Perubahan harus terasa di meja makan
MBG 2.0 adalah transformasi program Makan Bergizi Gratis yang diarahkan untuk memperbaiki mutu layanan, menjaga keamanan makanan, dan memperkuat pengelolaan program agar manfaatnya lebih tepat bagi penerima. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut program ini memasuki babak baru saat berbicara dalam agenda 100 Hari Kerja di Jakarta Selatan pada 29 Oktober 2026.
Pergeseran fokus dari jumlah porsi ke mutu dan manfaat merupakan langkah yang tepat. Program sebesar ini tidak layak dinilai hanya dari berapa banyak makanan dibagikan; makanan juga harus bergizi, aman, dan benar-benar dikonsumsi. Itu menuntut BGN mengukur pengalaman penerima, bukan sekadar menghitung keluaran dapur. Model prasmanan di sekolah, misalnya, memberi siswa kesempatan mengambil makanan sesuai kebutuhan, dengan tetap mengikuti aturan pelayanan dan ketersediaan. Namun, pilihan cara penyajian bukan jaminan mutu dengan sendirinya. Kesiapan sekolah, pengaturan distribusi, serta pendampingan tetap menentukan apakah pendekatan tersebut membantu mengurangi sisa makanan tanpa mengorbankan standar gizi.
Keamanan pangan dan tata kelola harus berjalan bersama
Keamanan pangan MBG bukan urusan pemeriksaan sesekali. Risiko bisa muncul dari pengadaan bahan baku hingga pengolahan, penyimpanan, dan penyajian; karena itu, setiap tahap perlu mengikuti prosedur dan pengawasan yang konsisten. Di saat yang sama, tata kelola BGN harus membuat aliran kerja dan penggunaan sumber daya dapat diperiksa. BGN menyebut tiga prioritas MBG 2.0: pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta transparansi dan kolaborasi.
Rencana memperbarui perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memverifikasi data, dan memantau alur kerja secara digital merupakan fondasi yang masuk akal. Radar MBG dirancang agar masyarakat dapat melihat menu harian, sedangkan LokaMBG ditujukan untuk mencatat transaksi bahan baku, memperjelas asal produk, serta mencegah mark-up dan monopoli. Nilai perangkat digital itu bergantung pada keterbukaan data dan tindak lanjut atas temuan. Jika informasi hanya tersedia tanpa mekanisme koreksi, transparansi menjadi pajangan, bukan alat pengawasan.
Kritik bukan gangguan, melainkan alat uji
Sudaryono mengatakan BGN tidak antikritik dan akan menerima aspirasi masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah aturan yang sebelumnya melenceng mengalami perubahan; ketegasan, menurutnya, diperlukan agar APBN yang dialokasikan untuk MBG tersalurkan dengan baik. Sikap tegas dapat dibutuhkan untuk menghentikan penyimpangan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan atau keluhan yang sah.
Komitmen menerima kritik baru bermakna ketika warga dapat menyampaikan masalah dengan aman, memperoleh jawaban, dan melihat perbaikan yang terukur. Sudaryono menyatakan pembenahan akan dilakukan bertahap. Itu seharusnya mencakup evaluasi berkelanjutan terhadap mutu makanan, keamanan, ketepatan penerima, dan pelaksanaan di lapangan. Program ini juga diharapkan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi. Keberhasilan MBG 2.0 pada akhirnya tidak ditentukan oleh nama versi atau pernyataan tegas, melainkan oleh perubahan yang dirasakan anak dan keluarga. BGN perlu membuktikan bahwa kritik menghasilkan koreksi, dan bahwa transparansi berlaku juga saat hasilnya tidak memuaskan.
