Acuan personel harus mengikuti skala layanan
Relawan dapur MBG adalah tenaga yang membantu operasional penyediaan makanan dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan jumlah yang dapat disesuaikan menurut banyaknya penerima manfaat yang dilayani. Skema alternatif Badan Gizi Nasional (BGN) memberi mitra patokan untuk merencanakan kebutuhan tenaga SPPG, bukan perintah untuk memangkas personel. Dalam skema itu, dapur dengan kapasitas lebih dari 3.000 penerima manfaat dapat menggunakan acuan 47 relawan per hari. Jumlahnya turun bertahap: 42 orang untuk 2.500–2.999 penerima, 33 untuk 2.000–2.499, 24 untuk 1.500–1.999, dan 15 untuk 1.000–1.499. Tysa Novenny, juru bicara BGN, menjelaskan bahwa hitungan tersebut membantu mitra menyesuaikan tenaga dengan skala layanan. Ini pendekatan yang masuk akal selama angka acuan diperlakukan sebagai alat perencanaan, bukan ukuran tunggal kualitas dapur.
BGN menegaskan angka dalam skema bukan batas maksimal relawan. Mitra boleh melibatkan tenaga lebih banyak selama biaya operasional tidak melampaui pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari. Pilihan itu penting karena beban dapur dapat berubah mengikuti kebutuhan operasional dan jumlah penerima. Sistem pergiliran jadwal atau sif juga dapat membantu membagi pekerjaan tanpa langsung mengurangi jumlah relawan. Dengan demikian, acuan 47 orang untuk dapur berkapasitas lebih dari 3.000 penerima bukan jaminan bahwa semua kebutuhan kerja akan tertangani; pengelola tetap perlu menilai alur persiapan, memasak, pemorsian, dan distribusi. Perencanaan yang baik menyeimbangkan kelancaran layanan dengan beban kerja yang wajar.
Perlindungan kerja tidak selesai pada hitungan personel
Di Batam, Koordinator Wilayah SPPG memastikan relawan dapur program MBG memperoleh perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Defri Frenaldi, ketentuan dalam petunjuk teknis BGN Nomor 401.1 menyebut relawan menerima upah Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari, sementara fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dibayar dari biaya operasional SPPG. Namun, pengaturan jumlah tenaga dan perlindungan kerja relawan adalah dua urusan berbeda. Skema BGN menjawab berapa orang yang dapat dijadikan acuan menurut kapasitas layanan; kepesertaan BPJS menyangkut perlindungan orang yang bekerja. Memenuhi angka personel tidak dengan sendirinya membuktikan semua relawan telah terlindungi, sebagaimana pendaftaran BPJS tidak menjawab apakah jumlah pekerja cukup untuk menjalankan dapur dengan aman.
Ada pula celah yang perlu diawasi. Defri mengatakan petunjuk teknis tidak mengatur kontrak kerja karena status petugas disebut relawan. Ia juga mengakui pendaftaran BPJS bisa tertunda ketika terjadi pergantian atau penambahan tenaga, misalnya sampai pembayaran bulan berikutnya. Karena itu, jaminan perlindungan sebaiknya dilihat dari pelaksanaan, bukan hanya ketentuan tertulis: pengelola perlu memastikan relawan baru segera masuk dalam proses pendaftaran dan mengetahui hak serta jalur pengaduannya. Batam mencatat 6.127 petugas SPPG, termasuk pekerja dapur, pengemudi, petugas kebersihan, dan keamanan. Skala ini memperjelas bahwa administrasi perlindungan bukan urusan kecil. Semakin banyak petugas dan pergantian jadwal, semakin penting pencatatan yang tertib.
Pengawasan dan pengaduan menentukan pelaksanaan
Defri menyatakan belum menerima laporan relawan Batam tentang upah yang tidak dibayar atau perlindungan BPJS yang tidak diberikan, meski pernah ada keterlambatan pendaftaran yang telah didorong untuk diselesaikan. Tidak adanya laporan bukan alasan untuk menganggap pengawasan tak diperlukan. Relawan yang menemukan ketidaksesuaian dapat lebih dahulu bertanya kepada kepala SPPG, lalu meneruskan aduan ke koordinator kecamatan, wilayah, atau regional, termasuk KPPG Kepulauan Riau. BGN juga menyediakan saluran pengaduan melalui WhatsApp 081110008008, surel halo@bgn.go.id, atau layanan telepon SAGI 127. Jalur yang jelas membuat perlindungan lebih bermakna, terutama bagi pekerja yang statusnya disebut relawan dan yang kontraknya tidak diatur dalam petunjuk teknis.
Langkah berikutnya adalah menjaga dua standar tetap berjalan berdampingan: jumlah tenaga disesuaikan dengan beban layanan, sementara upah dan perlindungan diperiksa untuk setiap relawan, termasuk yang baru bergabung. Mitra dapat memakai acuan BGN, menyesuaikan sif, dan menambah tenaga selama mengikuti batas operasional yang ditetapkan. Tetapi keluwesan dalam menghitung personel jangan berubah menjadi kelonggaran dalam memastikan hak dasar. Pengaturan tenaga yang baik menjaga dapur mampu melayani penerima manfaat; perlindungan kerja yang nyata menjaga orang-orang yang menjalankan layanan tersebut. Keduanya bukan pilihan yang saling menggantikan, melainkan tanggung jawab berbeda yang harus dipenuhi bersama.
