Persentase tinggi perlu dibaca dengan konteks
Realisasi pendapatan daerah adalah bagian dari target penerimaan dalam APBD yang sudah terkumpul pada suatu tanggal pelaporan, sehingga persentasenya perlu dibaca bersama jenis penerimaan dan periode pengukurannya. Per akhir September 2026, Ponorogo mencatat pendapatan daerah Rp1,67 triliun atau 79,26 persen dari target Rp2,1 triliun. Pada periode yang sama, realisasi PAD Tabalong mencapai Rp243,99 miliar atau 81,89 persen dari target Rp297,96 miliar. Sementara itu, pendapatan APBD Raja Ampat tercatat Rp765,62 miliar atau 67,30 persen dari pagu Rp1.137,55 miliar hingga awal November. Angka Tabalong tampak paling tinggi, tetapi itu khusus PAD; angka Ponorogo dan Raja Ampat mencakup pendapatan daerah secara lebih luas. Perbedaan tersebut membuat pemeringkatan sederhana berisiko memberi kesan keliru tentang kinerja keseluruhan.
Ponorogo mencatat percepatan yang paling jelas dibandingkan tahun sebelumnya: realisasi sampai akhir September naik dari sekitar 65 persen menjadi 79,26 persen, atau bertambah sekitar 14 poin persentase. Tabalong juga menyebut capaian pendapatan daerahnya sesuai sasaran kumulatif triwulan III, dengan realisasi keseluruhan Rp1,482 triliun atau 75,25 persen dari target tahunan Rp1,969 triliun. Jadi, selisih persentase bukan satu-satunya ukuran yang penting. Perbandingan yang adil harus membedakan PAD dari total pendapatan dan mempertimbangkan bahwa data Raja Ampat berasal dari awal November, bukan tanggal akhir September.
Tabalong kuat di PAD, Ponorogo mempercepat pendapatan
Realisasi PAD Tabalong sebesar 81,89 persen menunjukkan penerimaan lokalnya telah melampaui target kumulatif triwulan III. PAD tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Namun, capaian itu tidak berarti seluruh pendapatan Tabalong sudah berada di angka yang sama: pendapatan daerah gabungan baru 75,25 persen pada 30 September, sesuai target kumulatif yang ditetapkan untuk triwulan III. Ini pembeda penting bagi pembaca yang ingin menilai ruang fiskal daerah secara menyeluruh, bukan hanya kemampuan menghimpun penerimaan asli.
Ponorogo, sebaliknya, melaporkan total pendapatan daerah, bukan hanya PAD. Sekretaris Daerah Agus Sugiarto menyebut realisasi Rp1,67 triliun dari target Rp2,1 triliun hingga akhir September, jauh di atas capaian sekitar 65 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan penerimaan memberi pemerintah daerah dukungan lebih baik untuk menjalankan program, tetapi manfaat bagi warga bergantung pada pelaksanaan belanja dan layanan, bukan angka pendapatan semata. Pemerintah Ponorogo juga mendorong organisasi perangkat daerah yang serapan belanjanya masih di bawah rata-rata agar mempercepat kegiatan; realisasi belanja keseluruhan saat itu mencapai 65 persen.
Raja Ampat menghadapi pekerjaan lanjutan
Raja Ampat membukukan pendapatan APBD 67,30 persen hingga awal November, angka terendah di antara tiga capaian yang dibahas meskipun tanggal pencatatannya paling belakangan. Sebagian besar penerimaan yang sudah masuk berasal dari transfer pemerintah pusat: Rp709,32 miliar. Sementara PAD baru Rp56,29 miliar atau 48,45 persen dari pagu PAD Rp116,19 miliar. Angka ini menunjukkan tantangan yang lebih nyata pada penerimaan lokal, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan penyebabnya. Data yang tersedia tidak merinci faktor di balik capaian tersebut.
Karena periode dan cakupan angkanya berbeda, menyebut Raja Ampat tertinggal tanpa kualifikasi akan menyesatkan: persentase awal November tidak setara langsung dengan data akhir September, dan total pendapatan tidak sama dengan PAD. Meski begitu, capaian PAD yang belum mencapai separuh target patut menjadi perhatian menjelang penutupan tahun anggaran. Publik perlu melihat pembaruan berikutnya untuk mengetahui apakah penerimaan lokal bertambah dan seberapa jauh target tahunan dapat dikejar.
Kejar target, pastikan anggaran terasa bagi warga
Penerimaan yang terkumpul baru bermakna bagi masyarakat jika berubah menjadi layanan publik dan pembangunan yang terlaksana tepat waktu. Ponorogo menyatakan akan mendorong percepatan program di seluruh perangkat daerah, sekaligus memperkirakan realisasi belanja dapat mencapai sekitar 99 persen pada akhir tahun anggaran 2026. Pemerintah daerah menjelaskan belanja tidak selalu terserap penuh karena proses lelang dapat menghasilkan nilai kontrak di bawah pagu; selisih itu merupakan efisiensi, bukan otomatis tanda program gagal.
Tabalong menyatakan Bapenda terus mengoptimalkan penerimaan agar target pendapatan tahun 2026 tercapai. Untuk Raja Ampat, angka awal November menempatkan pendapatan keseluruhan pada 67,30 persen dan PAD pada 48,45 persen, sehingga pembaruan realisasi berikutnya akan penting untuk menilai kemajuan menuju akhir tahun. Kesimpulannya, Ponorogo memperlihatkan percepatan tahunan, Tabalong menonjol pada PAD, dan Raja Ampat masih menghadapi pekerjaan mengejar penerimaan. Namun ukuran kinerja yang lebih berguna bukan sekadar siapa memiliki persentase tertinggi, melainkan apakah pendapatan tercatat pada cakupan yang sebanding dan benar-benar mendukung kebutuhan warga.
