Kontrak dan perusahaan yang menerima
Kontrak influencer pemerintah adalah pengadaan jasa promosi digital atau kehadiran figur publik yang dibiayai anggaran negara untuk menyampaikan pesan dan program kementerian. Temuan ICW menunjukkan bahwa pada 2024 hingga 2026, dua kementerian mengontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk delapan paket jasa influencer dan konten media sosial dengan nilai total Rp14.696.955.002. Angka tersebut berasal dari data realisasi pengadaan di portal INAPROC milik LKPP, sehingga sorotan ini bertumpu pada catatan pengadaan, bukan semata dugaan di ruang publik. Perusahaan penerima kontrak bukan RANS Entertainment secara langsung, melainkan anak usaha bernama PT Rans Animasi Indonesia. PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham perusahaan tersebut; Raffi Ahmad juga memiliki saham langsung dan menjabat sebagai komisaris. Keterkaitan ini membuat pembahasan anggaran APBN influencer tidak bisa berhenti pada angka: publik berhak mengetahui dasar pemilihan penyedia dan hasil yang dibeli.
Dua kementerian, delapan paket
Pemberi kontrak yang diungkap ICW adalah Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024, dengan nilai total sekitar Rp3,9 miliar. KKP mengadakan tiga paket pada 2025–2026, dengan total hampir Rp10,8 miliar. Paket-paket itu meliputi penayangan konten di Instagram dan TikTok, video pada kanal YouTube RANS Entertainment, serta kehadiran Raffi Ahmad di acara pemerintah. Untuk KKP, dua paket yang disebut mencakup influencer engagement masing-masing Rp3.596.955.000 dan Rp3.600.000.000. Satu paket lain bernilai Rp3.600.000.000 untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna. Rincian ini penting: istilah endorse Kampung Nelayan merujuk pada paket publikasi program tertentu, bukan bukti dengan sendirinya bahwa promosi itu efektif atau tidak.
Akuntabilitas lebih penting daripada popularitas
Nilai kontrak menjadi sorotan karena temuan muncul di tengah seruan efisiensi anggaran pemerintah. Kekhawatiran lain adalah potensi konflik kepentingan: Raffi Ahmad merupakan komisaris di PT Rans Animasi Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Kedudukan tersebut tidak membuktikan adanya pelanggaran, tetapi cukup menjadi alasan kuat untuk menuntut keterbukaan tentang proses pengadaan, penilaian harga, dan ukuran keberhasilan setiap paket. Pemerintah semestinya menjelaskan mengapa promosi melalui figur dan kanal media sosial dipilih, siapa yang menetapkan target, serta bagaimana hasilnya dievaluasi. Tanpa jawaban yang dapat diperiksa, angka pengadaan hanya menunjukkan berapa anggaran terserap, bukan seberapa besar manfaat publik yang diperoleh. Kontrak influencer pemerintah layak dinilai dengan standar yang sama seperti belanja negara lain: kebutuhan yang jelas, proses yang transparan, dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Popularitas tidak boleh menggantikan pembuktian nilai guna.
