Pertumbuhan bukan ukuran tunggal daya saing
Kompleksitas industri adalah kemampuan suatu perekonomian menghasilkan beragam barang, termasuk produk yang hanya dapat dibuat oleh sedikit negara karena memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi yang saling terkait. Ukuran ini membantu menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menilai kekuatan jangka panjang. BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% secara tahunan pada kuartal III-2026, sementara Vietnam mencatat 9,95% untuk periode yang sama. Angka itu bukan bukti bahwa Indonesia kalah: skala ekonominya lebih besar dan Vietnam masih mengejar ketertinggalan. Namun, selisih tersebut semestinya mendorong pertanyaan yang lebih penting daripada siapa tumbuh paling cepat: negara mana yang menguasai lebih banyak pengetahuan produktif dan memperoleh nilai tambah di dalam negeri? Dalam persaingan global, laju PDB tanpa pendalaman industri hanya memberi gambaran separuh jalan.
Vietnam maju, tetapi perakitan belum berarti penguasaan
Perbandingan ekonomi Indonesia Vietnam menjadi lebih bermakna ketika dilihat melalui Indeks Kompleksitas Ekonomi. Berdasarkan data perdagangan 2024, Vietnam menempati peringkat ke-45 dengan skor 0,63, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-69 dengan skor 0,23. Dalam rentang 2019–2024, Vietnam naik sepuluh peringkat dan Indonesia turun sebelas. Meski demikian, angka itu bukan vonis mutlak: indeks mencatat ekspor berdasarkan negara, bukan kepemilikan perusahaan, dan tidak langsung mengukur nilai tambah domestik. Vietnam berhasil menjadi pusat perakitan global, tetapi ketergantungan pada input impor dan dominasi perusahaan asing mengingatkan bahwa ekspor besar belum otomatis berarti perusahaan lokal menguasai teknologi. Tahap perakitan dapat menjadi pijakan industrialisasi; yang menentukan langkah berikutnya ialah kemampuan pemasok dan pekerja setempat naik kelas, bukan sekadar bertambahnya lini produksi.
Transfer pengetahuan harus menjadi syarat investasi
Indonesia tidak akan memperkuat daya saing industri dengan berlomba menarik pabrik yang hanya merakit produk. Investasi asing lebih bernilai ketika menghubungkan perusahaan multinasional dengan pemasok lokal, memperluas keterampilan tenaga kerja, dan membuka jalan bagi perusahaan nasional untuk menguasai proses produksi yang lebih rumit. Karena itu, transfer pengetahuan harus dirancang sebagai hasil yang terukur, bukan harapan yang diserahkan pada pasar. Insentif fiskal layak dikaitkan dengan kinerja, seperti belanja dari pemasok domestik dan jumlah tenaga teknis lokal, disertai evaluasi berkala yang terbuka. Pemerintah juga perlu menilai hilirisasi lewat nilai tambah domestik dan kemampuan teknologi, bukan hanya nilai investasi atau kapasitas fasilitas. Bila dukungan publik tidak mensyaratkan hasil semacam itu, Indonesia berisiko menambah volume produksi tanpa memperkuat fondasi industrinya.
Ukur kemajuan dari pekerjaan dan kapabilitas lokal
Strategi tersebut harus terasa di luar angka perdagangan. Pertumbuhan industri yang berkualitas membuka pekerjaan dengan upah layak, produktivitas lebih tinggi, dan ruang pengembangan keterampilan; tanpa itu, manfaat ekspansi ekonomi dapat tertahan di sektor informal dan pekerjaan bernilai tambah rendah. Bank Dunia memperkirakan reformasi struktural terpadu berpotensi menaikkan PDB Indonesia hingga 10% dan pendapatan tenaga kerja 11% dibandingkan skenario tanpa reformasi pada 2040, sekaligus menciptakan 16,5 juta pekerjaan berkualitas lebih baik. Angka itu menunjukkan bahwa daya saing bukan urusan pabrik semata, melainkan juga peluang rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan produktif. Indonesia perlu mengintegrasikan UMKM ke rantai pasok, memperkuat pelatihan, mendorong kemitraan riset, dan memberi kepastian aturan yang ramah usaha. Kesimpulannya jelas: pertumbuhan tinggi baru menjadi keunggulan ketika pengetahuan, nilai tambah, dan pekerjaan bermutu ikut menetap di dalam negeri.
