Tekanan transfer menguji pilihan anggaran
Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) adalah pengurangan dana dari pemerintah pusat yang diterima pemerintah daerah dan dapat mempersempit ruang untuk membiayai pembangunan serta layanan publik. Pada 2027, tekanan ini menimpa Kabupaten Kediri dan Kota Blitar dengan skala berbeda: TKD Kediri berkurang sekitar Rp 200 miliar, sedangkan alokasi TKD Kota Blitar menyusut Rp 18,1 miliar dari proyeksi awal. Perbedaan besarannya penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran risiko. Yang lebih menentukan bagi warga adalah apakah pemerintah mampu menata ulang anggaran tanpa mengorbankan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan dasar lain. Kediri kini mematangkan RAPBD dengan belanja yang direncanakan Rp 3,09 triliun. Blitar, dengan selisih transfer yang lebih kecil, menekankan peningkatan PAD. Dua respons ini mencerminkan tantangan berbeda, tetapi sama-sama perlu diuji dari hasilnya: kesinambungan layanan, bukan sekadar keseimbangan angka.
Kediri menghadapi lubang fiskal yang lebih besar
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kediri pada 2 November 2026, pemerintah kabupaten memaparkan rancangan APBD 2027 saat alokasi transfer pusat turun sekitar Rp 200 miliar. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2,92 triliun, sementara belanja direncanakan Rp 3,09 triliun. Selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja itu menegaskan betapa ketatnya ruang fiskal; pemerintah perlu mengandalkan perencanaan cermat dan pembahasan lanjutan dengan DPRD, bukan sekadar berharap program berjalan seperti biasa. Pemerintah kabupaten menyatakan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan tetap menjadi prioritas, serta menargetkan PAD sekitar Rp 933,48 miliar. Arah ini masuk akal, tetapi target pendapatan baru harus realistis dan tidak dibebankan melalui kebijakan yang menyulitkan warga. Dengan tekanan transfer jauh lebih besar daripada di Blitar, Kediri perlu menunjukkan dengan jelas belanja mana yang dilindungi dan bagaimana kesinambungan layanan dasar akan dijaga.
Blitar bertaruh pada penguatan PAD
Kota Blitar menghadapi pengurangan transfer yang lebih kecil, tetapi tetap perlu menutup jarak antara rencana dan alokasi resmi. Data Kementerian Keuangan per 29 September 2026 menetapkan TKD Kota Blitar sebesar Rp 472,2 miliar, turun dari proyeksi awal RAPBD sebesar Rp 490,3 miliar. Penyesuaian tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD Kota Blitar pada 28 Oktober 2026. Respons pemerintah kota lebih terarah pada penguatan PAD Kota Blitar: membenahi tata kelola pajak daerah, mencari objek pendapatan baru, mempertimbangkan pemanfaatan aset strategis, kerja sama investasi, dan pembiayaan alternatif. Tujuannya bukan hanya menutup selisih, tetapi menjaga pendidikan gratis, bantuan sosial, dan layanan kesehatan di RSUD Mardi Waluyo tetap berjalan. Strategi ini lebih konkret daripada pemotongan layanan, namun keberhasilannya bergantung pada penerimaan yang benar-benar dapat dihimpun, bukan sekadar target di atas kertas.

Ukuran keberhasilan: layanan yang tetap terasa
Perbandingan ini memperlihatkan dua skala tekanan dan dua titik tekan kebijakan. Kediri menghadapi pengurangan TKD sekitar Rp 200 miliar dan perlu menata RAPBD dengan belanja Rp 3,09 triliun; Blitar menghadapi penurunan Rp 18,1 miliar dan secara terbuka mengarahkan respons pada penguatan PAD. Angka Kediri jauh lebih besar, tetapi Blitar pun tidak boleh menganggap selisihnya ringan, terlebih pemerintah kota menyebut pernah menghadapi pemangkasan transfer sekitar Rp 128 miliar pada 2026. Dalam kedua kasus, warga akan menilai kebijakan dari hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: sekolah, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. Karena itu, pemangkasan TKD 2027 seharusnya mendorong transparansi prioritas, target PAD yang masuk akal, dan penjelasan terbuka tentang perubahan belanja. Kediri perlu merinci perlindungan layanan dasar; Blitar perlu membuktikan strategi pendapatan barunya efektif. Menjaga layanan publik harus menjadi ukuran utama, bukan sekadar menutup defisit di atas kertas.






