Penanganan harus menjangkau anak, bukan berhenti pada target
Anak tidak sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum pernah mengakses pendidikan, berhenti sebelum menuntaskan jenjang, atau tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mengembalikan mereka belajar menuntut lebih dari sekadar membuka kursi di kelas: pemerintah harus mengetahui siapa yang tertinggal dan apa yang menghalangi mereka.
Di Jawa Barat, Sekretaris Daerah Herman Suryatman menyatakan pemerintah provinsi menargetkan seluruh anak dapat mengakses pendidikan formal, termasuk anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Untuk mengawal pekerjaan teknis, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan se-Jawa Barat dan berjanji memfasilitasi serta mendampingi penanganan ATS. Langkah ini tepat karena memberi tanggung jawab yang jelas pada jajaran pendidikan. Namun, pengerahan pejabat hanya berarti jika berujung pada penjangkauan keluarga dan penyelesaian hambatan nyata, bukan sekadar target bebas ATS.

Jabar mengandalkan koordinasi, Gresik mengusulkan dukungan BAZNAS
Pendekatan Jabar menitikberatkan koordinasi pemerintah: kepala dinas mengawal secara teknis, sementara kabupaten, kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan perlu ikut bergerak. Herman juga menyebut jalur yang bisa dimasuki anak mencakup sekolah formal SD, SMP, SMA, serta Sekolah Rakyat. Pilihan tersebut penting, sebab anak yang membantu orang tua bekerja tidak otomatis dapat kembali melalui jalur yang sama dengan teman sebayanya.
Di Gresik, Ketua DPRD M Syahrul Munir mendorong program zero ATS menjadi prioritas BAZNAS. Jumlah anak tidak sekolah di kabupaten itu diperkirakan sekitar 4.000 berdasarkan jenjang pendidikan. Ia mengusulkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu penanganan, disertai identifikasi anak dan pemetaan kebutuhan oleh BAZNAS. Ini memperluas sumber dukungan di luar dinas pendidikan, tetapi gagasan program zero ATS perlu diterjemahkan menjadi bantuan yang sesuai dengan hambatan setiap anak.
Bagi anak yang sulit kembali ke sekolah umum, Syahrul menyebut pendidikan pesantren sebagai alternatif, termasuk Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah. Artinya, kembali bersekolah tidak harus berarti kembali ke satu bentuk sekolah saja.

NTB menyoroti hambatan sosial dan peran Sekolah Rakyat
Di Nusa Tenggara Barat, Anggota Komisi V DPRD Nadirah Al-Habsyi meminta pemerintah mempercepat pendataan ATS hingga tingkat desa dan melibatkan lebih dari dinas pendidikan. Dalam rapat koordinasi pendidikan pada 6 November 2026, jumlahnya diperkirakan sekitar 75 ribu anak, tetapi angka itu masih perlu diverifikasi. Verifikasi bukan urusan administratif belaka: data yang tepat menentukan siapa yang perlu dijangkau dan bantuan apa yang masuk akal.
Nadirah mengaitkan anak keluar dari sekolah dengan persoalan sosial, antara lain pernikahan dini, kurangnya pendampingan bagi anak pekerja migran, dan anak yang ikut bekerja di ladang. Karena itu, ia mendorong keterlibatan Dinas Sosial dan DP3A bersama sektor pendidikan.
Ia menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu jalan bagi anak dari keluarga miskin dan kelompok rentan yang memerlukan pendampingan lebih intensif. Pemerintah diminta mencocokkan data ATS dengan kapasitas penerimaan; Sekolah Rakyat di Lombok Utara telah mencatat 595 calon siswa, dan pembangunan berikutnya direncanakan, termasuk di Pulau Sumbawa.
Ukuran keberhasilan adalah akses yang benar-benar pulih
Tiga pendekatan ini saling melengkapi. Jabar menggerakkan jejaring dinas dan pemerintah lokal; Gresik mengajak BAZNAS mendukung program zero ATS lewat dana ZIS serta membuka pilihan pesantren; NTB menekankan pendataan lintas sektor dan Sekolah Rakyat. Tidak satu pun akan cukup bila berdiri sendiri. Data tanpa tempat belajar tidak mengembalikan anak ke kelas, sedangkan program bantuan tanpa pemetaan risiko bisa luput dari anak yang paling membutuhkan.
Pemerintah daerah perlu memastikan tindak lanjut yang bisa dirasakan keluarga: anak teridentifikasi, jalur pendidikan tersedia, dan pendampingan sesuai penyebab mereka tertinggal. Upaya kembali bersekolah juga harus mengakui bahwa kebutuhan anak berbeda-beda, dari akses sekolah formal hingga pendidikan pesantren atau Sekolah Rakyat.
Kesimpulannya, komitmen menghapus anak tidak sekolah baru bernilai ketika berubah menjadi akses belajar yang nyata dan berkelanjutan. Koordinasi Jabar, usulan program zero ATS di Gresik, dan opsi Sekolah Rakyat di NTB memberi pintu masuk; keberhasilan akhirnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menemukan setiap anak dan memastikan pintu itu benar-benar terbuka.






