Progres tinggi belum berarti pekerjaan selesai
Pemulihan infrastruktur pascabencana adalah rangkaian perbaikan layanan dasar, fasilitas publik, dan perlindungan lingkungan agar kehidupan warga kembali berjalan secara aman dan berkelanjutan. Di Aceh Tamiang, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat rehabilitasi setelah banjir bandang pada 25 November 2025. Progres keseluruhan dilaporkan mendekati 80 persen, mencakup layanan air minum, fasilitas TPA, kantor pemerintahan, dan ruang terbuka hijau. Angka itu memberi sinyal kemajuan, tetapi bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan: manfaat pemulihan baru terasa ketika fasilitas berfungsi dan layanannya dapat diandalkan.
Pekerjaan ini menyentuh kebutuhan sehari-hari sekaligus kemampuan pemerintah daerah melayani warga. Karena itu, pemulihan infrastruktur Aceh semestinya dinilai bukan hanya dari persentase progres, melainkan dari akses air yang kembali tersedia, sampah yang tertangani, dan fasilitas publik yang bisa digunakan. Sebagian fasilitas ditargetkan mulai berfungsi pada akhir November 2026, sementara sejumlah pekerjaan lain dijadwalkan selesai pada akhir Desember 2026. Perbedaan tenggat ini penting: warga membutuhkan kepastian tentang layanan yang pulih lebih dahulu, bukan sekadar janji bahwa proyek akan rampung.
Air minum adalah ukuran pemulihan yang paling dekat dengan warga
Perbaikan air minum pasca-bencana menjadi salah satu bagian paling langsung dampaknya bagi rumah tangga. Kementerian PU menangani instalasi pengolahan air di Kuala Simpang dengan kapasitas 50 liter per detik dan di Karang Baru dengan kapasitas 200 liter per detik. Di Rantau, pemerintah membangun instalasi baru berkapasitas 20 liter per detik sekaligus merehabilitasi instalasi yang sudah ada dengan kapasitas 40 liter per detik.
Targetnya, cakupan layanan dapat diperluas hingga sekitar 31.000 sambungan rumah. Skala ini menjanjikan, tetapi keberhasilan tidak cukup diukur dari kapasitas terpasang. Air harus benar-benar mengalir ke pelanggan dan layanan perlu bertahan setelah proyek konstruksi berakhir. Bencana telah mengganggu infrastruktur dasar; memulihkan instalasi tanpa memastikan akses warga berarti meninggalkan tujuan utama pekerjaan. Maka, tahap pengoperasian dan pemantauan layanan sama pentingnya dengan pembangunan fisik.
Rehabilitasi TPA harus mencegah masalah lingkungan berikutnya
Rehabilitasi TPA Aceh mencakup tujuh kabupaten: Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara. Pekerjaan meliputi peningkatan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, serta pembenahan jalan akses dan fasilitas pendukung. Seluruh penanganan ditargetkan selesai pada akhir November 2026. Ini bukan urusan pinggiran: ketika fasilitas persampahan terganggu, layanan warga ikut tersendat dan risiko pencemaran meningkat.
Di TPA Kampung Durian, Aceh Tamiang, proyek menambah sel landfill seluas 1,1 hektare dengan kapasitas penanganan hingga 70 ton sampah per hari, disertai instalasi air lindi dan jalan akses sepanjang satu kilometer. Sejumlah lokasi lain juga mendapat peningkatan landfill, lapisan kedap, dinding penahan tanah, dan akses operasional. Fokus pada air lindi patut dipandang sebagai bagian inti, bukan pelengkap: kapasitas timbun yang bertambah tanpa pengendalian lindi hanya memindahkan beban sampah menjadi ancaman pencemaran. Tenggat November akan bermakna jika fasilitas benar-benar siap beroperasi.
Tanggul sungai menentukan apakah risiko banjir berkurang
Pemulihan layanan tidak akan memberi rasa aman yang utuh jika perlindungan dari banjir dibiarkan tertinggal. Pemerintah menyiapkan Rp905 miliar dari APBN 2026 melalui skema tahun jamak untuk memperbaiki tanggul sungai Aceh Tamiang yang rusak akibat banjir bandang. Anggaran pengendalian banjir Krueng Tamiang terbagi dalam tiga paket senilai Rp240 miliar, Rp240 miliar, dan Rp425 miliar. Pekerjaan direncanakan pada sejumlah titik dari hulu hingga hilir, termasuk penanganan tanggul jebol di Bendahara dan peninggian tanggul di Desa Marlempang.
Paket pekerjaan itu dilaporkan siap dilelang atau ditender, dengan pelaksanaan ditargetkan berjalan pada 2026
