Ketika kualitas udara memaksa sekolah beradaptasi cepat
Pembelajaran jarak jauh asap adalah kebijakan ketika proses belajar mengajar dialihkan dari ruang kelas ke rumah siswa akibat paparan kabut asap berbahaya, agar keselamatan dan kesehatan warga sekolah tetap terjaga tanpa menghentikan layanan pendidikan secara total. Di Kalimantan Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta satuan pendidikan menyesuaikan kegiatan pembelajaran mengikuti kondisi kabut asap di berbagai wilayah. Sikap tegas bahwa kesehatan dan keselamatan warga sekolah harus menjadi prioritas mengubah cara pandang: sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi ruang yang boleh dikosongkan sementara jika udara di luar menjadi ancaman. Penutupan sekolah kualitas udara bukan lagi skenario darurat yang langka, melainkan respons yang semakin rutin terhadap karhutla. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan kita siap menjadikan adaptasi pembelajaran kabut asap sebagai bagian permanen dari manajemen risiko pendidikan?
Disdik dan Pemkab: dari surat edaran ke praktik belajar dari rumah
Di Kalimantan Selatan, surat edaran Disdikbud menegaskan bahwa jika kualitas udara memburuk dan membahayakan kesehatan, kepala sekolah berhak menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan berkoordinasi dengan pengawas dan dinas terkait. "Jika tatap muka tidak memungkinkan, sekolah dapat menerapkan pembelajaran dari rumah atau metode lain yang sesuai," tegas Abdul Rahim. Di Kutai Barat, pemerintah kabupaten melangkah lebih jauh dengan menetapkan kebijakan belajar dari rumah karhutla bagi seluruh siswa mulai 27 Agustus hingga 2 September 2026 sebagai bagian dari status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran penting: keputusan penutupan sekolah kualitas udara tidak lagi berbasis intuisi semata, melainkan dikaitkan dengan indikator teknis seperti sebaran hotspot SIPONGI yang mencapai 801 titik di satu kabupaten.
Skala gangguan dan dampak nyata bagi ribuan siswa
Kabut asap karhutla di Kalimantan Timur kini langsung mengganggu aktivitas pendidikan; pemerintah daerah mengambil langkah darurat dengan mengalihkan belajar mengajar dari sekolah ke rumah. Sedikitnya 11.864 siswa dari 37 SMA/SMK sederajat berada di wilayah terdampak dan masuk ke skema pembelajaran jarak jauh asap. Ini bukan sekadar angka, tetapi ribuan keluarga yang harus mengatur ulang rutinitas, dari jam kerja orang tua hingga akses gawai dan internet. Di Kutai Barat, pemeriksaan kualitas udara dalam ruangan menunjukkan parameter PM2,5 dan PM10 sudah di atas ambang batas normal, membuat anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga sensitif asap berada dalam risiko tinggi. Ketika ISPU melewati angka 300, pembelajaran wajib dialihkan menjadi belajar dari rumah. Kebijakan ini melindungi tubuh, tetapi jika tidak diikuti perencanaan akademik yang matang, ia bisa meninggalkan luka belajar jangka panjang.
Seberapa siap pembelajaran jarak jauh untuk menggantikan kelas?
Pengalaman pandemi pernah memaksa sekolah beradaptasi dengan PJJ, namun pembelajaran jarak jauh asap menghadirkan tantangan baru: transisi mendadak, durasi pendek, dan kondisi psikologis masyarakat yang tertekan oleh kabut. Di Kaltim, Disdikbud menyebut PJJ diterapkan berdasarkan kondisi kualitas udara tiap wilayah, bukan secara seragam. Praktiknya beragam: kelas daring via Zoom atau Google Meet, grup WhatsApp, tugas dan materi online, hingga video pembelajaran digital. Di Kalsel, sekolah diminta tetap menjaga mutu dan ketercapaian tujuan pendidikan saat menyesuaikan pembelajaran. Namun di lapangan, disparitas akses perangkat, kuota, dan pendampingan orang tua membuat adaptasi pembelajaran kabut asap cenderung menguntungkan siswa di kota dan kelas menengah. Jika karhutla terus berulang tiap tahun, ketimpangan ini akan menumpuk menjadi jurang prestasi.
Koordinasi lintas daerah: fondasi kontinuitas belajar ke depan
Jejak kebijakan menunjukkan pola koordinasi regional yang mulai terbentuk. Di Kalsel, sekolah diminta memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas, BPBD, aparat kewilayahan, serta orang tua ketika kabut asap memburuk, dan setiap kondisi signifikan harus dilaporkan ke pengawas dan Disdikbud. Di Kutai Barat, pemerintah mengintegrasikan belajar dari rumah karhutla dengan imbauan kesehatan masyarakat dan larangan aktivitas pemicu api, termasuk pemantauan berkala oleh pemilik lahan dan rumah ibadah. Di Kaltim, tiga daerah—Berau, Mahakam Ulu, dan Long Ikis di Paser—sudah menerapkan pembelajaran dari rumah, sementara Kutai Barat dan Kutai Kartanegara menyiapkan kebijakan serupa. "Setiap keputusan harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan, dengan tetap menjamin keberlanjutan layanan pendidikan," ditegaskan Disdikbud Kalsel. Ke depan, kontinuitas belajar di era kabut asap akan bergantung pada seberapa konsisten koordinasi lintas daerah ini diterjemahkan menjadi protokol tetap, bukan sekadar respons musiman.
