Gangguan di dapur langsung terasa di sekolah
Operasional dapur MBG adalah rangkaian kerja untuk menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi kepada siswa, yang bergantung pada tenaga relawan, pembiayaan, serta pelaporan dana yang tertib. Ketika salah satu unsur ini macet, layanan yang seharusnya rutin dapat berhenti dan beban segera berpindah kepada anak serta keluarganya. Rentetan gangguan di Bunut Hilir dan Lamongan memperlihatkan bahwa hambatan administratif dan persoalan gaji relawan MBG bukan sekadar urusan internal pengelola: dampaknya sampai ke meja makan siswa. Di SDN Jetis 3 Lamongan, distribusi terhenti hampir dua pekan, dan hingga Jumat, 6 November 2026, sekolah belum mendapat kepastian kapan layanan akan kembali. Tanpa jadwal pemulihan yang jelas, wali murid sulit merencanakan kebutuhan anak selama berada di sekolah. Program makanan sekolah perlu tata kelola yang akuntabel, tetapi penegakan aturan juga harus disertai penanganan cepat agar siswa tidak menjadi pihak yang menanggung jeda layanan.
Gaji relawan dan beban operasi di Bunut Hilir
Dapur SPPG di Bunut Hilir, Kapuas Hulu, berhenti beroperasi sejak 5 November 2026. Penutupan itu diduga berkaitan dengan kesulitan membayar relawan serta beban operasional setelah perubahan petunjuk teknis pembiayaan bahan pangan dan operasional. Jumlah relawan yang sebelumnya 37 orang disebut menyusut menjadi 15 orang; para relawan kemudian menyampaikan petisi karena jumlah tenaga yang tersisa dinilai tidak memadai untuk melayani wilayah yang sulit. Persoalan ini menunjukkan bahwa aturan pembiayaan tidak bisa dinilai hanya dari tertib administrasi: dampaknya terhadap tenaga kerja dan kemampuan dapur menjaga layanan juga harus diperhitungkan. Camat berharap ada solusi bagi relawan dan program tetap berjalan, sebab penerima manfaat di Bunut Hilir disebut mencapai lebih dari seribu orang. Selama belum ada jalan keluar, siswa yang bergantung pada layanan tersebut menghadapi ketidakpastian yang seharusnya tidak dibiarkan berlarut.
Laporan dana menjadi penentu hidup-matinya distribusi
Di Lamongan, terhentinya layanan SPPG Yayasan Miftahul Jinan diduga terkait persoalan administrasi Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH), termasuk kendala pada alamat surel dan nomor telepon pelaporan. Sumber yang mengetahui persoalan itu menyebut masalah laporan berlangsung selama tujuh minggu, dari awal September hingga pekan kedua Oktober 2026; operasional juga disebut sempat dihentikan pada 5–19 Oktober. Imbasnya konkret: siswa kembali mengandalkan bekal atau membeli makanan sendiri, sementara wali murid yang bekerja mengeluhkan hilangnya bantuan yang selama ini meringankan kebutuhan makan anak di sekolah. Pengelolaan dana harian MBG memang harus dapat diperiksa, tetapi sistem pelaporan yang keliru atau sulit diperbaiki tidak semestinya membuat distribusi makanan sekolah terputus tanpa kepastian. Sekolah menyatakan belum menerima informasi kapan layanan SDN Jetis 3 akan pulih. Ketiadaan jawaban itu memperbesar keresahan keluarga dan mengikis kepercayaan terhadap kesinambungan program.
Malingping memberi contoh pemulihan, bukan alasan berpuas diri
Pengalaman Malingping menunjukkan bahwa penghentian karena laporan dana dapat dipulihkan: tujuh dapur SPPG di kecamatan itu kembali beroperasi setelah pengelolanya melengkapi dan mengunggah LPDH. BGN mencabut sanksi pada 4 November 2026, dan penyiapan serta distribusi makanan ke sekolah kembali berjalan. Penghentian di sana berlangsung dua hari, menurut mitra dapur setempat. Pemulihan cepat ini patut diapresiasi, tetapi tidak menghapus masalah yang terlihat di daerah lain: kepatuhan dokumen, pembayaran relawan, dan kelangsungan layanan harus ditangani sebagai satu rangkaian. Jika dapur ditutup, pihak pengelola dan otoritas perlu menyampaikan alasan serta rencana pemulihan dengan jelas kepada sekolah dan wali murid. Kesimpulannya, akuntabilitas dana harus dijaga tanpa mengorbankan kepastian makan siswa. Operasional yang tertib bukan hanya laporan yang lengkap, melainkan juga dapur yang mampu membayar tenaga dan mengirim makanan secara konsisten.
