Kerja informal masih menjadi pola utama
Kerja informal adalah kegiatan bekerja di luar hubungan kerja formal yang umumnya memberi pekerja perlindungan dan kepastian melalui status pekerjaan atau institusi pemberi kerja. Di Aceh, pola ini masih menjadi tumpuan bagi mayoritas penduduk yang bekerja, meski porsinya mulai bergerak turun.
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat 60,24 persen pekerja berada di sektor informal dan 39,76 persen di sektor formal pada Agustus 2026. Kepala BPS Aceh, Agus Andria, menyampaikan angka itu dalam pemaparan Berita Resmi Statistik pada 5 November 2026. Bagi tenaga kerja Aceh, dominasi ini bukan sekadar pembagian statistik: ia menandakan bahwa banyak mata pencaharian berlangsung di luar jalur kerja formal. Karena itu, penurunan proporsi informal patut dicermati, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa mutu dan perlindungan kerja telah membaik.
Aceh Tengah mencatat porsi yang lebih tinggi
Di Kabupaten Aceh Tengah, 74,14 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja berada di sektor informal, sementara 25,86 persen bekerja di sektor formal. Angka kabupaten itu lebih tinggi daripada angka provinsi yang dilaporkan untuk Agustus 2026. Namun, perbandingan ini perlu dibaca dengan hati-hati: angka provinsi merujuk pada kondisi ketenagakerjaan Agustus 2026, sedangkan angka Aceh Tengah dijelaskan sebagai hasil Sakernas untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Perbedaan cakupan dan rujukan tersebut berarti keduanya memberi gambaran yang berdekatan, bukan ukuran yang sepenuhnya setara.
Meski begitu, selisihnya menegaskan bahwa pekerja Aceh Tengah jauh lebih bertumpu pada pekerjaan informal dalam gambaran yang tersedia. Menyamakan kedua persentase tanpa menyebut cakupan data justru berisiko memberi kesan presisi yang tidak didukung sumber.
Ekonomi lokal menjelaskan dominasi, tetapi bukan seluruh risikonya
Tingginya sektor informal Aceh Tengah sejalan dengan struktur ekonomi setempat yang bergantung pada pertanian, perkebunan kopi Gayo, dan perdagangan UMKM mandiri. Petani, buruh tani, pelaku usaha mikro perorangan, serta pekerja pengolahan hasil bumi menjadi bagian penting dari mata pencaharian warga. Sektor ini menopang ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi daya tahannya tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kerentanannya.
Fluktuasi harga kopi dan hortikultura, terbatasnya akses pembiayaan perbankan formal, serta kebutuhan jaminan sosial bagi pekerja mandiri membuat penghasilan dan perlindungan mereka tidak selalu pasti. Maka, ukuran kemajuan seharusnya bukan hanya berapa banyak orang terserap bekerja, melainkan juga apakah produktivitas, akses pembiayaan, dan perlindungan kerja ikut menguat.
Penurunan informal perlu diikuti langkah nyata
BPS mencatat bahwa dari Agustus 2025 hingga Agustus 2026, proporsi pekerja informal menurun, sementara proporsi pekerja formal meningkat. Perubahan ini memberi sinyal yang patut disambut, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa pekerjaan formal yang tersedia sudah cukup atau merata. Data ketenagakerjaan juga menunjukkan 59,74 persen penduduk bekerja merupakan pekerja penuh, yakni bekerja setidaknya 35 jam dalam seminggu; sisanya bekerja kurang dari 35 jam.
BPS Aceh Tengah menyebut data resmi diperbarui secara berkala mengikuti siklus survei nasional, sementara tingginya informalitas membutuhkan perhatian berkelanjutan melalui pemberdayaan dan peningkatan produktivitas. Kesimpulannya, dominasi kerja informal adalah kenyataan ekonomi yang menopang banyak keluarga, tetapi bukan kondisi yang seharusnya dibiarkan tanpa perlindungan. Kebijakan perlu memperkuat mata pencaharian mandiri sekaligus membuka akses pada jaminan sosial, pembiayaan, dan pekerjaan formal yang lebih layak.
