Dana pemulihan harus terasa dalam kehidupan sehari-hari
Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) adalah alokasi dana pemerintah pusat di luar transfer reguler yang disalurkan melalui APBD untuk memperkuat kemampuan daerah membiayai rehabilitasi, rekonstruksi, dan kebutuhan mendesak setelah bencana. Nilainya baru berarti ketika warga dapat kembali berobat, bepergian, dan mencari nafkah.
Di Lhokseumawe, dana tambahan ini mendukung talud Kuala Meuraksa senilai Rp1.286.200.000. Pembangunannya dimulai pada 11 September 2026, telah mencapai progres 71,8 persen, dan ditargetkan selesai pada awal Desember. Talud diperlukan untuk menahan tepian sungai yang tergerus abrasi dan tertekan sedimentasi setelah banjir; tanpa perlindungan, pendangkalan muara menghambat perahu dan aliran air ke tambak.
Namun, tembok penahan bukan pemulihan ekonomi yang lengkap. Banjir membuat petani tambak gagal panen dan merusak perahu nelayan. Warga juga membutuhkan dukungan modal usaha, bibit, pakan, dan perahu agar perbaikan fisik berlanjut menjadi pemulihan penghasilan. Dengan alokasi TKD tambahan Rp125,0 miliar dan realisasi 41,66 persen per 30 Oktober 2026, ukuran keberhasilan semestinya mencakup kehidupan warga, bukan hanya progres konstruksi.

Fasilitas kesehatan yang berfungsi lebih penting daripada sekadar selesai
Simalungun menunjukkan mengapa hasil pembangunan perlu dinilai dari pemakaiannya. Hingga 23 Oktober 2026, kabupaten ini merealisasikan Rp189,17 miliar atau 45,81 persen dari alokasi TKD tambahan Rp412,94 miliar. Sejumlah hasil pemulihan infrastruktur mulai dinikmati warga, termasuk fasilitas kesehatan.
Renovasi RSUD Tuan Rondahaim telah selesai, sementara rumah sakit dan puskesmas pembantu yang ditinjau telah digunakan untuk melayani masyarakat. Ini bukti bahwa belanja layanan dasar dapat menghasilkan manfaat langsung—tetapi persentase realisasi saja belum cukup untuk memastikan jangkauan dan mutu layanan.
Masih ada sekitar Rp223,76 miliar yang belum terealisasi pada 23 Oktober. Percepatan karena itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan pengadaan yang tertib, pengawasan, dan dokumentasi. Pemerintah daerah perlu memastikan pekerjaan selesai sesuai kebutuhan serta membuka informasi progres dan nilai kontrak. Dalam pemulihan pascabencana, kecepatan yang tidak disertai akuntabilitas berisiko membuat angka serapan tampak baik tanpa memberi layanan yang layak.

Jembatan dan jalan menentukan pulihnya kegiatan ekonomi
Di Tapanuli Selatan, TKD tambahan senilai Rp255,89 miliar diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Sebesar Rp153,58 miliar diperuntukkan bagi infrastruktur publik, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum; dukungan ini juga mencakup pemulihan sosial dan ekonomi.
Pembangunan kembali jembatan Aek Roncitan dan pekerjaan bronjong merupakan bagian dari upaya memperbaiki akses yang terganggu banjir dan longsor. Jalur Gua Asom, Sironcitan, dan Siondop Somel menghubungkan warga dengan Padangsidimpuan. Bagi penduduk Kelurahan Pardomuan, jalan dan jembatan yang rusak bukan sekadar masalah infrastruktur: mobilitas warga dan kegiatan ekonomi ikut tersendat. Harapan mereka sederhana dan penting—jembatan baru harus lebih kuat serta aman.
Karena itu, pemulihan akses perlu dinilai dari keterhubungan yang benar-benar pulih, bukan hanya panjang jalan yang diperbaiki atau persentase pekerjaan. Jika jalur utama kembali dapat diandalkan, warga lebih mudah mencapai layanan dan pasar, sementara kegiatan ekonomi setempat punya peluang bergerak lagi.

Ambulans membuat kesiapsiagaan lebih dekat ke warga
Pemulihan juga harus mengantisipasi bencana berikutnya. Di Tanah Datar, pemerintah menyiapkan empat ambulans nagari untuk mempercepat penjemputan, evakuasi, dan rujukan pasien di ambulans wilayah rawan. Pengadaan itu dibiayai Rp1 miliar dari TKD tambahan 2026 melalui Dinas Kesehatan.
Ambulans ditempatkan di Nagari Singgalang dan Panyalaian di Kecamatan X Koto, Nagari Tigo Koto di Kecamatan Rambatan, serta Nagari Batubasa di Kecamatan Pariangan. Penempatan di nagari membuat bantuan medis lebih dekat, terutama ketika kondisi jalan atau cuaca menyulitkan perjalanan ke fasilitas kesehatan.
Empat daerah ini memperlihatkan bahwa tambahan TKD dapat menopang talud, fasilitas kesehatan, jembatan, jalan, dan kesiapsiagaan medis—selama prioritasnya menjawab kebutuhan nyata. Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera berlangsung bertahap selama tiga tahun, dari 2026 hingga 2028. Kesimpulannya, keberhasilan dana pemulihan bukan ditentukan oleh jumlah yang disalurkan saja, melainkan oleh layanan yang kembali bekerja, akses yang aman, dan mata pencaharian yang pulih.







