Kepercayaan bertumpu pada aturan yang konsisten
Kepercayaan investor adalah keyakinan bahwa kontrak akan dihormati, regulasi ditegakkan secara konsisten, dan arah kebijakan tidak berubah tanpa kejelasan. Bagi pasar, kepastian ini bukan hiasan birokrasi, melainkan dasar untuk menilai risiko dan mengambil keputusan jangka panjang. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kepastian kontrak dan konsistensi regulasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.
Syafruddin menyampaikan pandangan itu pada Jumat, 13 November 2026, seraya menekankan bahwa investor domestik maupun asing memperhatikan cara pemerintah melindungi kontrak, menegakkan aturan, dan menjaga konsistensi kebijakan ekonomi. Jaminan politik saja tidak cukup: investor memerlukan kepastian institusional yang dapat diuji dalam praktik. Jika aturan berubah-ubah atau koordinasi antarlembaga lemah, persepsi risiko membesar dan keputusan investasi jangka panjang lebih sulit dibuat.
Aturan konsisten dan koordinasi yang baik dapat menekan persepsi risiko, membuat investor lebih yakin berekspansi, mempercepat realisasi proyek, serta menghasilkan tuntutan imbal hasil yang lebih wajar. Dampaknya tidak berhenti di pasar. Pembiayaan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga dapat terbantu. Karena itu, kepastian aturan adalah kepentingan publik, bukan semata kenyamanan pemodal.

Tekanan global memperbesar pekerjaan rumah sektor keuangan
Pada Jumat, 20 November 2026, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti persoalan kepercayaan sebagai pekerjaan rumah besar sektor keuangan, dari pasar modal hingga industri asuransi. Ia menilai fundamental ekonomi tetap kuat, tetapi tekanan global yang datang bergelombang telah memicu keraguan terhadap kondisi ekonomi nasional. Kontras ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi saja tidak otomatis meyakinkan investor dan masyarakat.
Keraguan juga berkaitan dengan cara lembaga dan pelaku pasar menjalankan aturan. Misbakhun menilai kepercayaan perlu dibangun kembali di seluruh sektor keuangan, bukan hanya di bursa. Artinya, jawaban yang hanya mengandalkan pernyataan optimistis akan kurang memadai jika pengalaman pengguna jasa keuangan masih memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen.
Perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola keuangan, bukan agenda terpisah setelah kepercayaan terganggu. Ketika masyarakat melihat hak dan kepentingannya diperhatikan, keyakinan terhadap lembaga keuangan dapat menguat. Sebaliknya, kelemahan pengawasan atau informasi yang tidak memadai berisiko menambah keraguan, bahkan ketika indikator ekonomi secara umum tampak mendukung.
Sorotan MSCI menuntut pembenahan yang terukur
Perhatian terhadap penilaian negatif MSCI menambah urgensi pembenahan pasar modal. Syafruddin menyebut konsultasi MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham dari Emerging Market menjadi Standalone Market sebagai alasan penting untuk memperkuat tata kelola. Misbakhun juga menilai sorotan MSCI mengingatkan bahwa kredibilitas pasar masih perlu ditingkatkan. Ini bukan perkara citra semata: penilaian pasar turut menyoroti akses, informasi, dan aturan perdagangan.
Misbakhun menyinggung tata kelola, transparansi, keterbukaan informasi, mekanisme perdagangan saham, serta porsi saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik sebagai bidang yang perlu diperhatikan. Syafruddin mendorong perbaikan terukur, termasuk peningkatan keterbukaan informasi dan kualitas data serta perbaikan akses investor ke pasar. Langkah-langkah ini lebih berarti daripada sekadar membantah kritik: kredibilitas harus dibuktikan lewat informasi yang dapat diperiksa dan akses yang jelas.
Sorotan terhadap MSCI dan kasus Jiwasraya memperkuat perhatian pada tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, bahan yang tersedia tidak merinci fakta kasus Jiwasraya, sehingga pelajaran spesifik dari perkara itu tidak dapat disimpulkan di sini. Prinsip umumnya tetap tegas: pengawasan yang dapat dipercaya dan keterbukaan yang memadai harus berlaku bagi seluruh sektor keuangan.
Kepercayaan pulih melalui pelaksanaan, bukan janji
Pekerjaan berikutnya adalah menjaga kontrak, menegakkan aturan secara konsisten, membuka proses perumusan kebijakan, dan memastikan lembaga terkait bergerak selaras. Syafruddin menilai keterbukaan dalam merumuskan kebijakan serta perlindungan kontrak memberi investor landasan lebih kuat untuk mengambil keputusan jangka panjang. Pada pasar modal, peningkatan kualitas data dan akses perlu dijalankan sebagai agenda nyata, bukan sekadar tanggapan sesaat atas sorotan.
Pembenahan juga perlu menyentuh perlindungan konsumen agar kepercayaan masyarakat tidak diperlakukan sebagai urusan investor besar saja. Kualitas tata kelola keuangan terlihat dari cara lembaga menyampaikan informasi, mengelola risiko, dan bertanggung jawab kepada orang yang menggunakan layanan mereka. Kejelasan proses dan penegakan aturan akan memberi publik alasan yang lebih kuat untuk percaya.
Kesimpulannya, fondasi ekonomi yang kuat belum cukup untuk menjaga kepercayaan investor ketika kepastian aturan dan transparansi diragukan. Pemulihan menuntut konsistensi kebijakan, tata kelola pasar yang dapat diperiksa, dan perlindungan konsumen yang nyata. Hanya pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan yang dapat mengubah janji menjadi kredibilitas.






