Kasus LIMS bukan semata soal alat
Lawful Interception Management System (LIMS) adalah sistem teknologi untuk mendukung intersepsi komunikasi dalam penegakan hukum, tetapi keberadaan sistem itu tidak dengan sendirinya memberi siapa pun kewenangan untuk menyadap. Karena itu, kasus LIMS ini harus dipandang sebagai dugaan penyalahgunaan kewenangan, bukan sekadar persoalan perangkat. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi Polri: Ahrie Sonta Nasution, Slamet Uliandi, dan Eko Hadi Santoso.
Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan dugaan penyadapan ilegal berlangsung pada 2025–2026, saat Listyo masih menjabat. Menurut paparan penyidikan, Listyo diduga menentukan target dan memberi perintah kepada Ahrie secara lisan atau melalui WhatsApp. Slamet, yang saat itu memimpin Divisi TIK, diduga menyetujui pelaksanaan dan meneruskan hasil kepada Listyo. Rangkaian dugaan ini menuntut pemeriksaan terhadap siapa yang meminta, menyetujui, menjalankan, menerima, dan menggunakan informasi.
Sasaran melampaui Presiden
Perkembangan paling mengkhawatirkan ialah luasnya sasaran penyadapan yang disebut Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 12 November. Selain Presiden dan lingkar Istana, daftar dugaan mencakup kementerian, lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa. Penyebutan kelompok-kelompok itu tidak berarti mereka terlibat tindak pidana; mereka disebut sebagai pihak yang diduga menjadi sasaran.
Penyidikan sebelumnya juga menyebut pejabat negara, media, LSM, dan pengusaha. Ada pula informasi mengenai lebih dari 6.000 nomor telepon dalam daftar sasaran, tetapi jumlah itu belum membuktikan bahwa semua nomor benar-benar disadap: status setiap nomor masih perlu diuji melalui dokumen dan bukti digital. Ketidakjelasan ini memperkuat alasan agar aparat menjelaskan dengan cermat batas antara nomor yang tercatat, diminta, dan benar-benar diintersepsi. Tanpa pembedaan tersebut, angka besar dapat menimbulkan kesimpulan yang melampaui bukti.
Rantai perintah dan jejak digital harus dibuka
Kapolri menjelaskan bahwa penyadapan semestinya bermula dari permintaan tertulis penyidik, memenuhi persyaratan, dan memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Dalam dugaan perkara ini, perintah disebut disampaikan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Jika terbukti, persoalannya bukan sekadar siapa mengoperasikan sistem, melainkan bagaimana kewenangan dijalankan dan siapa yang menerima manfaat dari informasi.
Penyidik perlu menguji komunikasi, catatan akses, dokumen permintaan, serta alur distribusi hasil intersepsi. Mereka juga perlu memeriksa dugaan masuknya nomor ke server LIMS tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan penyidikan, serta dugaan penghapusan berkas hasil sadapan dari komputer sistem pada Oktober 2026. Pemeriksaan harus menelusuri kemungkinan salinan cadangan, log aktivitas, dan pemulihan data, bukan berhenti pada operator. Inilah cara membedakan dugaan dari bukti dan memastikan peran setiap tersangka.
Privasi publik menjadi taruhan
Dugaan penyadapan ilegal seperti ini membawa dampak yang lebih luas daripada perkara terhadap sejumlah pejabat. Kerahasiaan komunikasi dan hak privasi masyarakat ikut dipertaruhkan ketika sistem pemantauan diduga digunakan tanpa dasar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi intersepsi bisa mendukung penyidikan yang sah, tetapi tanpa pengawasan yang efektif, alat yang sama berisiko menjadi sarana pengumpulan informasi di luar tujuan hukum.
Karena itu, pengusutan kasus LIMS harus menghasilkan dua hal: kejelasan tanggung jawab dan jaminan agar penyadapan hanya dilakukan dengan kewenangan yang sah. Kesimpulannya, daftar sasaran yang mencakup Presiden, KPK, gubernur, aktivis, dan kelompok lain membuat perkara ini tak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik harus membuktikan siapa yang memberi perintah, siapa yang menyetujui, serta ke mana hasilnya mengalir—seraya menjaga agar setiap klaim tetap berpijak pada bukti.






