Dari Cincin Api ke Abad Hijau: Inti Narasi Prabowo
Pidato Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS adalah seruan agar negara-negara yang rentan bencana dan kaya sumber daya alam berhenti melihat kerentanan sebagai kutukan, dan mulai memahaminya sebagai modal strategis untuk membangun ekonomi hijau yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Dalam sesi bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” di New Delhi pada 13 September 2026, ia menekankan bahwa misi utama BRICS bukan sekadar menambah angka pertumbuhan, tetapi membangun perekonomian yang lebih kuat dan berkeadilan. Di sini letak poin pentingnya: Prabowo menggeser percakapan KTT BRICS Indonesia dari sekadar forum ekonomi menjadi perdebatan tentang bagaimana menyatukan ketahanan bencana alam, transisi energi, dan inklusivitas sosial dalam satu agenda politik pembangunan.
Cincin Api, Bencana, dan Pelajaran Ketahanan
Prabowo secara sadar membuka identitas negaranya sebagai negara kepulauan di kawasan Cincin Api yang paling aktif, yang setiap hari hidup berdampingan dengan kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan gunung berapi aktif. Ini bukan pengakuan kelemahan, melainkan argumentasi bahwa pengalaman panjang berhadapan dengan bencana telah menunjukkan bagaimana satu kejadian besar dapat menghapus capaian pembangunan bertahun-tahun. Dengan kata lain, ketahanan bencana alam bukan isu sampingan, melainkan syarat dasar pembangunan modern. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana harus diletakkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling menguatkan, bukan tiga agenda terpisah. Di sini tampak jelas sikapnya: pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan angka tanpa melindungi masyarakat dari bencana adalah kebijakan yang usang.
Mineral Kritis BRICS dan Fondasi Ekonomi Hijau
Di titik ini Prabowo memutar narasi: dari risiko ke peluang. Ia menekankan bahwa daratan dan lautan negaranya menyimpan mineral kritis, logam tanah jarang, sumber daya terbarukan untuk teknologi bersih dan teknologi tinggi, serta hutan yang menjadi paru-paru dunia. Ia menilai kondisi serupa berlaku di banyak negara BRICS yang bersama-sama menguasai porsi signifikan mineral kritis dan sumber daya energi dunia. “Kita memiliki segala hal yang menjadi fondasi bagi abad hijau,” ujarnya, sambil menautkan potensi itu dengan gagasan bahwa potensi tersebut dapat menjadi fondasi penting dalam membangun abad hijau. Fakta bahwa enam negara anggota BRICS termasuk dalam 10 negara dengan populasi terbesar dan menyumbang sekitar 40% perekonomian dunia memberi bobot politik pada klaimnya: jika blok ini mengelola mineral kritis BRICS sebagai agenda bersama, maka transisi energi global tidak lagi sepenuhnya ditentukan pusat kekuatan tradisional.
BRICS, Pembangunan Inklusif, dan Agenda Pasca-2030
Sebagai anggota penuh BRICS untuk pertama kalinya, negaranya menggunakan forum ini untuk menegaskan komitmen pada pertumbuhan global yang inklusif dan tangguh. Prabowo mendorong agar seluruh program kerja BRICS diarahkan untuk mengubah kerentanan menjadi kekuatan, membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tingkat praktis, ia dan jajaran ekonominya menekankan bahwa pembangunan global tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim. Transformasi digital dan teknologi dipandang sebagai alat untuk memperluas akses, asalkan diarahkan secara inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan. Dorongan agar BRICS mulai berperan dalam pembahasan agenda pembangunan global pasca-2030 memperlihatkan ambisi yang lebih besar: menjadikan blok ini ruang bagi negara berkembang untuk ikut menentukan arah transisi menuju ekonomi hijau yang berketahanan.
