Persaingan yang timpang menekan industri legal
Rokok ilegal adalah produk hasil tembakau yang beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai, termasuk penggunaan pita cukai yang tidak sah atau tidak sesuai dengan jenis produknya. Peredarannya bukan sekadar pelanggaran aturan: ia menciptakan keunggulan harga yang tidak adil dan mengancam ruang tumbuh produsen yang patuh.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti persoalan ini dalam acara Media Gathering Forum Wartawan Industri di Sentul, Jawa Barat, Jumat, 6 November 2026. Ia menilai rokok legal sulit bersaing ketika harus membayar cukai sesuai ketentuan, sedangkan sebagian produk ilegal menghindari kewajiban itu atau memanipulasi pita cukai. Ketimpangan tersebut membuat pemberantasan rokok ilegal penting untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau dalam negeri. Tanpa penindakan konsisten, kepatuhan justru berisiko menjadi beban kompetitif bagi pelaku usaha resmi.
Peredaran meningkat, kinerja ikut tertekan
Skala persoalan memperkuat alasan untuk bertindak. Kementerian Perindustrian mencatat proporsi peredaran rokok ilegal naik dua kali lipat, dari 6,9% pada 2023 menjadi 13,9% pada 2025. Pada saat yang sama, industri hasil tembakau mencatat kontraksi 1,96%, sementara investasinya turun 3,93% menjadi Rp3,08 triliun dari Rp3,21 triliun pada periode pembanding tahun sebelumnya. Angka-angka itu tidak membuktikan bahwa rokok ilegal menjadi satu-satunya penyebab tekanan, tetapi menunjukkan bahwa masalahnya berkembang ketika sektor menghadapi pelemahan.
Dampaknya melampaui persaingan harga di pasar. Ketika produsen legal menanggung kewajiban yang dihindari pesaing ilegal, insentif untuk memperluas usaha, berinvestasi, dan mengejar peluang ekspor dapat ikut melemah. Karena itu, toleransi terhadap pelanggaran bukan jalan tengah yang netral: ia berisiko menghukum pelaku yang telah memenuhi aturan.
Penindakan harus disertai jalur menuju legalitas
Strategi pertama pemerintah harus berupa penindakan yang konsisten dan menyasar beragam modus, bukan hanya penjualan tanpa pita cukai. Sarmuji menyoroti penggunaan pita cukai bekas, pita yang dimodifikasi, serta pita untuk satu jenis rokok yang ditempelkan pada produk berbeda. Jika pelanggaran semacam ini dibiarkan, produsen yang taat dapat merasa kontribusinya tidak dihargai. Penegakan yang tegas diperlukan agar aturan berlaku setara dan biaya kepatuhan tidak berubah menjadi kelemahan bagi rokok legal.
Namun, penindakan saja tidak cukup. Strategi kedua adalah membina pelaku usaha ilegal agar dapat menjalankan produksi secara legal dan bersaing di segmen pasar yang sesuai. Pemerintah perlu menjadikan peralihan itu sebagai jalur yang nyata, sembari menegaskan bahwa pembinaan bukan pengganti penegakan hukum. Sarmuji mencontohkan pelaku usaha yang mengembangkan pangsa pasar melalui ketekunan, sebagai gambaran bahwa skala kecil bukan penghalang untuk bersaing secara sah[1604720].
Keadilan aturan menentukan daya saing
Dua langkah itu hanya akan berhasil bila dijalankan beriringan: penindakan melindungi pelaku yang patuh, sedangkan pembinaan memberi kesempatan bagi usaha informal untuk masuk ke pasar resmi. Mengandalkan razia tanpa jalur transisi dapat membatasi dampak jangka panjang; sebaliknya, pembinaan tanpa konsekuensi tegas dapat membuat pelanggaran tetap menguntungkan.
Taruhan kebijakannya jelas. Pemberantasan rokok ilegal bukan sekadar soal menertibkan peredaran, melainkan syarat untuk memulihkan persaingan yang lebih adil bagi industri tembakau. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan cukai ditegakkan secara konsisten sekaligus menyediakan pembinaan yang memungkinkan pelaku usaha beralih ke legalitas. Tanpa kedua sisi tersebut, produsen resmi akan terus menghadapi persaingan timpang, sementara potensi pertumbuhan dan investasi sektor tetap tertekan.
