Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar Menguji Konsistensi Anggaran

Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar Menguji Konsistensi Anggaran
Minat|Produktivitas Dibantu AI

Nilai besar, tuntutan pembuktian lebih besar

Kontrak influencer pemerintah adalah pengadaan jasa promosi digital yang dibiayai anggaran negara untuk menjangkau masyarakat melalui akun figur publik dan kanal media sosial. Dalam kasus ini, ICW mengungkap dua kementerian mengontrak PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp14.696.955.002, atau sekitar Rp14,69 miliar, sepanjang 2024–2026. Angka itu dihimpun dari data realisasi pengadaan di portal INAPROC milik LKPP. Besarnya belanja influencer kementerian bukan satu-satunya alasan publik patut memperhatikan perkara ini: pemerintah juga sedang menyerukan penghematan, sementara manfaat promosi semacam ini perlu dijelaskan secara terbuka. Karena itu, perdebatan yang layak bukan soal popularitas Raffi Ahmad semata, melainkan apakah setiap paket memiliki tujuan jelas, harga wajar, dan hasil yang bisa diuji.

Kontrak berasal dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui tiga satuan kerja pada 2025–2026. Dari delapan paket, lima milik Kemendikbudristek bernilai sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket KKP mencapai hampir Rp10,8 miliar. Porsi KKP yang lebih besar membuat pertanyaan mengenai dasar kebutuhan dan pengukuran hasilnya semakin penting.

Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar Menguji Konsistensi Anggaran

Apa saja yang dibeli melalui paket pengadaan?

Rincian paket menunjukkan pengadaan jasa influencer ini tidak terbatas pada satu unggahan. Kemendikbudristek mencatat lima paket untuk publikasi digital dan kehadiran figur publik. Paketnya meliputi video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, Instagram Story sebesar Rp575.655.000, TikTok sebesar Rp144.423.600, serta kehadiran dalam acara senilai Rp2.521.329.200.

Di KKP, paket 2025 mencakup influencer engagement pada Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp3.596.955.000 serta promosi pembangunan BINS oleh Setditjen Perikanan Budidaya senilai Rp3.600.000.000. Pada 2026, Setditjen Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3.600.000.000. Daftar ini membuat cakupan belanja lebih terang, tetapi nama paket saja belum membuktikan keberhasilan. Pemerintah semestinya membuka dokumen dan keluaran kerja agar publik dapat menilai apa yang diterima sebagai imbalan.

Efisiensi dan efektivitas harus sejalan

ICW mempertanyakan urgensi dan efektivitas pengadaan itu di tengah kebijakan efisiensi, terlebih manfaat serta dampaknya dinilai tidak dapat diukur dengan jelas dan terbuka. Kritik tersebut beralasan: promosi digital dapat membantu menyebarkan informasi, tetapi anggaran publik menuntut indikator yang bisa diperiksa, bukan sekadar angka tayangan atau jangkauan yang tidak dikaitkan dengan sasaran program. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta pembatasan sejumlah belanja, termasuk publikasi. Ketika pemerintah meminta penghematan, belanja influencer kementerian perlu diuji dengan standar yang sama ketatnya.

Sorotan juga menyentuh posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Menurut dokumen korporasi yang dirujuk dalam laporan, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia; Raffi memiliki 0,9 persen saham langsung dan menjabat sebagai komisaris. Hubungan ini tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran, tetapi cukup untuk menuntut keterbukaan lebih tinggi. Isu Raffi Ahmad APBN harus dibahas melalui pemeriksaan proses pengadaan, bukan asumsi tentang kesalahan.

Langkah pemeriksaan yang semestinya menyusul

Jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar pembelaan bahwa pengadaan telah tercatat, melainkan bukti kebutuhan, kewajaran harga, persaingan yang terbuka, dan hasil pekerjaan. ICW mendorong KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka dokumen delapan paket, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan. BPKP serta inspektorat jenderal kedua kementerian juga diminta mengaudit kewajaran harga, transaksi di luar sistem, keseragaman nilai kontrak KKP, dan kesesuaian paket dengan tugas instansi.

ICW turut meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, termasuk spesifikasi yang mungkin mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan, dan kewajaran harga. Rekomendasi lainnya ialah menghentikan paket yang tidak terkait dengan tugas dan sasaran strategis kementerian serta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan. Inilah tindak lanjut yang dapat mengubah kontroversi menjadi pertanggungjawaban nyata.

Kesimpulannya, nilai Rp14,69 miliar dalam delapan paket bukan bukti otomatis terjadinya penyimpangan, tetapi merupakan alasan kuat untuk menuntut pemeriksaan terbuka. Pengadaan jasa influencer hanya layak dipertahankan bila kebutuhan, harga, proses, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, kontrak ini akan terus menjadi contoh sulitnya menyelaraskan belanja publik dengan janji efisiensi.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!