Kabut Asap, Sekolah, dan Keputusan Sulit Beralih ke Layar
Pembelajaran jarak jauh saat kabut asap adalah kebijakan darurat ketika proses belajar-mengajar dipindah dari ruang kelas ke rumah karena kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan, dengan tujuan utama melindungi kesehatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan tanpa menghentikan layanan pendidikan sama sekali.
Gelombang kabut asap sekolah di berbagai wilayah Kalimantan memaksa otoritas pendidikan mengambil keputusan yang tidak lagi bisa ditunda: menghentikan kelas tatap muka dan mengalihkan ke belajar dari rumah. Di Kalimantan Selatan, dinas pendidikan secara resmi meminta satuan pendidikan menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi kabut asap di wilayah masing-masing. Di Kalimantan Timur, setidaknya 11.864 siswa dari 37 SMA/SMK sederajat sudah belajar dari rumah karena asap karhutla mengganggu aktivitas pendidikan. Angka ini bukan sekadar statistik; ia menggambarkan ribuan keluarga yang harus kembali bernegosiasi dengan ruang sempit, gawai terbatas, dan kecemasan atas kesehatan anak.
Keputusan ini di satu sisi layak diapresiasi karena berpihak pada keselamatan. Namun di sisi lain, publik berhak mengkhawatirkan: apakah sistem pembelajaran jarak jauh kita sudah cukup siap, atau ini hanya pengulangan darurat tanpa pembenahan serius sejak pandemi usai?
Ketika Kualitas Udara Menjadi Tombol On-Off Sekolah
Yang menarik dari gelombang kebijakan terbaru ini adalah munculnya pendekatan yang lebih berbasis data pada kualitas udara pendidikan. Di Kalimantan Timur, pejabat dinas pendidikan menegaskan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh mengacu pada indikator kualitas udara yang ditetapkan kementerian, dan jika indeks kualitas udara melampaui angka 300, pembelajaran harus dialihkan ke belajar dari rumah. Artinya, mode belajar kini secara formal dikaitkan dengan ambang mutu udara yang terukur, bukan sekadar perasaan sesak di dada.
Di Kalimantan Selatan, dinas pendidikan meminta sekolah memperkuat koordinasi dengan dinas kesehatan atau puskesmas serta BPBD saat kabut asap memburuk. Ini sinyal positif bahwa sektor pendidikan mulai menerima fakta: keputusan buka-tutup sekolah dalam konteks kabut asap bukan wewenang tunggal kepala sekolah, melainkan harus ditopang analisis kesehatan lingkungan. Kutai Barat memberi contoh ekstremnya: 801 titik panas tercatat hanya dalam rentang 1–26 Agustus, dengan Muara Pahu mencatat 213 hotspot. Data seperti ini menjadi dasar bupati memberlakukan belajar dari rumah mulai 27 Agustus hingga 2 September.
Pendekatan berbasis ambang kualitas udara ini patut dipertahankan, tetapi juga dikritisi. Tanpa sistem pemantauan yang mudah diakses sekolah dan orang tua, angka-angka indeks hanya akan hidup di dokumen, bukan di pengambilan keputusan harian.
Belajar dari Rumah Tanpa Membakar Mental Siswa
Kebijakan belajar dari rumah yang kini mengisi respons terhadap kabut asap sekolah bukan lagi sekadar memindahkan buku ke layar. Di Kalimantan Utara, kantor wilayah kementerian agama secara eksplisit melarang satuan pendidikan membebani peserta didik dengan tugas berlebihan selama pembelajaran dari rumah. Materi dan metode diminta disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik tanpa mengabaikan capaian pembelajaran. Ini koreksi tajam terhadap praktik PJJ masa lalu yang sering menjadikan tugas menumpuk sebagai pengganti kehadiran guru.
