Nilai kontrak menuntut pemeriksaan terbuka
Kontrak jasa influencer adalah pengadaan layanan promosi melalui kreator atau kanal digital yang dibayar dengan anggaran lembaga; ketika nilainya besar dan penerimanya terkait pejabat publik, keterbukaan serta pengujian manfaat menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan. ICW menyoroti delapan paket senilai total Rp14.696.955.002 yang diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dalam pengadaan dua kementerian sepanjang 2024–2026. Besarnya angka itu bukan bukti pelanggaran, tetapi cukup menjadi alasan untuk meminta dokumen, dasar pemilihan penyedia, dan hasil pekerjaan diperiksa secara terbuka. Perdebatan publik pun wajar: pemerintah mendorong efisiensi belanja, sementara manfaat kontrak ini, menurut ICW, belum terukur dengan jelas. Yang dibutuhkan sekarang bukan kesimpulan terburu-buru, melainkan bukti yang memungkinkan publik menilai apakah belanja tersebut relevan dan sepadan.
Sorotan ICW juga berangkat dari pertanyaan yang lebih luas daripada nominal. Organisasi itu mempersoalkan keselarasan belanja dengan kebijakan efisiensi, ukuran efektivitas promosi, potensi spesifikasi yang membatasi persaingan, risiko konflik kepentingan, serta relevansi paket terhadap tugas dan target kementerian. Ini adalah kekhawatiran yang patut diuji, bukan temuan yang dengan sendirinya membuktikan penyimpangan. Karena itu, respons yang paling meyakinkan ialah membuka kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan—lalu membiarkan pemeriksaan independen menguji proses serta hasilnya.
Dua kementerian, delapan paket
Data realisasi pengadaan yang dirujuk ICW membagi paket tersebut ke dua instansi. Kemendikbudristek mengadakan lima paket pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pada 2025 dan 2026 senilai Rp10,8 miliar. Rincian dari KKP mencakup jasa influencer pada 2025, promosi pembangunan BINS, serta publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026. Layanan yang disebut meliputi penayangan di Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment serta kehadiran Raffi dalam sejumlah acara. Salah satu item yang menarik perhatian adalah Instagram Story pada akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta. Rincian kanal dan pekerjaan semestinya memudahkan evaluasi: apakah sasaran komunikasi ditentukan sejak awal, hasilnya terdokumentasi, dan belanja dapat dipertanggungjawabkan?
Nilai tiap paket saja tidak menjawab pertanyaan tentang kewajaran atau hasil. Pemeriksaan perlu membandingkan spesifikasi dengan kebutuhan kementerian, menilai proses persaingan, dan mengukur capaian berdasarkan target yang tertulis—bukan popularitas penyedia atau besarnya jangkauan semata. ICW meminta kementerian terkait membuka dokumen pengadaan dan mendesak BPKP serta inspektorat jenderal melakukan audit menyeluruh. ICW juga meminta LKPP mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik. Langkah-langkah itu lebih berguna daripada perang opini: dokumen dan audit dapat menjelaskan apakah belanja publik memang menghasilkan komunikasi yang dibutuhkan.
Klarifikasi undangan bukan jawaban kontrak
Ada dua isu berbeda yang mudah tercampur karena sama-sama menyangkut Raffi. Kontroversi pertama muncul setelah ia menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI pada 29 Oktober; acara itu menuai kritik terkait identitas sebagian peserta yang disebut bukan mahasiswa aktif. Dalam video yang diunggah di Instagram pada 1 November, Raffi meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia datang sebagai tamu undangan Polda Metro Jaya. Ia mengakui perlu lebih teliti sebelum menerima undangan. Pernyataan itu membahas alasan kehadirannya dan polemik acara. Sumber yang tersedia tidak menunjukkan bahwa video tersebut menjelaskan delapan paket, proses pemilihan penyedia, nilai kontrak, atau langkah pencegahan konflik kepentingan.
Pembedaan ini penting agar permintaan pertanggungjawaban tidak dianggap sudah terjawab oleh permintaan maaf terkait undangan. Sebaliknya, sorotan atas pengadaan juga tidak boleh diperlakukan sebagai bukti bahwa Raffi melakukan pelanggaran. Pertanyaan mengenai hubungan pejabat publik dengan perusahaan penerima kontrak memerlukan informasi tentang kepemilikan, kedudukan, dan langkah konkret untuk mencegah konflik kepentingan. ICW meminta Raffi membuka informasi tersebut, sementara kementerian diminta mengungkap dokumen dan menjalani audit. Sampai jawaban berbasis dokumen tersedia, penilaian yang paling adil adalah menjaga kedua perkara tetap terpisah dan menuntut transparansi pada masing-masing.

Transparansi adalah ujian berikutnya
Kasus ini seharusnya mendorong pemerintah menjelaskan bukan hanya siapa yang dikontrak, tetapi juga mengapa layanan itu diperlukan, bagaimana penyedia dipilih, dan apa hasil yang dibayar. ICW meminta kementerian membuka dokumen pengadaan, BPKP dan inspektorat melakukan audit, serta LKPP mengevaluasi mekanisme katalog elektronik. ICW juga menyerukan penghentian pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran strategis kementerian. Tuntutan itu menempatkan bukti dan akuntabilitas sebagai pusat pembahasan, bukan asumsi mengenai motif.
Kesimpulannya, kontrak senilai Rp14,69 miliar layak mendapat pemeriksaan terbuka karena melibatkan anggaran dua kementerian dan perusahaan yang terafiliasi dengan seorang pejabat publik. Namun, klarifikasi Raffi mengenai ketidaktelitiannya menerima undangan tidak menjawab persoalan pengadaan; demikian pula sorotan ICW belum dengan sendirinya menetapkan adanya pelanggaran. Jalan yang tepat ialah membuka dokumen, mengaudit proses dan hasil, serta menjelaskan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Tanpa itu, publik hanya mendapat dua polemik yang berdekatan, tetapi belum memperoleh jawaban yang diperlukan.






