Lonjakan target menuntut pelaksanaan yang lebih siap
Program bedah rumah adalah upaya pemerintah memperbaiki rumah yang tidak layak agar penghuninya memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan bermutu. Nilai program ini ditentukan bukan hanya oleh jumlah unit, tetapi juga oleh apakah perbaikan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Pemerintah menaikkan target dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit renovasi pada 2026, lonjakan yang memberi skala baru pada program sekaligus menaikkan risiko pelaksanaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan perkembangan itu setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada 26 Oktober 2026. Besarnya sasaran patut diapresiasi, tetapi angka ambisius tidak otomatis menghasilkan hunian layak huni jika proses di daerah tidak mampu mengimbangi. Dorongan program ini terasa mendesak: Maruarar menyebut lebih dari 800.000 warga Jakarta masih tinggal di rumah tidak layak huni. Itu sebabnya keberhasilan harus diukur dari rumah yang selesai dan kualitasnya, bukan semata-mata target yang diumumkan.
Tenaga kerja dan pasokan menentukan laju renovasi
Hambatan di lapangan memperlihatkan bahwa memperbesar target jauh lebih mudah daripada memastikan setiap daerah punya kemampuan untuk mengerjakannya. Pemerintah daerah melaporkan keterbatasan tenaga kerja, tantangan pengawasan, serta kendala distribusi dan ketersediaan bahan bangunan. Karena itu, kendala distribusi material bukan urusan logistik belaka: keterlambatan pasokan dapat menghambat pekerjaan, sementara kekurangan tenaga dan pengawasan berisiko mengganggu mutu. Perbedaan kondisi setempat juga menuntut koordinasi yang lebih kuat, bukan pendekatan seragam. Dalam laporan evaluasi per 23 Oktober, penyelesaian unit sangat beragam antardaerah; beberapa wilayah belum mencatat rumah selesai, sedangkan daerah lain sudah menyelesaikan ratusan. Angka-angka tersebut harus dibaca bersama alokasi dan hambatan setempat, bukan dijadikan perlombaan. Maruarar mendorong perbaikan sistem, penyederhanaan proses sesuai aturan, dan koordinasi pusat-daerah. Inovasi Tender Rakyat juga diarahkan agar pelaksanaan lebih efektif dan transparan. Langkah berikutnya mestinya memastikan pengadaan dan pengawasan sanggup mengikuti kebutuhan lapangan.
UMKM lokal perlu pasar sekaligus standar mutu
Menghubungkan renovasi rumah dengan UMKM bahan bangunan adalah pilihan yang masuk akal: belanja program dapat membuka pasar bagi produsen setempat, sementara kebutuhan material bisa dipenuhi lebih dekat. Namun, pemberdayaan tidak cukup berhenti pada pemesanan produk. Mutu, kapasitas produksi, dan kelancaran pengiriman harus menjadi bagian dari strategi yang sama. Di Majalengka, 34 UMKM genteng tanah liat telah lolos sertifikasi SNI dan menyiapkan 2,4 juta genteng. Kementerian PKP merencanakan kegiatan gentengisasi di daerah itu pada 8 November 2026, dengan 600 truk untuk mengangkut genteng tersebut. Maruarar menyatakan, “Tahun lalu itu kita ada 45.000 bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400.000 rumah.” Standarisasi produk menjadi kunci agar peningkatan kapasitas tidak mengorbankan kualitas hunian. Jika pola ini diterapkan sesuai potensi tiap daerah, manfaat program bisa menjangkau penerima renovasi sekaligus usaha lokal.
Target berikutnya harus dibaca bersama kesiapan pelaksanaan
Agenda perumahan akhir tahun memperlihatkan bahwa bedah rumah berjalan berdampingan dengan perluasan akses kepemilikan rumah. Kementerian PKP menargetkan akad 71.000 rumah pada 17 Desember 2026 di Malang, sebagai bagian dari program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh rumah dengan pembiayaan terjangkau. Kementerian juga merencanakan bedah 10.300 rumah di Jakarta pada 23 Desember 2026. Rangkaian target tersebut menunjukkan skala agenda yang besar, tetapi bukan alasan untuk mengabaikan kendala tenaga, pengawasan, dan pasokan. Pemerintah sebaiknya menjadikan penyelesaian bermutu sebagai tolok ukur, sembari memastikan UMKM yang telah memenuhi standar memperoleh akses pasar dan dukungan produksi. Kesimpulannya, program bedah rumah akan berarti bagi masyarakat bila target besar diterjemahkan menjadi perbaikan yang benar-benar selesai, berkualitas, dan menjangkau warga yang membutuhkan.
