Dua angka, dua tahap anggaran
Pendapatan daerah adalah penerimaan yang dihimpun pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan, sedangkan realisasi menunjukkan jumlah yang sudah tercatat masuk dalam periode tertentu. Perbedaan ini penting saat membandingkan capaian Ponorogo dengan rencana Kudus: angka pertama merupakan hasil sementara, sementara angka kedua masih usulan anggaran.
Hingga akhir September 2026, pendapatan daerah Ponorogo mencapai Rp1,67 triliun, setara 79,26 persen dari target APBD tahun berjalan sebesar Rp2,1 triliun. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kudus merancang pendapatan Rp1,86 triliun dalam RAPBD Kudus 2027. Besaran Kudus tampak lebih tinggi daripada penerimaan Ponorogo yang tercatat sejauh ini, tetapi perbandingan langsung akan menyesatkan jika status dan periode angka diabaikan.
Capaian Ponorogo menunjukkan percepatan, bukan hasil akhir
Realisasi pendapatan daerah Ponorogo pada akhir September menunjukkan kemajuan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika capaian baru sekitar 65 persen dari target. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menyebut capaian tahun ini sudah 79,26 persen, atau sekitar 14 poin persentase lebih tinggi. Ini sinyal positif, tetapi belum berarti target setahun telah terpenuhi: masih ada bagian pendapatan yang harus dikejar pada kuartal terakhir.
Penyerapan belanja daerah juga meningkat menjadi 65 persen hingga akhir September, dibandingkan 60 persen pada periode yang sama tahun lalu. Namun, sejumlah organisasi perangkat daerah masih berada di bawah rata-rata. Pemerintah kabupaten mendorong percepatan program agar anggaran mendukung pelayanan publik dan pembangunan. Agus optimistis realisasi belanja bisa mencapai sekitar 99 persen pada akhir 2026, dengan efisiensi lelang menjadi salah satu alasan belanja tidak selalu menyerap seluruh pagu.
RAPBD Kudus masih harus melewati pembahasan
Target pendapatan Kudus sebesar Rp1.862.696.036.000 disampaikan Bupati Samani Intakoris saat memaparkan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD pada 4 November 2026. Rancangan itu juga memuat belanja sebesar Rp1.965.762.534.800 dan pembiayaan neto Rp103.066.498.800. Karena masih berupa RAPBD, angka pendapatan tersebut belum setara dengan uang yang sudah terealisasi.
Rancangan Kudus disusun di tengah efisiensi anggaran, dengan perhatian pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, serta sektor sosial budaya. Tema pembangunannya menekankan percepatan dan pemerataan program, termasuk pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekonomi syariah. Setelah KUA dan PPAS disepakati pada 13 Agustus 2026, pembahasan RAPBD bersama DPRD menjadi tahap penting berikutnya. Hasilnya akan menentukan apakah rencana pendapatan dan belanja dapat ditetapkan.
Kesimpulan: baca capaian dan target secara terpisah
Ponorogo telah membukukan Rp1,67 triliun sampai akhir September, sementara Kudus merencanakan Rp1,86 triliun untuk tahun anggaran berikutnya. Selisih nominal di antara keduanya bukan ukuran yang adil untuk menyimpulkan daerah mana yang lebih kuat: Ponorogo melaporkan realisasi dalam tahun berjalan, sedangkan Kudus menyajikan rancangan yang masih dibahas. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah Ponorogo menuntaskan target tahunannya dan apakah rencana Kudus disahkan serta dapat diwujudkan.
Karena itu, pembaca sebaiknya memisahkan capaian aktual dari proyeksi sebelum menarik kesimpulan tentang kapasitas fiskal. Perkembangan realisasi Ponorogo hingga penutupan tahun dan hasil pembahasan RAPBD Kudus akan memberi gambaran yang lebih setara. Pada akhirnya, angka anggaran baru bernilai bagi warga jika penerimaan dan belanja diterjemahkan menjadi layanan publik serta pembangunan yang merata.
