan belanja tanpa mengaburkan prioritas. Mamuju perlu mengubah tema pertumbuhan, pengurangan kemiskinan, dan pangan menjadi sasaran yang terukur. Banyuwangi perlu membuktikan bahwa proyeksi penerimaan dan target IPM sejalan dengan program layanan dasar. Angka anggaran berguna sebagai peta awal, bukan bukti keberhasilan. Karena seluruh dokumen masih dalam tahap pembahasan, DPRD dan pemerintah daerah sebaiknya menguji manfaat tiap program secara terbuka sebelum rancangan ditetapkan. Pada akhirnya, mutu APBD ditentukan oleh perubahan yang dirasakan warga, bukan oleh besarnya angka di halaman depan.
