Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Relawan Dapur MBG Terjepit antara Potongan Gaji dan Risiko PHK

Relawan Dapur MBG Terjepit antara Potongan Gaji dan Risiko PHK
Minat|Pengetahuan Parenting

Kebijakan insentif mengubah pilihan di dapur

Kebijakan insentif SPPG adalah skema pendanaan operasional dapur yang besarannya mengikuti jumlah penerima manfaat dan ikut menentukan ruang untuk membayar pekerja. Dampaknya kini terasa langsung pada relawan dapur MBG: di Situbondo, mereka menghadapi pilihan mempertahankan seluruh pekerja dengan gaji lebih rendah atau mengurangi jumlah pekerja agar upah yang tersisa tidak berubah. Yanto, relawan MBG setempat, mengatakan aturan itu berlaku bagi SPPG di berbagai daerah, sementara dasar kebijakannya belum ia ketahui secara pasti.

Informasi pemotongan gaji hingga 50 persen ramai beredar di media sosial, tetapi angka itu bukan gambaran yang dipastikan berlaku seragam. Sejumlah dapur di Situbondo disebut mengambil jalan berbeda: ada yang mempertahankan semua relawan dengan potongan penghasilan, ada pula yang mengurangi pekerja. Kedua pilihan sama-sama memindahkan beban penyesuaian kepada orang yang menjalankan dapur. Karena itu, persoalannya bukan sekadar efisiensi anggaran, melainkan apakah program dapat menjaga layanan tanpa membuat gaji relawan SPPG dan kepastian kerja menjadi taruhan.

Pagu dan hitungan penerima manfaat menekan ruang upah

Perubahan insentif menjadi latar utama tekanan tersebut. Menurut penjelasan Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, SPPG sebelumnya menerima insentif harian yang sama, sedangkan kini besarannya mengikuti jumlah penerima manfaat. Anggaran per penerima manfaat tercatat Rp15.000: Rp10.000 untuk bahan baku, Rp2.000 untuk insentif, dan Rp3.000 untuk operasional, termasuk gaji relawan. Dengan gaji berada di pos operasional, dapur yang melayani lebih sedikit penerima manfaat memiliki ruang belanja tenaga kerja yang lebih terbatas.

Logika penyesuaian berdasarkan kebutuhan layanan dapat dipahami; jumlah pekerja di dapur dengan skala berbeda memang tidak harus sama. Namun, ketika petunjuk teknis dan pagu berujung pada pilihan potong upah atau mengurangi rekan kerja, risiko kebijakan ditanggung relawan. Batas tenaga kerja telah diatur dalam petunjuk teknis, sementara di NTB jumlah yang dibutuhkan disebut bergantung pada penerima manfaat. Efisiensi semestinya tidak berhenti pada hitungan biaya: keterbukaan tentang cara menghitung kebutuhan pekerja dan penghasilan mereka sama pentingnya.

Bantahan PHK belum menghapus ketidakpastian

Di Sulawesi Barat, Koordinator BGN Firaz Ahmadillah membantah bahwa pembatasan biaya operasional merupakan instruksi untuk mengurangi relawan atau melakukan PHK. Ia menyebut sekitar 8.073 tenaga kerja tetap terlibat dalam operasional SPPG dan mengatakan hak mereka menjadi perhatian. BGN menawarkan pengaturan jadwal atau sistem bergiliran agar jumlah pekerja dapat dipertahankan tanpa melampaui pagu. Pernyataan ini penting, tetapi jumlah tenaga kerja yang masih tercatat belum dengan sendirinya menjawab apakah jam kerja dan penghasilan setiap orang tetap memadai.

Di NTB, BGN juga menyatakan belum ada PHK dan membolehkan mitra serta kepala SPPG mengatur siapa yang bekerja pada hari tertentu sesuai kebutuhan dapur. Pergiliran dapat mencegah pemberhentian langsung, tetapi pengurangan hari kerja berpotensi membuat pendapatan lebih tidak menentu. BGN berharap pekerja tidak dirumahkan, dan masukan dari asosiasi serta pihak terkait masih dapat dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja. Namun, belum ada perhitungan khusus tentang besaran penghematan di NTB. Tanpa kejelasan pola jadwal dan penghasilan, jaminan belum ada PHK belum sama dengan kepastian kerja.

Keputusan mitra perlu disertai perlindungan nyata

Keputusan teknis tentang jadwal, gaji, dan jumlah pekerja pada akhirnya diserahkan kepada kesepakatan di tingkat SPPG, terutama mitra yang bertanggung jawab membayar relawan. Eko Prasetyo menyebut mitra dan relawan dapat menyepakati pengaturan penggajian serta sistem kerja bergiliran; ia juga mengakui tidak dapat memaksa relawan untuk tetap bekerja jika memilih berhenti. Artinya, ancaman kehilangan pekerjaan tidak otomatis menjadi instruksi PHK dari BGN, tetapi dapat muncul dari keputusan bersama setelah skema insentif berlaku.

Fleksibilitas hanya adil bila relawan mengetahui lebih awal jumlah hari kerja, cara penghitungan gaji, dan alasan kebutuhan tenaga kerja berubah. Tanpa kesepakatan yang jelas, istilah “bergiliran” bisa menyamarkan pemotongan pendapatan, sementara pilihan bertahan atau pergi dibebankan kepada pekerja. Kesimpulannya, insentif berbasis penerima manfaat bukan semata soal menyesuaikan anggaran; kebijakan ini menguji apakah pengelola mampu menjaga layanan sekaligus melindungi penghidupan tenaga kerja MBG. Penyesuaian seharusnya tidak menjadikan upah lebih rendah dan pekerjaan lebih rapuh sebagai jalan keluar otomatis.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!