Pemeriksaan saksi dan perkara yang disorot
Kasus korupsi migas adalah penyidikan atas dugaan penyimpangan tata kelola dan perizinan kerja sama operasi pengelolaan sumur minyak, yang dalam perkara Bekasi diperkirakan merugikan keuangan negara sekitar Rp2 triliun. Skala itu menjadikan pemeriksaan pejabat terkait lebih dari sekadar agenda prosedural: publik berhak mengetahui bagaimana keputusan dan pengawasan berlangsung. Kejaksaan Agung menjadwalkan Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi, untuk diperiksa sebagai saksi pada 17 November 2026 dalam perkara kerja sama PT Migas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP. Namun, status saksi tidak berarti ia telah dinyatakan bersalah. Penilaian yang adil harus bertumpu pada bukti dan hasil penyidikan, bukan pada jabatan atau sorotan yang mengiringi perkara.
Penyidikan mencakup kerja sama yang berlangsung pada 2009–2024. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dugaan masalahnya mencakup perizinan yang tidak melalui persetujuan DPRD dan tidak melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan semata administrasi: kepatuhan pada mekanisme perizinan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban perusahaan daerah. Karena itu, pemeriksaan perlu menjelaskan siapa yang mengambil keputusan, kapan keputusan dibuat, dan bagaimana pengawasan dijalankan—tanpa mendahului kesimpulan hukum.

Kenaikan kekayaan menambah tuntutan keterbukaan
Sorotan terhadap harta Wali Kota Bekasi muncul bersamaan dengan agenda pemeriksaan, tetapi kedua hal itu tidak boleh dicampuradukkan sebagai bukti hubungan dengan perkara. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara mencatat kekayaan bersih Tri sebesar Rp15.730.500.223 per 31 Desember 2025, naik Rp3.550.586.059 atau sekitar 29,2 persen dibanding laporan sebelumnya. Angka tersebut adalah informasi yang patut dicatat publik, bukan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Sikap yang paling masuk akal ialah menuntut penjelasan dan pemeriksaan berdasarkan dokumen, sembari menjaga praduga tak bersalah. Kenaikan harta dan penyidikan migas merupakan dua hal yang harus diuji melalui jalur dan bukti masing-masing.
Menurut keterangan Kejaksaan Agung, Tri tidak hadir pada panggilan pertama dan mengirim surat permohonan penjadwalan ulang. Penyidik menerima permohonan itu dan menjadwalkan pemeriksaan kembali pada Selasa, 24 November 2026. Langkah berikutnya penting: pemeriksaan saksi dapat membantu mengurai kronologi dan tata kelola kerja sama, tetapi publik tetap perlu menunggu hasil resmi. Transparansi mengenai proses dan dasar keputusan akan lebih berarti daripada spekulasi, terutama dalam perkara bernilai besar yang menyangkut badan usaha milik daerah.
Akuntabilitas harus menjadi ukuran
Kasus ini menuntut dua bentuk kehati-hatian sekaligus: penyidik perlu menelusuri dugaan penyimpangan secara tuntas, sementara masyarakat tidak boleh mengubah pemanggilan saksi atau laporan kekayaan menjadi vonis. Nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun membuat keterbukaan tentang tata kelola kerja sama dan mekanisme perizinan menjadi kepentingan publik yang serius. Pemeriksaan Tri seharusnya membantu menjernihkan bagaimana keputusan dibuat dalam rentang kerja sama tersebut, bukan menjadi panggung untuk kesimpulan sebelum bukti diuji.
Kesimpulannya, perhatian utama semestinya tertuju pada pembuktian perkara, kepatuhan prosedur, dan pertanggungjawaban setiap pihak sesuai perannya. Kenaikan kekayaan Tri layak dicatat sebagai data dalam laporan publik, tetapi tidak membuktikan keterkaitan dengan dugaan korupsi. Pemeriksaan lanjutan dan penjelasan yang berbasis dokumen akan menjadi ukuran apakah proses hukum mampu menjawab pertanyaan publik secara adil dan terang.






