Koordinasi sebagai jembatan antara aturan dan layanan
Koordinasi hukum daerah adalah kerja bersama kantor wilayah Kementerian Hukum, pemerintah daerah, dan DPRD untuk merencanakan regulasi, menyelaraskan aturan, serta memastikan layanan hukum menjawab kebutuhan masyarakat. Nilai koordinasi ini tidak diukur dari banyaknya pertemuan atau dokumen, melainkan dari aturan yang lebih baik dan akses warga yang lebih nyata.
Di Kepulauan Riau, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Edison Manik, mendampingi Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau yang baru, Morina Harahap, dalam audiensi dan penandatanganan nota kesepakatan hukum dengan Gubernur Ansar Ahmad di Gedung Daerah, 19 Oktober 2026. Pertemuan itu sekaligus mengenalkan pimpinan baru dan menjaga kesinambungan kerja sama. Fokusnya melampaui pembentukan peraturan: kesepakatan mencakup peningkatan kualitas regulasi, perluasan akses bantuan hukum, dan perlindungan potensi ekonomi daerah melalui penguatan kekayaan intelektual.
Angka capaian memberi alasan untuk meneruskan kerja sama, tetapi juga menetapkan tolok ukur berikutnya. Kanwil menyelesaikan harmonisasi 199 rancangan produk hukum daerah sejak 2025 hingga 12 Oktober 2026 dan membentuk 419 Pos Bantuan Hukum; gubernur menyebut harmonisasi meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tantangannya kini memastikan Posbankum aktif membantu warga, bukan berhenti sebagai hitungan kelembagaan.
Inventarisasi Propemperda menguji mutu perencanaan
Di Bangka Belitung, agenda beralih dari kesepakatan pelayanan ke penataan rencana legislasi. Kanwil Kemenkum mengikuti Dialog Daerah untuk menginventarisasi data Propemperda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027 pada 26 Oktober 2026. Forum tersebut dimaksudkan menghimpun informasi agar rencana pembentukan peraturan pemerintah daerah dan DPRD tergambar lebih utuh.
Inventarisasi Propemperda daerah bukan pekerjaan administratif belaka. Daftar rencana yang disusun tanpa menguji kebutuhan hukum berisiko menghasilkan aturan yang menambah beban, tetapi tidak menyelesaikan persoalan. Karena itu, pembahasan diarahkan pada regulasi yang berangkat dari kebutuhan, selaras dengan prioritas pembangunan, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam dialog memberi ruang untuk memeriksa prioritas sebelum rancangan masuk ke tahap pembentukan.
Langkah ini berbeda dari kerja sama di Kepulauan Riau: sumber yang tersedia menggambarkan inventarisasi agenda provinsi, bukan kesepakatan pelayanan dengan cakupan serupa. Perbedaan tersebut penting. Dialog Bangka Belitung menata peta regulasi yang akan datang, sedangkan kerja sama Kepulauan Riau juga menaruh perhatian pada akses bantuan hukum dan layanan kekayaan intelektual. Keduanya dapat saling melengkapi tanpa dianggap memiliki rincian atau sasaran yang sama.
Pangkalpinang mengaitkan Propemperda dengan reformasi hukum
Sehari setelah dialog tingkat provinsi, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung memperkuat koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam audiensi pada 27 Oktober 2026. Pembahasannya lebih operasional: perencanaan Propemperda, analisis dan evaluasi rancangan peraturan daerah, serta pendampingan penyusunan Raperda inisiatif DPRD.
Keterlibatan perancang sejak tahap awal patut menjadi kebiasaan, bukan sekadar bantuan menjelang pengesahan. Pemeriksaan dini atas kewenangan, materi muatan, dan teknik penyusunan dapat mengurangi risiko disharmoni. Evaluasi berkala pun diperlukan agar peraturan yang sudah berlaku tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan yang lebih tinggi. Inilah sisi kerja sama yang lebih dekat dengan proses legislasi kota dibandingkan inventarisasi agenda provinsi.
Pertemuan Pangkalpinang juga menghubungkan pembentukan aturan dengan reformasi hukum daerah melalui penguatan Indeks Reformasi Hukum dan pengelolaan JDIH DPRD. Dokumen yang lengkap, mutakhir, dan mudah diakses membantu warga memahami aturan sekaligus mendukung transparansi. Kanwil dan sekretariat DPRD menyepakati penguatan komunikasi serta pendampingan berkelanjutan untuk perencanaan, pembentukan, dan evaluasi produk hukum daerah.
Ukuran keberhasilan ada pada manfaat bagi warga
Tiga agenda ini menunjukkan pola koordinasi yang saling terkait, tetapi tidak seragam. Kepulauan Riau menautkan nota kesepakatan hukum dengan layanan publik, bantuan hukum, dan kekayaan intelektual. Di tingkat provinsi Bangka Belitung, dialog menyusun gambaran Propemperda 2027 berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Di Pangkalpinang, perhatian tertuju pada mutu proses legislasi DPRD, evaluasi aturan, JDIH, dan indeks reformasi hukum.
Tindak lanjut menjadi penentu. Morina Harahap menyatakan komitmen melanjutkan program yang telah dirintis, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan meningkatkan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Bangka Belitung, perencanaan perlu tetap berpijak pada kebutuhan hukum dan keselarasan dengan aturan yang lebih tinggi, sementara koordinasi Pangkalpinang diarahkan untuk berjalan berkelanjutan.
Kesimpulannya, koordinasi Kanwil Kemenkum akan berarti jika menghasilkan dua hal yang dapat dirasakan: regulasi daerah yang lebih tertata dan layanan hukum yang lebih mudah dijangkau. Penandatanganan, inventarisasi, serta pendampingan adalah alat, bukan garis akhir. Ukuran akhirnya ialah apakah warga memperoleh kepastian, akses informasi, dan bantuan hukum yang benar-benar bekerja.