Secara konsep, pembelajaran jarak jauh membuka banyak pilihan: kelas daring sinkron, grup WhatsApp, video pembelajaran, sampai tugas berbasis proyek yang dikerjakan dari rumah. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas desain tugas. Jika guru hanya menyalin pola tatap muka ke ruang digital, kelelahan akan terjadi di dua ujung: siswa yang burnout dan guru yang kewalahan memantau. Di tengah kabut asap yang sudah mengganggu fisik, beban mental semestinya dikurangi, bukan ditambah.
Di sinilah garis tebal kebijakan seharusnya ditarik: perlindungan kesehatan tidak hanya berarti menghindarkan paru-paru dari PM2,5 dan PM10 yang sudah di atas ambang normal di beberapa daerah, tetapi juga menjaga agar kepala dan hati anak tidak ikut sesak oleh tuntutan akademik yang berlebihan.
Sekolah Umum, Madrasah, Pesantren: Respons Serentak, Tantangan Berbeda
Satu hal yang patut dicatat dari siklus kabut asap kali ini adalah respons yang relatif serentak antara sekolah umum dan lembaga pendidikan keagamaan. Di Kalimantan Utara, sistem pembelajaran dari rumah diterapkan untuk raudhatul athfal, madrasah, dan pesantren yang terdampak kabut asap. Kepala kantor wilayah menegaskan bahwa keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, dan kegiatan pendidikan harus tetap berlangsung tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
Sementara itu, dinas pendidikan di Kalimantan Selatan mendorong semua satuan pendidikan menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kabut asap dengan tetap menjaga mutu dan ketercapaian tujuan pendidikan. Ini menunjukkan upaya sinkron: satu payung logika yang sama — pendidikan boleh fleksibel, tetapi nyawa tidak boleh dipertaruhkan. Namun realitas lapangan berbeda-beda. Pesantren, misalnya, menghadapi dilema unik karena banyak santri tinggal di asrama; memindahkan belajar ke rumah tidak sesederhana menutup gerbang sekolah harian. Sekolah umum di kota mungkin lebih mudah mengakses internet, sementara madrasah di desa terdampak harus berkreasi dengan lembar kerja dan koordinasi orang tua.
Koordinasi lintas lembaga yang diminta kantor wilayah kementerian agama—antara kantor kabupaten/kota, pengelola pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua—seharusnya menjadi standar minimal di semua sektor pendidikan, bukan pengecualian.
Menjaga Kontinuitas Belajar di Tengah Krisis yang Akan Datang Lagi
Semua kebijakan ini, dari surat edaran dinas pendidikan hingga perintah bupati dan arahan kementerian agama, pada dasarnya mengejar keseimbangan yang rapuh: bagaimana melindungi kesehatan tanpa memutus kontinuitas belajar. Dinas pendidikan Kalimantan Selatan secara eksplisit menegaskan bahwa setiap keputusan harus mengutamakan keselamatan dengan tetap menjamin keberlanjutan layanan pendidikan. Di Kalimantan Utara, pesan yang sama diulang: belajar tetap berjalan, tetapi keselamatan tidak boleh dikompromikan.
Namun jika ingin jujur, kebijakan darurat ini masih bersifat reaktif. Kutai Barat bergerak setelah 801 titik panas terdata; PJJ di berbagai wilayah Kalimantan Timur baru dijalankan ketika kabut asap kian pekat. Selama kebakaran hutan dan lahan tetap berulang, kabut asap sekolah bukan anomali, melainkan pola. Artinya, pembelajaran jarak jauh berbasis kualitas udara pendidikan harus diperlakukan sebagai bagian permanen dari perencanaan pendidikan, bukan sekadar tombol darurat musiman.
Kesimpulannya: melindungi kesehatan siswa dengan belajar dari rumah adalah langkah yang benar, tetapi belum cukup. Daerah perlu menetapkan protokol baku berbasis data udara, memperkuat infrastruktur PJJ, menyederhanakan materi saat darurat, dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan otomatis begitu indikator melewati ambang tertentu. Jika tidak, setiap musim asap akan berarti satu hal yang sama: hak belajar anak kembali dikorbankan di antara api dan kabut.
