Pagu biaya bukan kuota wajib pekerja
Biaya operasional MBG adalah batas pengeluaran operasional dapur per penerima manfaat setiap hari, bukan instruksi langsung untuk mengurangi jumlah relawan yang bekerja di SPPG. BGN menegaskan mitra tetap boleh mempekerjakan relawan melebihi angka acuan kebutuhan harian, selama biaya operasional tidak melampaui Rp3.000 per porsi per hari.
Pembedaan ini penting karena angka tenaga kerja yang diterbitkan BGN merupakan acuan berdasarkan kapasitas layanan, bukan batas maksimal jumlah orang yang boleh terdaftar sebagai relawan. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa perhitungan itu membantu dapur menyesuaikan tenaga kerja dengan jumlah penerima manfaat. Aturan BGN dengan demikian memberi ruang bagi pengelola untuk menentukan cara kerja, tetapi tetap menuntut disiplin pada pagu biaya. Menyederhanakan kebijakan ini menjadi kewajiban PHK berarti mengaburkan maksudnya.
Acuan tenaga kerja mendorong penataan jadwal
Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026, terbit 29 Oktober 2026, mengaitkan kebutuhan relawan harian dengan jumlah penerima manfaat. Acuannya: 47 relawan untuk dapur yang melayani lebih dari 3.000 orang; 42 untuk 2.500–2.999; 33 untuk 2.000–2.499; 24 untuk 1.500–1.999; dan 15 untuk 1.000–1.499 penerima manfaat.
Di lapangan, angka tersebut dapat memicu pengaturan ulang giliran, bukan otomatis pengurangan tenaga kerja. Koordinator Wilayah BGN Banten Asep Rohiyan mendorong pengelola mengutamakan shifting atau rolling. Arahan pusat dan praktik lokal sejalan pada tujuan menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan dapur, tetapi pengelola perlu menerjemahkan acuan harian itu secara manusiawi: memastikan pekerjaan tetap tertangani sekaligus tidak menjadikan pemecatan sebagai jalan pintas.

Banten memilih mempertahankan relawan lewat rolling
SPPG Koroncong Bangkonol di Pandeglang memiliki 46 relawan untuk melayani 2.517 penerima manfaat, sementara acuan kebutuhan hariannya 42 orang. Pengelola mengatur agar empat relawan mendapat giliran libur setiap hari, termasuk tambahan hari libur di luar Sabtu dan Minggu. Jadwal bergiliran diterapkan di seluruh bagian kerja, dari persiapan bahan hingga pemorsian.
SPPG Cimanuk juga mempertahankan 47 relawan meski acuannya 42 orang per hari. Kepala SPPG Ahmad Daerobi menyebut para relawan memilih tetap bekerja dengan konsekuensi pendapatan berkurang daripada ada yang di-PHK. Contoh ini menunjukkan bahwa sistem rolling SPPG dapat menjaga seluruh orang tetap terikat pada dapur, tetapi bukan tanpa beban: giliran kerja dan pendapatan ikut berubah. Karena itu, kesepakatan pekerja dan keterbukaan soal dampak jadwal menjadi bagian penting dari penyesuaian, bukan urusan administratif semata.
Pilihan di Banten lebih masuk akal daripada memangkas tenaga kerja secara tergesa-gesa, selama pembagian kerja tetap adil dan pagu operasional dipatuhi. BGN memberi acuan serta ruang memilih mekanisme; pengelola bertanggung jawab memastikan fleksibilitas itu tidak berubah menjadi pemaksaan pengunduran diri. Batas Rp3.000 seharusnya mendorong pengelolaan yang cermat, bukan menjadi dalih untuk menganggap PHK sebagai satu-satunya jawaban.






