Jalur kesetaraan bukan pilihan kelas dua
Pendidikan paket adalah jalur pendidikan kesetaraan yang memungkinkan warga yang tidak menuntaskan sekolah formal untuk belajar kembali dan memperoleh pengakuan pendidikan melalui Paket A, B, atau C. Bagi anak putus sekolah, jalur ini bukan jalan buntu, melainkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan cara yang lebih sesuai dengan keadaan mereka. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menegaskan bahwa warga yang belum menyelesaikan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA merupakan kenyataan sosial yang tidak boleh diabaikan pemerintah maupun masyarakat. Sikap DPRD ini penting karena mengakui persoalan sekaligus mendorong tindakan: pendidikan kesetaraan perlu diperluas dan mutunya ditingkatkan di seluruh Jakarta. Ijazah memang penting, tetapi kesempatan kembali belajar juga memberi ruang bagi peserta untuk menambah pengetahuan dan memperbaiki peluang hidup. Menganggap program ini sekadar pelengkap sekolah formal berarti menutup mata terhadap warga yang membutuhkan jalur alternatif.

Ruang sekolah yang ada bisa memperluas akses
Contoh di Tamansari menunjukkan bahwa perluasan akses pendidikan tidak selalu menunggu pembangunan gedung baru. Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat memanfaatkan ruang kelas sekolah negeri setelah pelajaran reguler selesai untuk kegiatan pendidikan paket. Penggunaan fasilitas yang sudah tersedia merupakan langkah praktis, asalkan jadwal, tenaga pengajar, dan mutu pembelajaran dijaga. Menurut Subki, peserta program itu berasal dari beragam latar belakang dan usia; bahkan ada peserta berumur 60 tahun yang masih mengikuti sekolah paket. Cakupan lintas usia ini mengingatkan bahwa kebutuhan belajar tidak berhenti pada anak-anak. Namun, jarak, waktu belajar, informasi pendaftaran, dan dukungan keluarga tetap menentukan apakah kesempatan itu benar-benar dapat digunakan. Pemerintah perlu memperluas model semacam ini ke wilayah lain dan memastikan anak putus sekolah tidak hanya tercatat sebagai sasaran program, tetapi benar-benar bisa kembali belajar.
Gratis saja belum cukup tanpa dukungan
Program pendidikan gratis dapat mengurangi salah satu penghalang, tetapi akses yang setara juga menuntut perhatian pada kebutuhan peserta dan kondisi keluarganya. Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menyebut gagasan pendidikan gratis sebagai perwujudan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia juga menyoroti bahwa biaya kuliah, praktikum, tempat tinggal, transportasi, buku, perangkat belajar, dan kebutuhan hidup dapat membatasi kesempatan warga berpenghasilan rendah. Hambatan ini menegaskan bahwa kebijakan biaya harus berjalan bersama pemerataan fasilitas dan dukungan belajar. Di Jakarta, Perda Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan kewajiban orang tua mendukung tumbuh kembang dan pendidikan anak; Subki juga menekankan perlunya sinergi antara keluarga dan sekolah. Karena itu, program pendidikan gratis perlu menjadi bagian dari layanan yang lebih utuh, bukan janji yang berhenti pada penghapusan biaya.

Perluasan harus diikuti aturan yang jelas
Dukungan politik baru bermakna jika berubah menjadi layanan yang bisa diakses secara konsisten. Subki mendesak Dinas Pendidikan DKI Jakarta merumuskan petunjuk teknis dan kajian implementasi agar ketentuan dalam perda dapat diterapkan dengan efektif. Langkah berikutnya juga harus mencakup pemetaan wilayah yang belum terlayani, informasi pendaftaran yang mudah ditemukan, jadwal yang cocok bagi peserta, serta pemantauan mutu pembelajaran. Usulan pendidikan gratis di sekolah negeri yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 turut membuka momentum untuk memperkuat komitmen memperluas akses pendidikan. Pemerintah kemudian mengadakan rapat terbatas pada 23 September 2026 dan membentuk tim khusus untuk mengkaji skema serta kebutuhan anggaran pendidikan tinggi gratis. Agenda itu berbeda jenjang, tetapi memperlihatkan bahwa janji akses membutuhkan perencanaan dan tindak lanjut yang jelas.
Kesimpulannya, pendidikan paket layak dipandang sebagai jalur penting agar anak putus sekolah dapat kembali belajar, bukan sekadar solusi sementara. Dukungan DPRD Jakarta memberi dorongan yang berarti, tetapi hasilnya bergantung pada perluasan layanan, mutu pengajaran, aturan pelaksanaan yang jelas, dan dukungan keluarga. Jika akses pendidikan dirancang mengikuti kebutuhan warga, lebih banyak peserta dapat memperoleh pengetahuan dan ijazah untuk membuka peluang hidup yang lebih baik.






