Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

UU Sisdiknas sebagai Momentum Profesionalisme Pendidik

UU Sisdiknas sebagai Momentum Profesionalisme Pendidik
Minat|Pendidikan Usia Sekolah

Pembenahan pendidikan dimulai dari pendidik

Profesionalisme guru adalah perpaduan kompetensi, keteladanan, dan tanggung jawab pendidik dalam membantu peserta didik mengembangkan ilmu serta karakter. Karena itu, pembaruan UU Sisdiknas seharusnya menjadi kesempatan memperkuat profesi guru sekaligus kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, bukan sekadar merapikan aturan. Gagasan itu disampaikan Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said saat membuka Konvensi Guru 2026 di Tegal pada 14 November. Ia menilai reformasi pendidikan mendesak, terutama ketika kaum terdidik tidak selalu menjalankan peran yang diharapkan masyarakat. Kritik tersebut memberi alasan kuat untuk menghubungkan kebijakan dengan praktik: guru perlu ruang dan dukungan untuk mengajar secara bermutu, sementara kepala sekolah mesti mampu memimpin lingkungan belajar. Tanpa keduanya, perubahan undang-undang berisiko tinggal sebagai janji administratif, jauh dari pembentukan generasi yang cakap sekaligus berintegritas.

Sudirman mengingatkan bahwa kehormatan pendidik dahulu bertumpu bukan hanya pada kelangkaan pendidikan, melainkan juga keteladanan dan ketulusan berjuang bagi bangsa. Kini, menurut data Badan Pusat Statistik 2025 yang ia rujuk, angka melek huruf penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 97,10 persen. Ia juga menyebut hampir 11 juta orang sedang menempuh pendidikan tinggi, sekitar 4.300 kampus, 70.000 profesor dan guru besar, tiga juta guru, serta 300.000 dosen. Angka-angka itu menunjukkan besarnya modal pendidikan; tantangannya ialah mengubah kapasitas tersebut menjadi mutu dan tanggung jawab publik. UU Sisdiknas patut menjadi titik tolak untuk menata dukungan terhadap pendidik, bukan anggapan bahwa jumlah tenaga dan lembaga dengan sendirinya menjamin kualitas.

UU Sisdiknas sebagai Momentum Profesionalisme Pendidik

Kepemimpinan sekolah mesti masuk dalam kebijakan

Fokus pada guru saja tidak cukup. Kepala sekolah membentuk arah kerja, iklim belajar, dan ruang kolaborasi di sekolah, sehingga kapasitas kepemimpinannya layak ditempatkan sebagai bagian inti reformasi. Sudirman menyerukan penguatan profesionalisme guru dan kepemimpinan kepala sekolah bersamaan dengan peningkatan mutu serta kesejahteraan mereka. Paduan ini penting: standar tinggi tanpa dukungan yang memadai dapat menjadi tuntutan sepihak, sedangkan peningkatan kesejahteraan tanpa perhatian pada kualitas juga belum menjawab tujuan pendidikan. Kebijakan yang baik perlu mengaitkan kompetensi, kondisi kerja, kepemimpinan, dan akuntabilitas dalam satu kerangka. Dengan begitu, profesionalisme tidak dipersempit menjadi sertifikat atau kepatuhan prosedural, tetapi tampak dalam pengajaran yang bermutu, keteladanan sehari-hari, dan kepemimpinan yang menjaga sekolah tetap berorientasi pada perkembangan murid.

Sudirman mengangkat kontras antara meluasnya akses pendidikan dan jarak yang ia rasakan antara kaum terdidik, pendidikan, serta kepemimpinan publik. Pertanyaan itu sebaiknya dibaca sebagai gugatan terhadap hasil, bukan penolakan atas kemajuan literasi dan perguruan tinggi. Reformasi UU Sisdiknas akan lebih berarti bila menilai keberhasilan bukan semata dari ketersediaan sumber daya, melainkan juga dari peran nyata pendidik dalam kehidupan peserta didik. Kepala sekolah perlu diperlakukan sebagai pemimpin pembelajaran, bukan hanya pengelola administrasi. Guru pun memerlukan kebijakan yang menghargai kerja profesional sekaligus menuntut keteladanan. Arah tersebut membuat perbaikan mutu dan kesejahteraan saling menopang, alih-alih menjadi dua agenda yang dipertentangkan.

Karakter pendidikan harus menyatu dengan mutu

Perdebatan tentang profesionalisme tidak boleh memisahkan kecakapan akademik dari pembentukan karakter pendidikan. Pasal 3 UU Sisdiknas yang dirujuk Sudirman menyebut tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Susunan tujuan itu menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar perlombaan capaian akademik. Sudirman mengkritik kecenderungan mendahulukan aspek lahiriah sementara pembinaan jiwa tersisih. Kebijakan perlu menerjemahkan cita-cita tersebut ke dalam dukungan bagi pendidik: guru yang mengajar dengan kompeten dan menjadi teladan, serta kepala sekolah yang membangun budaya belajar yang menghormati nilai, nalar, dan tanggung jawab.

Menempatkan iman, akhlak, ilmu, kreativitas, dan tanggung jawab dalam satu tujuan bukan berarti mengurangi pentingnya kecakapan. Justru, karakter yang kuat memberi arah pada pengetahuan dan keterampilan agar digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, pembaruan UU Sisdiknas semestinya menjaga keseimbangan antara mutu pembelajaran, pengembangan profesi, kepemimpinan sekolah, dan tujuan pembentukan manusia seutuhnya. Ukurannya bukan seberapa lantang aturan menyebut nilai, melainkan apakah kebijakan memberi pendidik dukungan dan tanggung jawab yang jelas untuk mewujudkannya. Kesimpulannya, profesionalisme guru dan kepala sekolah bukan agenda terpisah dari pendidikan karakter: keduanya merupakan jalan penting untuk membuat tujuan sistem pendidikan hadir dalam pengalaman belajar sehari-hari.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!