Pemaparan di DPR belum menjadi putusan hukum
Modus penyadapan ilegal adalah dugaan rangkaian tindakan untuk mengakses, merekam, menyampaikan, lalu menghapus data komunikasi tanpa mengikuti persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis, 12 November 2026, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menguraikan lima tahapan yang diduga terjadi dalam perkara ini. Paparan tersebut memberi gambaran tentang cara kerja yang sedang diselidiki, bukan pengganti pembuktian di pengadilan. Perbedaan itu penting, terutama karena perkara ini disebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto: keseriusan sasaran tidak mengubah dugaan menjadi fakta yang telah diputus. Rapat Kapolri DPR digelar di tengah desakan agar penyidik mengungkap siapa yang bertanggung jawab dan apa motifnya. Karena itu, uraian Kapolri patut dibaca sebagai penjelasan awal penyidikan, bukan vonis.

Lima tahap yang dipaparkan Kapolri
Kapolri mengurutkan dugaan modus dari instruksi awal hingga penghapusan data. Alur ini penting karena memperlihatkan bahwa penyelidikan tidak hanya menyangkut siapa yang diduga memberi perintah, tetapi juga bagaimana akses dijalankan dan hasilnya ditangani. Menurut paparan Suyudi, terdapat empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Namun, nama dan peran yang disampaikan dalam uraian tersebut tetap merupakan bagian dari dugaan perkara, bukan kesimpulan bersalah.
- Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, lalu diteruskan kepada EH dan AS. Kapolri mengatakan instruksi disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp, tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
- Provisioning: tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor target ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitan dengan perkara pro justitia.
- Pelaksanaan: petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman melalui sistem PLX, lalu menyusunnya menjadi transkripsi.
- Pelaporan: hasilnya diduga disampaikan berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri SU hingga mencapai Jenderal LSP.
- Penghapusan: pada Oktober 2026, data hasil penyadapan di LIMS dan PLX diduga dihapus tim TSU atas perintah AS.
Dua jalur, satu infrastruktur teknis
Salah satu bagian paling mengkhawatirkan dari paparan itu adalah dugaan penggunaan dua jalur operasional dengan sarana teknis yang sama. Jalur resmi, menurut Kapolri, semestinya dimulai dari permohonan tertulis penyidik yang disertai dokumen perkara, lalu melewati verifikasi dan persetujuan berjenjang sebelum tim TSU menjalankan provisioning. Sebaliknya, jalur internal atau jalur atensi diduga dapat berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan; target disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp. Bila dugaan ini terbukti, penggunaan infrastruktur bersama dapat menyulitkan pemisahan aktivitas yang sah dari yang menyimpang. Namun, tumpang tindih jalur dalam penjelasan Kapolri belum dengan sendirinya membuktikan bagaimana setiap tindakan terjadi. Penyidik tetap perlu menguji dokumen, akses sistem, komunikasi, rekaman, dan jejak penghapusan secara terpisah.
Pembuktian harus mendahului kesimpulan
Paparan di DPR menjawab sebagian pertanyaan tentang dugaan urutan kerja, tetapi belum menuntaskan pertanyaan mengenai tanggung jawab dan motif. Agenda rapat Komisi III memang mencakup pembahasan kasus, termasuk upaya mengungkap siapa dalang dan apa motif di balik dugaan penyadapan. Langkah berikutnya bukan menganggap seluruh rincian sebagai fakta final, melainkan menguji setiap mata rantai dalam penyidikan dan proses hukum. Sumber menyatakan bahwa seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan. Sikap ini bukan mengecilkan perkara; justru itulah cara menjaga agar pengungkapan dugaan pelanggaran tidak berubah menjadi penghukuman sebelum bukti diuji. Kesimpulannya, lima tahap yang diuraikan Kapolri memberi kerangka penting untuk memahami kasus penyadapan presiden, tetapi status hukum tiap dugaan tetap bergantung pada pembuktian yang sah.






