Pemanggilan saksi dalam perkara tata kelola migas
Korupsi migas Bekasi adalah dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama pengelolaan sumur minyak antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP yang kini disidik Kejaksaan Agung. Pada Selasa, 17 November 2026, Kejagung menjadwalkan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, Tri tidak memenuhi panggilan pada hari itu dan melalui pihaknya meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang untuk pekan berikutnya. Perbedaan antara agenda pemanggilan dan pemeriksaan yang benar-benar terlaksana penting dicatat: Tri Adhianto diperiksa belum dapat disebut telah terjadi. Pemanggilan itu menunjukkan penyidik ingin menggali keterangan dari wali kota dalam perkara yang berkaitan dengan perusahaan daerah, tetapi status saksi sendiri bukan penetapan bahwa ia melakukan tindak pidana.
Nilai perkara turut menjelaskan mengapa penyidikan ini mendapat perhatian besar. Kejagung memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2 triliun. Angka itu masih merupakan taksiran dalam proses penyidikan, bukan putusan pengadilan yang menetapkan kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab. Karena itu, besarnya nominal tidak boleh mengaburkan prinsip dasar: pemanggilan seseorang sebagai saksi tidak sama dengan penetapan tersangka atau bukti kesalahan.

KSO, izin, dan alasan perkara diambil alih
Kasus PT Migas yang sedang diusut berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sejumlah sumur minyak di wilayah Bekasi. Periode kerja sama yang menjadi lingkup perkara disebut berlangsung pada 2009–2024. Penyidik menduga pelaksanaan KSO menyimpang dari prosedur dan mekanisme perizinan. Di antara hal yang disorot ialah dugaan tidak adanya persetujuan DPRD serta tidak dilibatkannya izin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Semua itu merupakan dugaan yang masih diperiksa, bukan pelanggaran yang telah diputus pengadilan.
Perkara tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Negeri Bekasi sebelum diambil alih oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung. Pengambilalihan memperluas penanganan perkara ke tingkat pusat, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan tuduhan. Dalam konteks Kejagung Bekasi, pertanyaan utama bukan sekadar siapa yang dipanggil, melainkan bagaimana keputusan kerja sama, proses perizinan, dan pengelolaan perusahaan daerah dijalankan selama periode yang diselidiki.

Penjadwalan ulang dan batas kesimpulan publik
Langkah berikutnya adalah pemanggilan ulang yang dimohonkan untuk pekan setelah jadwal awal. Kejagung menyatakan penyidik Jampidsus masih mendalami perkara dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui atau terkait dengan pelaksanaan kerja sama. Artinya, penjadwalan ulang Tri menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan, bukan jawaban akhir atas perkara. Publik patut menuntut kejelasan mengenai proses dan dasar pengelolaan KSO, sekaligus menahan diri dari menyimpulkan keterlibatan seseorang sebelum penyidikan dan proses hukum memberi kepastian.
Kesimpulannya, Tri dipanggil sebagai saksi karena Kejagung sedang mengusut tata kelola kerja sama migas perusahaan daerah dan menelusuri dugaan penyimpangan perizinan. Ia tidak hadir pada jadwal pemeriksaan awal dan meminta penjadwalan ulang; sementara kerugian negara ditaksir sekitar Rp2 triliun. Fakta-fakta itu menunjukkan perkara serius yang layak diawasi, tetapi status dugaan harus tetap dibedakan dari kesalahan yang telah dibuktikan dan diputus pengadilan.






