Perintah perbaikan belum cukup
Revitalisasi sekolah adalah upaya memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pendidikan agar ruang belajar aman, layak, dan mendukung kegiatan siswa. Karena itu, perintah membenahi pekerjaan di SMPN 3 Sinehu patut disambut, tetapi belum menjawab pertanyaan utama: apa yang salah, bagaimana koreksinya, dan siapa yang memastikan hasilnya sesuai rencana? Setelah mutu proyek disorot di media sosial, konsultan yang terlibat, Iwan Sopar Sinaga, menyatakan telah memeriksa lokasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pada 27 Oktober 2026, ia memerintahkan agar pekerjaan diperbaiki sesuai gambar perencanaan. Kepala sekolah Jatonga Purba membenarkan arahan itu dan mengatakan konsultan pengawas akan turun langsung, sementara perbaikan akan dilakukan secepatnya mengikuti gambar dalam RAB. Langkah ini penting, tetapi publik masih membutuhkan rincian temuan dan hasil pemeriksaan teknis, bukan sekadar janji pembenahan.
Dugaan konstruksi harus diuji
Proyek SMPN 3 Sinehu bernilai Rp919.928.000 dari APBN 2026 dan dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Menurut pengamat pembangunan Dairi, Robinson S., bagian yang mengundang pertanyaan mencakup seng spandek dan rangka baja yang disebut berlubang, bantalan kuda-kuda yang diganjal batu bata dan kayu, serta dugaan tidak adanya beton ring balok. Semua itu masih berupa dugaan yang perlu diverifikasi oleh pemeriksaan teknis; jangan diperlakukan sebagai kesimpulan sebelum ada hasil yang dapat diuji. Namun, kekhawatiran soal atap yang mungkin mudah diterbangkan angin tidak bisa disepelekan karena menyangkut keselamatan siswa dan staf. Kualitas bangunan sekolah bukan perkara tampilan atau penyelesaian administrasi. Setiap bahan dan sambungan harus memenuhi gambar kerja serta ketentuan teknis, dan kekurangan wajib diperbaiki sebelum ruang digunakan.
Pengawasan dan evaluasi harus nyata
Robinson meminta Kemendikdasmen mengevaluasi proyek setelah menelusuri informasi warga dan memantau pekerjaan di lapangan pada 26 Oktober 2026. Ia juga mempertanyakan pengawasan proyek sekolah: menurut informasi yang diterimanya, konsultan pengawas dari Medan hanya datang satu kali. Klaim itu perlu dikonfirmasi, tetapi cukup serius untuk mendorong pemeriksaan yang terdokumentasi. Revitalisasi mencakup sembilan menu kegiatan, antara lain rehabilitasi enam ruang kelas, satu laboratorium, satu perpustakaan, dan toilet; dana yang telah cair disebut mencapai Rp600 juta atau sekitar 73 persen. Karena pekerjaan masih berlangsung, Dinas Pendidikan Dairi telah meminta pihak sekolah membenahi bagian yang kurang. Kemendikdasmen sebaiknya turun memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan gambar dan RAB, lalu membuka daftar temuan, tenggat perbaikan, serta hasil pemeriksaan ulang. Tanpa tindak lanjut yang jelas, instruksi perbaikan hanya menjadi respons sesaat.
Keselamatan siswa harus menjadi ukuran
Sekolah bukan sekadar bangunan yang harus tampak selesai; ia harus aman dipakai setiap hari. Maka, pengawasan mutu perlu berlangsung sepanjang pekerjaan, bukan baru menguat setelah kritik viral. P2SP, konsultan pengawas, sekolah, dinas, dan kementerian memiliki peran yang harus saling melengkapi: memeriksa material dan konstruksi, mencatat kekurangan, memastikan perbaikan sesuai dokumen, lalu menguji kembali hasilnya. Sampai laporan sumber diterbitkan, konsultan belum memberi rincian bagian yang wajib diperbaiki ataupun hasil pemeriksaan teknis. Kekosongan informasi itu membuat evaluasi independen semakin penting, sekaligus mencegah dugaan berubah menjadi vonis tanpa bukti. Proyek revitalisasi sekolah baru dapat disebut berhasil apabila fasilitas yang diperbaiki aman, sesuai rencana, dan memberi manfaat nyata bagi murid serta tenaga pendidik.
Kesimpulannya, instruksi perbaikan di SMPN 3 Sinehu adalah awal, bukan penyelesaian. Kemendikdasmen dan pihak terkait perlu memastikan pemeriksaan lapangan dilakukan, temuan diumumkan secara terukur, dan setiap kekurangan dituntaskan sebelum pekerjaan dinyatakan layak. Akuntabilitas itulah yang akan melindungi pengguna sekolah dan menjaga kepercayaan terhadap program revitalisasi.
