Revisi hukum harus berpihak pada profesi pendidik
Profesionalisme guru adalah kemampuan pendidik menjalankan tugas berdasarkan keahlian, tanggung jawab, dan standar profesi, dengan dukungan kondisi kerja serta kepemimpinan sekolah yang memadai. Karena itu, pembaruan UU Sisdiknas semestinya menjadi momentum memperkuat guru dan kepala sekolah, bukan sekadar merapikan rumusan hukum. Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said menyampaikan dorongan tersebut dalam pidato pembuka Konvensi Guru 2026 di Tegal pada 14 November 2026. Ia menekankan penguatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, peningkatan mutu, serta kesejahteraan pendidik sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang mendesak.
Tuntutan ini penting karena tanggung jawab pendidikan tidak dapat dibebankan kepada guru semata. Bila regulasi menghendaki pengajaran bermutu, kebijakan juga harus menyediakan dasar yang membuat guru dapat bekerja dengan kompeten dan kepala sekolah mampu memimpin pembelajaran. Tanpa keselarasan itu, profesionalisme berisiko berhenti sebagai slogan, sementara persoalan tata kelola dan kesejahteraan tetap membatasi ruang kerja pendidik. Revisi undang-undang perlu menghubungkan standar profesi dengan dukungan nyata, sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan sekolah merupakan bagian dari mutu pendidikan.

Kaum terdidik perlu kembali pada tanggung jawab publik
Bagi Sudirman, perbincangan tentang profesionalisme guru juga menyangkut peran kaum terdidik dalam kehidupan bersama. Ia mengingatkan bahwa sarjana dan guru pernah berada di garis depan perjuangan menuju kemerdekaan dan keadaban, tetapi kini sebagian kaum terdidik justru ikut membuat keadaan keruh. Pertanyaan “Apa yang salah?” dalam pidatonya bukan nostalgia belaka: itu desakan agar pendidikan melahirkan tanggung jawab dan keteladanan, bukan hanya gelar atau keahlian.
Skala capaian pendidikan hari ini membuat tuntutan itu semakin relevan. Data Badan Pusat Statistik 2025 mencatat angka melek huruf penduduk berusia di atas 15 tahun sebesar 97,10 persen. Sudirman juga menyebut hampir 11 juta orang sedang menempuh pendidikan tinggi, sekitar 4.300 kampus, 70.000 profesor dan guru besar, tiga juta guru, serta 300.000 dosen. Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya modal terdidik, tetapi jumlah saja tidak menjamin pendidikan berdaya. UU Sisdiknas perlu menempatkan profesionalisme sebagai tanggung jawab publik: keahlian pendidik harus ditopang etika, mutu kerja, dan tata kelola yang memungkinkan mereka berkontribusi.
Tata kelola menentukan luas ruang profesional guru
Dalam Konvensi Guru 2026, Ketua Komisi X DPR Agung Widyantoro memaparkan materi tentang transformasi tata kelola guru dan masa depan profesi menuju pendidikan bermutu untuk semua. Ia menyoroti pembenahan regulasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjelaskan bahwa revisi UU Sisdiknas masih berada pada tahap penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik. Pembaruan itu, menurutnya, dapat memakai pendekatan kodifikasi untuk menyusun ketentuan pendidikan secara lebih sistematis.
Agenda yang dipaparkan memperlihatkan tantangan kebijakan yang langsung menentukan ruang profesional guru: peningkatan kesejahteraan, kesetaraan hak guru negeri dan swasta, perlindungan hukum dan profesi, serta penguatan profesionalitas. Semua itu saling berkaitan. Kesetaraan yang tidak jelas dapat menciptakan standar perlakuan berbeda, sedangkan perlindungan yang lemah dapat mengurangi kemampuan guru menjalankan tugas secara aman dan bertanggung jawab. Karena itu, tata kelola guru bukan urusan administratif belaka; ia menentukan apakah pengakuan atas profesi diterjemahkan menjadi hak, perlindungan, dan dukungan kerja yang konsisten.
Tahap penyusunan RUU dan naskah akademik adalah kesempatan untuk menguji apakah rancangan benar-benar menjawab persoalan tersebut. Proses pembentukan peraturan mengikuti tahapan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, yang telah beberapa kali diubah. Ketelitian dalam merumuskan aturan dan keterpaduan antarketentuan akan menentukan apakah pembaruan memperjelas tanggung jawab atau justru menambah kerumitan. Reformasi hukum pendidikan perlu diukur dari ruang profesional yang dibuka bagi guru dan kepala sekolah, bukan dari banyaknya ketentuan yang berhasil dikumpulkan.

Momentum harus berujung pada aturan yang dapat dijalankan
Dorongan Sudirman Said dan paparan Agung Widyantoro bertemu pada satu pokok: mutu pendidikan bergantung pada profesi guru yang didukung tata kelola yang adil. Namun, semangat itu hanya berarti jika revisi UU Sisdiknas mengubah prioritas menjadi aturan yang konsisten tentang kesejahteraan, kesetaraan, perlindungan, profesionalitas, dan kepemimpinan kepala sekolah. Ukuran keberhasilannya bukan semata penyelesaian naskah, melainkan apakah hukum memberi pendidik landasan yang jelas untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Kesimpulannya, pembaruan UU Sisdiknas patut diperlakukan sebagai kesempatan membangun kembali kepercayaan pada profesi pendidik. Kaum terdidik dituntut memberi teladan, sementara negara dan pembentuk undang-undang harus menata sistem yang memungkinkan guru bekerja profesional. Jika kesejahteraan, perlindungan, kesetaraan, dan kapasitas kepemimpinan sekolah tidak ditempatkan dalam satu kerangka yang saling menopang, seruan reformasi akan kehilangan daya. Tata kelola yang berpihak pada kerja profesional adalah syarat, bukan pelengkap, bagi pendidikan bermutu.






