Target nol insiden harus menjadi ukuran keberhasilan
Keamanan pangan MBG adalah rangkaian standar dan pengawasan yang memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis aman diolah, disimpan, dikirim, dan dikonsumsi oleh penerima manfaat. Pada Kamis (29/10), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pencegahan insiden sebagai prioritas dan menetapkan sasaran agar tidak ada anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat makanan program tersebut.
Komitmen itu muncul sebagai respons atas masalah keamanan pangan yang telah menjadi tantangan dalam pelaksanaan MBG. Penurunan kejadian patut dicatat, tetapi tidak cukup untuk menyatakan masalah selesai. Ketika makanan disajikan kepada banyak penerima, satu kegagalan dalam penanganan dapat berdampak langsung pada kesehatan anak. Karena itu, target nol seharusnya menjadi tolok ukur nyata bagi setiap dapur, bukan sekadar pernyataan di tingkat pusat.
Sikap BGN untuk memperketat pengawasan adalah langkah yang tepat. Namun, keberhasilannya akan ditentukan bukan oleh banyaknya aturan yang diumumkan, melainkan oleh penerapan yang konsisten dan tindakan cepat saat ditemukan pelanggaran.
Waktu dan suhu adalah titik kendali sehari-hari
BGN menyatakan akan memperketat SOP penyajian, terutama pengaturan penyimpanan, waktu, dan suhu makanan. Mutu bahan baku tetap penting, tetapi makanan yang baik pun dapat menjadi berisiko jika penanganannya keliru. Sudaryono menyebut risiko meningkat jika makanan dikonsumsi lebih dari empat jam setelah disiapkan atau berada pada suhu ruang lebih dari dua jam.
Untuk penerima manfaat, aturan ini bukan urusan teknis semata. Label waktu konsumsi membantu memastikan makanan disantap dalam rentang aman, sementara segel pada ompreng mendukung keamanan selama distribusi. Informasi yang jelas juga memudahkan sekolah dan petugas mengenali makanan yang seharusnya tidak lagi dibagikan. Pengawasan program MBG akan lebih bermakna bila standar ini dipahami dan dijalankan oleh seluruh pihak yang menangani makanan, bukan hanya tercantum dalam SOP.
Pengetatan prosedur perlu disertai pemeriksaan rutin dan pencatatan yang dapat ditelusuri. Tanpa kebiasaan tersebut, aturan waktu dan suhu mudah berubah menjadi formalitas, padahal keduanya merupakan kendali praktis untuk mencegah insiden pangan MBG.
CCTV memperluas pengawasan, tetapi perlu ditindaklanjuti
BGN juga memperluas pemantauan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui CCTV yang dapat diakses Komite Dapur dan terhubung ke sistem pusat. Kamera dapat membantu mendeteksi pelanggaran kebersihan, seperti meletakkan bahan makanan di lantai atau mengolah makanan tanpa sarung tangan. Sejauh ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG; BGN ingin memperluas jangkauan menuju 300 dan menargetkan koneksi pusat di 5.000–10.000 SPPG hingga akhir tahun.
Perluasan itu menjanjikan jangkauan pengawasan yang lebih luas, tetapi kamera tidak dengan sendirinya menjamin makanan aman. Rekaman hanya berguna jika ditinjau, pelanggaran ditindaklanjuti, dan temuan menjadi dasar perbaikan. BGN perlu memastikan sistem pusat mampu mengubah pemantauan menjadi respons, bukan sekadar menambah perangkat di dapur.
Ukuran hasilnya sudah tersedia melalui rasio kejadian per sejuta porsi atau IPMS. Angkanya turun dari 5,3 pada Januari–Desember 2025 menjadi 3,9 pada Januari–Juli 2026, lalu 3,6 pada Agustus–Oktober 2026. Namun, angka itu masih di atas pembanding Amerika Serikat 0,1, Jepang 0,8, dan Uni Eropa 1,3. Penurunan adalah kemajuan, bukan alasan untuk mengendurkan pengawasan.
Konsistensi menentukan apakah target tercapai
BGN menyatakan akan terus memperbaiki kualitas menu, operasional, dan pengawasan sampai rasio insiden mencapai nol. Arah itu tepat, tetapi membutuhkan pelaksanaan yang bisa diuji: kepatuhan pada SOP, ketepatan pelabelan waktu, keamanan distribusi, pemantauan dapur, serta tindak lanjut saat ada penyimpangan. Masyarakat juga perlu memperoleh ruang untuk memberi masukan dan melaporkan persoalan.
Bagi penerima manfaat, yang penting bukan hanya janji bahwa tidak boleh ada anak yang terdampak, melainkan bukti bahwa setiap tahap penanganan makanan diawasi dan kegagalan diperbaiki. Pemerintah menghadapi tantangan besar, tetapi tren IPMS yang menurun menunjukkan bahwa perbaikan dapat diukur. Transparansi atas perkembangan dan respons terhadap keluhan akan membantu menjaga kepercayaan.
Kesimpulannya, pengawasan keamanan pangan MBG perlu bergerak dari pengetatan aturan menuju kepatuhan yang konsisten dan pengawasan yang berujung pada tindakan. CCTV, SOP waktu dan suhu, label konsumsi, serta segel adalah alat penting; keberhasilan BGN dinilai dari hasil akhirnya: makanan aman bagi setiap penerima manfaat dan insiden terus ditekan hingga nol.
