Kabut Asap Karhutla Mengubah Sekolah Menjadi Ruang Belajar Virtual
Kabut asap karhutla sekolah adalah situasi ketika kebakaran hutan dan lahan menurunkan kualitas udara hingga tidak aman bagi aktivitas belajar tatap muka, sehingga memaksa penutupan sekolah masif dan mendorong pembelajaran jarak jauh darurat demi melindungi kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan sambil tetap menjaga kontinuitas pendidikan mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, kenyataan ini bukan lagi skenario darurat di atas kertas, melainkan rutinitas baru bagi jutaan anak. Sekitar 1,43 juta siswa dari 12.874 sekolah di enam provinsi—Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan—dipaksa meninggalkan kelas dan belajar dari rumah akibat paparan kabut asap kebakaran hutan. Ini bukan sekadar adaptasi teknis; ini ujian serius atas kesungguhan negara menjamin hak belajar siswa terdampak kebakaran hutan di tengah krisis ekologis yang berulang.
Langkah Kemendikdasmen: Tepat Sasaran, Tapi Masih Parsial
Kemendikdasmen memilih mengambil langkah tegas: pembelajaran jarak jauh darurat diberlakukan mulai 31 Agustus hingga 4 September, dengan evaluasi setiap tiga hari berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Kebijakan ini menunjukkan perubahan penting: pendidikan tidak boleh menunggu normalisasi cuaca ketika ISPU melampaui 200 dan bahkan menembus angka berbahaya di atas 300, seperti Pontianak Tenggara yang mencapai 1.023. Kutipan yang perlu disimpan: “Sekitar 1,43 juta siswa dari 12.874 sekolah di enam provinsi yang paling terdampak kebakaran hutan dan lahan saat ini mengikuti pembelajaran jarak jauh,” ujar pejabat kementerian. Di sisi lain, keputusan yang bergantung penuh pada ISPU berisiko terlalu reaktif. Karhutla adalah pola berulang, bukan kejutan. Strategi nasional seharusnya sudah memposisikan PJJ akibat asap sebagai protokol tetap, lengkap dengan skenario berlapis, bukan sekadar respons darurat setiap kali udara memburuk.
Bagaimana Sekolah Bertahan di Tengah Udara Berbahaya
Di tingkat sekolah, kebijakan pusat menjelma menjadi pergulatan sehari-hari menjaga kelas tetap hidup tanpa ruang fisik. Kepala sekolah diberi kewenangan untuk menghentikan tatap muka segera begitu kualitas udara memburuk, tanpa menunggu koordinasi panjang dengan otoritas lain. Di atas kertas, ini memberi kelincahan; dalam praktik, keberanian mengambil keputusan cepat menjadi penentu apakah anak-anak terlindungi dari asap atau tidak. Contoh di Kalimantan Tengah menunjukkan bagaimana pembelajaran jarak jauh darurat diterjemahkan sebagai kewajiban, bukan libur terselubung. Pemerintah provinsi menegaskan PJJ bukan berarti sekolah berhenti, sementara Dinas Pendidikan mengawal lewat Kelas Digital Huma Betang dan pemantauan virtual agar siswa tetap belajar meski di rumah. Pendekatan seperti ini mengirim sinyal penting: kontinuitas pembelajaran harus dipertahankan, tetapi tanpa mengorbankan keselamatan siswa terdampak kebakaran hutan yang setiap hari bergelut dengan udara tak layak hirup.
Kesenjangan Digital: Harga Nyata Penutupan Sekolah Masif
Realitas pahit dari penutupan sekolah masif adalah munculnya kembali luka lama: kesenjangan digital. Ketika ruang kelas berpindah ke rumah, tidak semua siswa memiliki perangkat, kuota, dan jaringan internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Laporan dari berbagai sekolah di Kalimantan Tengah memperlihatkan siswa yang tersendat mengikuti PJJ karena koneksi internet yang tidak stabil. Di titik ini, kabut asap karhutla sekolah bukan hanya masalah kesehatan, tapi pemicu ketidakadilan pendidikan baru. Upaya Kemendikdasmen menyediakan modul pembelajaran dan alat pelindung diri untuk siswa dan guru di daerah terdampak adalah langkah penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan akses digital. Tanpa intervensi serius terhadap infrastruktur dan dukungan belajar luring, PJJ darurat berisiko hanya efektif bagi kelompok yang sudah relatif aman secara teknologi, meninggalkan yang lain di belakang dalam senyap.
Dari Krisis Berulang Menuju Protokol Pendidikan Berbasis Iklim
Serangkaian karhutla yang membakar sekitar 200.000 hektare lahan dalam tujuh bulan pertama dan memaksa jutaan jam pelajaran berpindah ke ruang digital seharusnya menjadi alarm bahwa pendidikan tidak bisa terus bersikap seolah ini insiden sementara. Kebijakan yang dievaluasi tiap tiga hari penting, tetapi tidak cukup menghadapi pola krisis udara yang hampir pasti berulang. Yang mendesak sekarang adalah membangun protokol pendidikan berbasis iklim: standar PJJ darurat yang siap pakai, kanal pembelajaran luring bagi wilayah tanpa internet, dan penguatan peran orang tua sebagai pendamping belajar ketika kelas fisik lenyap ditelan asap. Direktorat terkait sudah menyatakan komitmen memantau situasi dan berkoordinasi demi keselamatan dan kesehatan siswa. Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi sistem yang permanen. Krisis iklim tidak menunggu, maka hak belajar siswa juga tidak boleh bergantung pada keberuntungan cuaca.
