Target melonjak, hasil harus terukur
Bedah rumah adalah program bantuan untuk memperbaiki hunian yang tidak layak agar keluarga berpenghasilan rendah dapat tinggal dengan lebih aman, sehat, dan bermartabat. Pada 2026, pemerintah menaikkan target program ini menjadi 400.000 unit, hampir sembilan kali lipat dari 45.000 unit pada 2025. Besarnya kenaikan patut diapresiasi, tetapi keberhasilan tidak boleh disamakan dengan angka sasaran di atas kertas. Rumah layak menjadi dasar kesehatan dan keselamatan keluarga; atap bocor, dinding rapuh, lantai buruk, dan sanitasi yang tidak memadai membawa risiko sehari-hari. Karena itu, ukuran program bedah rumah 2026 semestinya mencakup berapa rumah yang benar-benar selesai dan apakah hasilnya memperbaiki kondisi hidup penghuninya. Pemerintah menyebut perluasan ini sebagai upaya memperluas akses terhadap hunian layak.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan target naik dari 45.000 menjadi 400.000 rumah pada tahun ini. Namun, target perbaikan rumah yang besar hanya bermakna bila kemajuan dan hasil akhirnya dapat diperiksa publik.
Progres menentukan peluang mengejar sasaran
Hingga 12 Oktober 2026, realisasi tercatat 221.783 unit atau 55,59 persen dari target. Angka ini menunjukkan pekerjaan yang sudah berjalan, sekaligus besarnya sisa yang mesti dituntaskan hingga akhir tahun. Pemerintah mendorong pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan dan memangkas tahapan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026, dari 24 menjadi 10 tahap. Penyederhanaan bisa mengurangi hambatan administrasi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan: verifikasi calon penerima, ketersediaan tenaga kerja, dan penyelesaian pembangunan tetap menjadi kendala.
Maka, angka progres perlu dibaca bersama status pekerjaan: mana yang baru dimulai, sedang berlangsung, dan benar-benar selesai. Pelaporan rutin dengan rincian wilayah akan membantu warga menilai apakah percepatan berlangsung merata atau hanya mengejar hitungan. Tanpa informasi yang bisa dibandingkan dan diperiksa, publik sulit mengetahui apakah sisa target realistis dikejar dengan mutu yang layak.
Ketepatan penerima dan mutu bukan pelengkap
Bantuan renovasi rumah harus lebih dulu menjangkau keluarga yang paling membutuhkan, bukan sekadar rumah yang paling mudah didata atau dijangkau. Verifikasi calon penerima perlu melibatkan warga setempat, disertai saluran pengaduan dan informasi yang terbuka. Atap bocor, dinding rapuh, lantai tidak layak, serta sanitasi buruk harus menjadi pertimbangan yang jelas dalam menentukan prioritas. Pengawasan juga tidak boleh berhenti pada penyaluran bahan atau dimulainya pekerjaan. Pemerintah perlu mengukur apakah hunian selesai dengan aman dan layak, lalu membuka data penerima, perkembangan, dan kendala agar kesalahan dapat dikoreksi.
Kualitas pekerjaan sama pentingnya dengan ketepatan sasaran. Jika rumah yang tercatat selesai masih menyisakan persoalan keselamatan atau sanitasi, capaian administratif tidak mencerminkan manfaat bagi keluarga. Standar hasil, pemeriksaan setelah renovasi, dan ruang bagi penerima untuk menyampaikan keluhan seharusnya menjadi bagian dari program sejak awal, bukan urusan tambahan setelah bantuan diberikan.
UMKM lokal perlu dilibatkan dengan pengawasan
Program perumahan juga dapat menggerakkan usaha di daerah melalui penggunaan bahan bangunan lokal. Pemerintah mendorong UMKM industri genteng tanah liat meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga mutu lewat pendampingan serta sertifikasi Standar Nasional Indonesia. Peluang ini layak diperluas, asalkan keterlibatan usaha kecil disertai pengadaan transparan, pemeriksaan kualitas, harga yang wajar, dan kepastian pasar. Tanpa itu, UMKM berisiko hanya mendapat pesanan sesaat sementara manfaat ekonomi tidak berlanjut.
Bedah rumah juga perlu dibedakan dari kepemilikan rumah baru melalui FLPP: keduanya menjawab kebutuhan berbeda. Untuk 2026, target penyaluran FLPP ditetapkan 350.000 unit rumah subsidi. Pemerintah merencanakan akad massal 71.000 rumah subsidi di Malang pada 17 Desember 2026. Namun, rumah subsidi tidak otomatis terjangkau jika cicilan membebani atau lokasinya jauh dari pekerjaan. Kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, bukan sekadar menambah angka penyaluran.
Pada akhirnya, target 400.000 unit hanya akan bernilai jika bantuan tepat sasaran, rumah yang diperbaiki benar-benar aman dan layak, serta kemajuan dapat diawasi masyarakat. Pemerintah perlu membuktikan bukan hanya berapa banyak rumah yang masuk laporan, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan keluarga penerima.
